Vietnam-China-Filipina Memanas karena Sandy Cay

HANOI, MINGGU — Gara-gara tanah yang sedikit lebih luas dari lapangan voli, China-Filipina-Vietnam ribut lagi. Mereka mengklaim jadi pemilik Sandy Cay, gosong pasir seluas 200 meter persegi di tengah Laut China Selatan.

China-Filipina lebih dulu baku klaim atas gosong yang setara satu bidang kavling perumahan di banyak kota Indonesia itu. Bendera China-Filipina saling dibentangkan di gosong yang jadi bagian Kepulauan Spratly tersebut.

Baku klaim ini memicu kejengkelan Vietnam. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang, Sabtu (3/5/2025), mengatakan, nota protes dikirim ke negara yang disebut Vietnam melanggar kedaulatan di Sandy Cay.

Kepulauan Spratly—500 kilometer dari pantai timur Vietnam—yang diyakini kaya sumber mineral itu diklaim masuk dalam wilayah Vietnam. Hang menuntut pihak-pihak terkait untuk menghormati kedaulatan Vietnam atas wilayah itu. Ia mendesak pihak lain untuk menahan diri dari tindakan yang akan memperumit situasi.

Media pemerintah China, CCTV, pekan lalu, menyebutkan, Penjaga Pantai China ”menerapkan kendali maritim” atas Terumbu Karang Tiexian yang merupakan bagian dari Sandy Cay. Mereka merilis foto yang menunjukkan personel Penjaga Pantai China membentangkan bendera China di beting itu. Mereka juga membersihkan sisa botol plastik, tongkat kayu, puing-puing, dan sampah lainnya.

Selang tiga hari kemudian, tim gabungan Penjaga Pantai, Angkatan Laut, dan Kepolisian Maritim Filipina merilis foto yang menunjukkan para pelaut Filipina sedang memegang bendera Filipina di atas terumbu karang itu. ”Operasi ini mencerminkan dedikasi dan komitmen yang tak tergoyahkan dari Pemerintah Filipina untuk menegakkan kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi negara di Laut Filipina Barat,” sebut pernyataan Pemerintah Filipina.

China menganggap pendaratan Filipina di Sandy Cay ilegal. Sementara China sendiri juga mendarat di Sandy Cay untuk menegaskan kedaulatan mereka.

Asisten Direktur Jenderal Dewan Keamanan Nasional Filipina Jonathan Malaya mengatakan, klaim China terhadap Sandy Cay itu tidak benar. ”Kami mendesak Republik Rakyat China dan Penjaga Pantai China untuk menahan diri dan tidak meningkatkan ketegangan di Laut Filipina Barat,” kata Malaya.

Ribut-ribu soal bendera ini terjadi tak lama setelah China dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menegaskan kembali komitmen mereka untuk menyelesaikan Kode Etik (CoC) untuk Laut China Selatan pada tahun 2026. Janji tersebut dibuat selama negosiasi yang diadakan di Manila pada 9-11 April 2025.

Pada Januari 2025, Penjaga Pantai China dan helikopter Angkatan Laut China mengusir sekelompok kapal penangkap ikan Filipina yang berusaha melakukan survei ilmiah di sekitar Sandy Cay. Kapal-kapal pemerintah Filipina membawa ilmuwan ke Sandy Cay, Maret 2024, untuk penelitian kelautan meski ada peringatan berulang kali dari kapal Penjaga Pantai China.

Pada 2017, China menuduh militer Filipina berusaha membuat bangunan di Sandy Cay. Gosong yang diperebutkan sedikit lebih luas dari lapangan voli. Luas lapangan voli rata-rata 162 meter persegi.

Antonio Carpio, mantan Hakim Mahkamah Agung yang membantu Filipina memenangi putusan internasional atas klaimnya di Laut China Selatan, mengatakan, insiden bendera itu bagian dari invasi diam-diam China ke Laut China Selatan.

Putusan arbitrase tahun 2016 oleh Mahkamah Internasional tentang Hukum Laut telah menyatakan Sembilan Garis Putus-putus China batal demi hukum dan tidak memiliki dasar hukum berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Ini menggugurkan klaim historis. China menolak keputusan tersebut dan sejak itu beralih ke formulasi 10 garis putus-putus.

Carpio mengatakan, China membentangkan benderanya hanya untuk pencitraan. Tindakan seperti itu tidak meningkatkan posisi hukum negara penggugat seperti China.

Ia mengatakan, putusan arbitrase tahun 2016 menegaskan fitur-fitur seperti Pag-asa berhak atas laut teritorial. Pengadilan telah mempertimbangkan secara khusus apakah wilayah laut Pag-asa diperluas hingga mencakup Pulau Karang Subi.

Kesimpulannya, Sandy Cay adalah milik Filipina. Sebab, Sandy Cay muncul dari laut Pag-asa yang berada diklaim bagi dari kedaulatan Filipina.

Peneliti di Forum Pasifik di Honolulu dan dosen di Universitas Filipina Matteo Piasentini mencatat, status ketinggian Sandy Cay—sebagai batu karang yang mampu menciptakan laut teritorial—menambah bobot strategis. ”China menduduki Subi dan Thitu Filipina yang merupakan pulau-pulau di dekatnya sehingga mereka merasa bisa mengendalikan pulau lain,” ujarnya.

Analis senior di Institut Kebijakan Strategis Australia Euan Graham menilai, perkembangan terbaru di Sandy Cay mencerminkan adanya pergeseran pendekatan China di Laut China Selatan. China tidak menumpuk lempengan beton raksasa atau menyerang militer Filipina. China memilih upacara pengibaran bendera, melompat turun ke pulaunya, dan mengklaim kedaulatan serta menguji untuk melihat apa yang terjadi.

”Bagian yang menarik adalah Filipina meniru modus operandi yang sama. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sikap AS? Apakah mereka akan mendukung sekutu mereka jika situasi semakin panas atau apakah mereka tidak mau berperang hanya karena gundukan pasir kecil,” kata Graham.

Para ahli memperingatkan tentang strategi China yang lebih luas untuk mengonsolidasikan kendali. Bagi Chester Cabalza, presiden pendiri lembaga kajian Kerja Sama Keamanan dan Pembangunan Internasional di Filipina, Sandy Cay merupakan satu langkah menuju tujuan akhir China, yakni menguasai Pulau Thitu.

”Pengepungan diam-diam dan permainan China menyalahkan Filipina itu jelas bagian dari strateginya mengklaim Laut China Selatan. China akan melakukan apa saja untuk mewujudkan keinginannya,” ujarnya.

Manuel Mogato, wartawan pemenang Penghargaan Pulitzer yang telah meliput sengketa Laut China Selatan selama lebih dari 20 tahun, mengatakan, China tidak dapat menduduki atau membangun di Sandy Cay saat berupaya menyelesaikan Kode Etik dengan ASEAN. Jika hal itu dilakukan, akan melanggar Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan tahun 2002 yang ditandatangani China dengan ASEAN.

Perilisan foto China di Sandy Cay dilakukan saat pasukan AS dan Filipina menggelar latihan militer gabungan tahunan terbesar mereka. Latihan digelar selama tiga pekan. Beberapa minggu sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth berjanji meningkatkan aliansi militer AS dengan Filipina guna melawan agresi China di Laut China Selatan.

Semasa pemerintahan Presiden AS Joe Biden, AS juga berulang kali meyakinkan Filipina bahwa AS akan membantu jika Filipina diserang di Laut China Selatan. Insiden di Sandy Cay menjadi ujian bagi pemerintahan Trump, terutama pada bagaimana AS akan meresponsnya. Para pejabat AS sudah menekankan perlunya AS memfokuskan perhatian dan sumber dayanya untuk melawan ambisi China di kawasan Indo-Pasifik.

Namun, Presiden AS Donald Trump dikenal sebagai orang yang mudah berubah dan menilai berbagai kesepakatan AS dari perspektif komersial. Contohnya, Trump pernah menyerukan kepada para sekutunya agar mengeluarkan uang lebih banyak untuk ”biaya perlindungan”.

Namun, dalam kabinet Trump ada Hegseth dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang selama ini kerap menyerukan perlunya AS melawan China yang kian agresif di Laut China Selatan.

Pada tahun ini, militer AS mengerahkan peluncur rudal antikapal untuk pertama kalinya di ujung utara kepulauan Filipina atau tepat di seberang Selat Taiwan. Filipina juga menjadi tuan rumah bagi Pasukan Bela Diri Jepang untuk latihan militer multinasional. Upaya ini untuk memperkuat kerja sama keamanan antara Filipina dan Jepang. (AFP/AP)