Pecat Polisi Pemeras Penonton DWP 2024

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 18 polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap ratusan penonton asal Malaysia dalam gelaran Djakarta Warehouse Project 2024 harus dijatuhi sanksi tegas, seperti pemberhentian tidak dengan hormat. Sebab, selain mempermalukan bangsa dan negara, tindakan tersebut juga merusak citra pariwisata serta dapat memengaruhi gelaran event ke depan.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengatakan, polisi yang terlibat kasus pemerasan pada gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) harus dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan.

”Kasus tersebut bukan hanya mempermalukan institusi Polri, tetapi mempermalukan bangsa dan negara,” kata Bambang, Sabtu (21/12/2024).

Menurut Bambang, perbuatan yang dilakukan 18 anggota kepolisian tersebut merusak citra pariwisata, terutama sektor MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) yang digalakkan pemerintah. Hal ini juga ditakutkan dapat memengaruhi gelaran event ke depan.

Padahal, Indonesia dalam sektor MICE, termasuk acara hiburan dan olahraga, menurut Bambang, sudah tertinggal jauh dari negara tetangga, seperti Thailand dan Singapura. Tindakan oknum anggota kepolisian itu dapat memperburuk citra Indonesia.

”Promosi pariwisata yang menggunakan anggaran besar dirusak oleh perilaku oknum-oknum polisi yang tak memiliki awareness pada negeri,” ucap Bambang.

Ia pun menegaskan bahwa belasan polisi tersebut harus diberi sanksi PTDH dan diproses dengan pidana pungutan liar (pungli) sebagaimana pada Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Ia mendorong adanya sanksi tegas terhadap oknum yang melakukan pemerasan.

”Kami berharap dan yakin Divpropam Polri bisa menyikapi kasus dugaan pemerasan WN Malaysia di acara DWP secara proporsional. Jika memang terjadi pemerasan, oknum yang terlibat harus dikenai sanksi,” kata Habiburokhman.

Namun, Habiburokhman meminta agar sanksi tetap diberikan secara proporsional. Berat atau ringannya sanksi, lanjutnya, harus sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.

Ia mengingatkan, ketidaksesuaian sanksi akan menyurutkan moral anggota Polri yang memang bekerja memberantas narkoba. Ia juga mengingatkan, jangan sampai acara-acara seperti DWP menjadi ajang penggunaan narkoba.

Sebelumnya, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mengamankan 18 personel yang diduga terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap seorang warga Malaysia dalam gelaran DWP pada 13-15 Desember 2024.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, belasan polisi yang terciduk berasal dari anggota polda hingga polsek yang berada di sekitaran area konser. Belasan polisi tersebut diamankan setelah tim gabungan dari Divisi Propam Polri dan Direktorat Propam Polda Metro Jaya turun tangan.

”Jumlah terduga oknum personel yang diamankan 18 personel, terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran,” kata Truno, saat dikonfirmasi, Sabtu (21/12/2024).

Dugaan pemerasan penonton DWP terjadi di tengah penampilan DJ Steve Aoki di panggung Garuda Land di JIExpo, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2024) malam. Saat penampilan Aoki, ada penonton yang merupakan warga negara Malaysia ditarik dan diambil paspornya oleh pihak yang mengaku polisi. Di situlah, aksi pemerasan diduga terjadi karena teman warga negara Malaysia tersebut menyerahkan sejumlah uang agar paspornya bisa diambil.

Untuk penanganan lebih lanjut, belasan polisi itu bakal menjalani pemeriksaan terkait dugaan aksi pemerasan yang dilakukan terhadap warga negara asing (WNA) asal Malaysia tersebut. Truno memastikan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam pemerasan itu akan dilakukan secara transparan.

”Polri tidak akan menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri. Hal ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum, dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat,” tegas Truno.

Pihaknya juga memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi telah dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas. ”Kami memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi telah kami lakukan secara profesional, transparan, dan tuntas,” ucapnya.

Truno mengatakan, 18 polisi tersebut diringkus setelah Polri menerima informasi ada warga negara Malaysia yang diduga dimintai sejumlah uang saat menyaksikan DWP. Polri kemudian merespons laporan tersebut dengan mencari para oknum karena tindakan mereka tidak bisa ditoleransi.

Dari hasil pemeriksan polisi, modus para pelaku adalah dengan berpura-pura melakukan pemeriksaan. Meski demikian, Truno masih enggan membeberkan identitas polisi yang diamankan dalam kasus tersebut.

Kasus ini mulai ramai saat akun X @Twt_Rave menyebut, sejumlah oknum polisi Indonesia melakukan penangkapan dan pemerasan terhadap penonton dari Malaysia.

Akun tersebut juga menyebut, belasan oknum polisi melakukan tes urine mendadak terhadap sekitar 400 penonton asal Malaysia. Warga Malaysia dipaksa membayar sejumlah uang meski hasil tes urine negatif. Kisaran uang yang dikantongi belasan polisi tersebut ditaksir mencapai 9 juta ringgit atau setara Rp 32 miliar. Sejumlah warga Malaysia juga mengunggah poster untuk memboikot acara festival tersebut.

Ilham (26), seorang WNA asal Malaysia, mengaku menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi saat menonton penampilan Steve Aoki di panggung Garuda Land. Mulanya, seorang pria yang mengaku dari pihak kepolisian menarik tangannya. Orang tersebut meminta agar Ilham mengikutinya.

Ilham menjelaskan bahwa dirinya WNA asal Malaysia. Petugas lantas meminta paspornya untuk kebutuhan pemeriksaan administrasi.

Setelah pemeriksaan, paspor Ilham tidak langsung dikembalikan. Terduga polisi tersebut malah mengetes tingkat kesadaran Ilham apakah mabuk atau tidak.

Ilham pun panik, sama seperti beberapa penonton DWP 2024 lain yang paspornya turut ditahan. Ia meminta polisi mengembalikan paspor tersebut. Namun, upaya ini tak membuahkan hasil.

Ia pun terpaksa mengeluarkan Rp 200.000 agar paspor miliknya dikembalikan oleh terduga polisi. Setelah memberikan uang, oknum polisi mengembalikan paspor milik Ilham.