Kabur ke Luar Negeri karena Ekonomi

Sindrom ingin kabur saja ke luar negeri tak hanya menimpa warga Indonesia dan negara-negara berkembang. Sejumlah negara maju juga mengalaminya. Alasannya rata-rata sama, yaitu perbaikan ekonomi demi kehidupan yang lebih baik. Seiring dengan itu, negara-negara yang ditinggalkan segera sadar. Mereka lantas memperbaiki sistem dalam negeri karena jika diabaikan, fenomena itu dapat berdampak negatif.

Di kawasan Asia Pasifik, Selandia Baru mencatat rekor baru terkait jumlah warga yang meninggalkan negara itu. Mereka memilih pergi karena resesi ekonomi yang parah, lapangan kerja terbatas, dan biaya hidup tinggi.

Menurut Bloomberg, Senin (17/2/2025), Badan Statistik Selandia Baru melaporkan, jumlah emigrasi sebesar 128.705 pada 2024, naik dari 101.585 keberangkatan pada 2023. Laporan itu menunjukkan, 72.002 warga Selandia Baru meninggalkan negara begitu pula dengan 56.703 orang asing yang tinggal di negara tersebut.

”Bagi sebagian besar dunia, Selandia Baru adalah tempat menarik untuk ditinggali, tetapi bagi warga Selandia Baru, ada juga tempat lain yang terlihat lebih menarik, seperti Australia, AS, atau Inggris,” kata Michael Gordon, ekonom senior di Westpac.

Setelah dikurangi jumlah warga yang kembali pulang, jumlah emigrasi bersih warga Selandia Baru mencapai rekor 47.000 keberangkatan pada 2024, naik dari 43.300 keberangkatan pada 2023. Sekitar 56 persen dari mereka pergi ke Australia.

Kepada The Post, Menteri Pembangunan Sosial dan Ketenagakerjaan Selandia Baru Louise Upston mengatakan, satu-satunya cara menghentikan arus keluar tenaga kerja adalah meningkatkan kesempatan bagi kaum muda. ”Untuk menjadikan negara kita tempat yang lebih baik untuk bekerja, memulai bisnis, memperoleh upah layak, membeli rumah, membesarkan anak-anak, dan menyekolahkan mereka,” tuturnya.

Negara-negara Eropa di bagian selatan dan tengah pun menghadapi masalah serupa. Warga mereka mencari peruntungan di negara-negara utara. Portugal, misalnya, mendapati 23 persen atau sekitar 2,3 juta warganya sekarang tinggal di luar negeri, berdasarkan data Observatorium Emigrasi.

Jumlah tersebut mencakup 850.000 warga negara Portugal berusia 15-39 tahun, atau sekitar 30 persen dari penduduk muda Portugal dan 12,6 persen dari populasi usia kerja.

”Ini bukan negara untuk kaum muda. Portugal sedang mengalami neraka demografis yang sesungguhnya karena negara itu tidak mampu menciptakan kondisi untuk mempertahankan dan menarik bakat muda,” ujar Pedro Ginjeira do Nascimento, Direktur Eksekutif Business Roundtable Portugal, yang mewakili 43 perusahaan di negara tersebut.

Pada Oktober 2024, guna membendung emigrasi, parlemen Portugal mengajukan proposal pemotongan pajak untuk pekerja muda di bawah 35 tahun pada 2025. Negara ini menawarkan keringanan pajak progresif secara bertahap kepada kaum muda selama satu dekade. Mereka tidak perlu membayar pajak pada tahun pertama bekerja lalu diikuti penyesuaian pajak pada tahun-tahun berikutnya.

Kepergian banyak pekerja, khususnya sumber daya unggul, dikenal sebagai fenomena brain drain. Fenomena ini berdampak buruk pada roda ekonomi negara, termasuk Pakistan. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan, satu juta pekerja terampil—dokter, insinyur, akuntan, dan manajer—meninggalkan Pakistan selama tiga tahun terakhir. Mereka bekerja di Amerika Utara atau Timur Tengah.

”Saat ini, dalam 40 tahun terakhir, ada lebih banyak keputusasaan daripada sebelumnya. Ada perbedaan antara orang yang ingin pergi untuk mendapatkan peluang lebih baik dengan orang yang putus asa karena tidak ada yang tersisa,” tutur Veqar Islam, kepala eksekutif perusahaan teknologi JBS di Karachi. Pakistan sedang mengalami pergolakan politik yang menghantam ekonomi.

Alhasil, emigrasi besar-besaran membuat bank, rumah sakit, dan perusahaan multinasional kekurangan sumber daya manusia berbakat. Harga barang-barang, seperti mobil dan AC, kini tidak terjangkau oleh sebagian besar warga Pakistan. Bahkan, harga susu di Karachi melampaui harga susu di Perancis.

Tetangga Pakistan, India, tak asing pula dari fenomena brain drain. Sejak tahun 2000-an, profesional bidang medis dan teknik mencari peluang ke luar, khususnya ke AS. ”India kehilangan semua jenis tenaga kerja di setiap tingkat keterampilan selama lebih dari satu dekade. Pasti ada krisis pekerjaan di India,” kata ekonom University of Massachusetts Amherst, Jayati Ghosh, kepada CNBC.

Begitu pula dengan Afrika. Di Nigeria, survei African Polling Institute tahun 2022 menemukan, 69 persen warga Nigeria berusia 18-35 tahun akan pindah jika ada kesempatan. Pada tahun 2019 angkanya hanya 39 persen. Pekerja profesional, pekerja terampil, dan pebisnis memilih pergi ke negara Barat, seperti Jerman, Inggris, Kanada, atau AS, sehingga industri pertanian, transportasi, dan kesehatan terpuruk.

Presiden Nigeria (periode 2010-2015) Goodluck Jonathan sampai mengimbau agar pemuda Nigeria tidak pergi di tengah aneka tantangan yang dihadapi Nigeria. Warga Nigeria perlu bergandengan tangan dalam pembangunan negara.

”Kalian tidak perlu melakukan japa (melarikan diri). Kita harus membangun negara ini bersama-sama, dan berinvestasi di dalamnya, sehingga para pemuda bisa mendapatkan pekerjaan. Kita tidak boleh lari dari tanggung jawab kita. Negara ini milik kita semua, dan kita tidak boleh meninggalkannya,” kata Jonathan, dilansir dari Tribune Online, awal Januari 2025.

Kebanyakan pelaku emigrasi mencari pekerjaan di negara yang memberi kompensasi setimpal. Dari Jepang, Shoma Tanaka (33) pindah ke Australia untuk program working holiday dengan bekerja di pabrik logam di Sydney. Jepang bergulat dengan isu upah rendah dan pertumbuhan ekonomi stagnan selama puluhan tahun.

Tidak disangka, Tanaka memperoleh penghasilan jauh lebih banyak dibandingkan dengan saat bekerja di kampung halaman. Dia sampai bisa membeli mobil baru untuk ayahnya. Sebagai perbandingan, upah minimum di Tokyo kurang dari 12 dollar Australia per jam, sedangkan upah Tanaka di Sydney sebesar 45 dollar Australia per jam.

”Saya kira penghasilannya dua kali lipat dari yang saya peroleh di Jepang. Pasti lebih baik memiliki keterampilan khusus. Bahkan, jika tidak, upah minimum per jam jauh lebih tinggi. Jadi, orang-orang dapat memperoleh lebih banyak uang daripada di Jepang,” tutur Tanaka kepada ABC News pada 2024.

Biaya hidup di Australia lebih tinggi daripada di Jepang. Namun, Tanaka tetap bisa menabung untuk mengimbangi. Selain itu, dia merasa enak karena jam kerjanya lebih pendek ketimbang di negara asal.

Insinyur listrik Nigeria, Olotu Olanrewaju (24), turut mengalami dilema untuk tinggal atau pergi. Ia mencintai budaya, makanan, dan mentalitas kekeluargaan di negaranya, tetapi merasa dirinya terhambat secara profesional tanpa dukungan negara dengan infrastruktur mumpuni. Ia ingin bekerja di lingkungan yang aman, jauh dari pemerintahan yang buruk.

”Saya mencari padang rumput yang lebih hijau dan peluang yang lebih baik, daripada terjebak di sini, di Nigeria,” ungkapnya kepada BBC pada 2024.

Sementara itu, Adam (32), warga Perancis, mencari lingkungan kerja yang antidiskriminatif. Dia akhirnya berkarier di Dubai, Uni Emirat Arab. Adam sudah muak dengan pengalaman gagal wawancara kerja di Perancis meski kualifikasinya bagus.

”Saya merasa jauh lebih baik di sini daripada di Perancis. Kami semua setara. Anda bisa punya bos yang orang India, Arab, atau Perancis. Agama saya lebih diterima,” tutur Adam yang kerap merasakan Islamofobia dan rasisme di Perancis. (AFP/REUTERS)