100 Hari Prabowo-Gibran, APBN di Bawah Tekanan

JAKARTA, KOMPAS — Kinerja selama 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa kondisi keuangan negara sedang tertekan. Meski usia pemerintahan masih ”seumur jagung”, muncul berbagai kebijakan fiskal yang mengejutkan, dilematis, dan berpotensi makin membebani APBN. 

Setidaknya ada tiga kebijakan di sisi fiskal yang mewarnai tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo. Pertama, keputusan pemerintah membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum setelah polemik panjang. Kedua, stimulus fiskal dalam jumlah besar yang dikucurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha.

Ketiga, instruksi dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga Rp 306,7 triliun pada tahun anggaran 2025. Arahan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

Berbagai kebijakan itu di satu sisi memberi napas lega bagi masyarakat dan dunia usaha. Namun, implikasinya adalah beban tambahan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sejak awal mula transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo kondisinya memang sudah berat.  

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa Pujarama, mengatakan, kondisi fiskal yang berat itu memang bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintahan Prabowo-Gibran. Kondisi saat ini adalah kelanjutan dari warisan fiskal yang diturunkan oleh rezim Jokowi. 

Namun, di tengah kondisi APBN yang sudah berat itu, pemerintahan Prabowo menambah berbagai program baru yang terhitung ambisius dan membutuhkan anggaran besar. Tak hanya itu, Prabowo juga memutuskan sejumlah kebijakan populis yang konsekuensinya menambah beban bagi APBN. 

”Ini pekerjaan rumah berat bagi Prabowo-Gibran karena kinerja fiskal kita sudah cukup ketat saat ini, ditambah lagi dengan program-program baru pemerintah,” kata Riza Annisa dalam diskusi publik bertajuk ”100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?” yang digelar Indef secara daring, Rabu (29/1/2025). 

Ia mencontohkan, keputusan membatalkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen untuk semua obyek PPN membuat pemerintah ”kehilangan” sumber penerimaan sebesar Rp 75,9 triliun. Sebagai gantinya, dengan menaikkan tarif PPN khusus hanya untuk barang mewah, pemerintah berpotensi hanya mendapat tambahan kas negara sebesar Rp 1,5 triliun-Rp 3,5 triliun. 

Di tengah kondisi itu, pemerintah tetap menggelontorkan paket stimulus fiskal bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Total ada 12 insentif yang disediakan, dari diskon tarif listrik, bantuan pangan, diskon pajak bagi sektor padat karya, sampai perpanjangan insentif pajak bagi UMKM.  

Estimasi anggaran yang mesti dikeluarkan pemerintah untuk 12 paket stimulus itu adalah Rp 30 triliun-Rp 40 triliun. Di luar itu, ada pula insentif PPN senilai Rp 265,5 triliun yang diberikan pemerintah melalui pembebasan dan pengecualian pungutan PPN bagi UMKM dan jenis barang/jasa tertentu. 

”Meski ada tambahan penerimaan pajak Rp 3,5 triliun dari kenaikan PPN secara terbatas pun, tetap saja ada ratusan triliun yang dibutuhkan dan harus dicari untuk membiayai berbagai stimulus dan insentif ekonomi yang tetap diberikan pemerintah,” kata Riza. 

Di tengah kondisi fiskal yang makin ketat itu, pilihan paling memungkinkan adalah berhemat. Melalui Inpres No 1/2025 yang keluar awal tahun ini, Prabowo menginstruksikan efisiensi belanja besar-besaran dari seluruh jajaran pemerintahan pusat sampai daerah dengan total penghematan Rp 306,7 triliun.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, efisiensi anggaran memang dibutuhkan sebagai solusi sekaligus konsekuensi dari kondisi fiskal yang berat saat ini, terutama setelah pemerintah batal menggenjot penerimaan pajak lewat kenaikan PPN.

Apalagi, APBN bukan hanya mesti menanggung ”warisan” belanja bunga utang yang besar dan program-program Prabowo, tetapi juga peningkatan belanja akibat adanya struktur kementerian baru di bawah rezim Prabowo. Semua itu membutuhkan pendanaan dari APBN, yang sumber penerimaannya kini terbatas.

”Dalam kondisi begitu, bisa dikatakan APBN kita sedang dalam tekanan di awal tahun ini. Arahan efisiensi anggaran untuk semua kementerian/lembaga sampai pemda akhirnya menjadi upaya mengatasi masalah tersebut. Sebab, untuk meningkatkan penerimaan tidak mudah mengingat kondisi masyarakat dan pelaku usaha (selaku wajib pajak) juga sedang tidak baik-baik saja,” kata Faisal, dihubungi secara terpisah.

Meski demikian, berbagai pihak mewanti-wanti agar hasil efisiensi anggaran itu bisa digunakan secara bijak untuk kegiatan yang produktif serta untuk menyehatkan APBN, bukan sekadar untuk membiayai program unggulan pemerintah yang populis.

Menurut ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, di tengah kondisi APBN yang sedang tertekan, pemerintah semestinya tidak memprioritaskan hasil penghematan itu untuk menambah anggaran bagi program-program quick win Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis. Sebaiknya, hasil efisiensi itu murni digunakan sebagai penghematan belanja untuk menyehatkan APBN dan menjaga defisit APBN tetap di batas sehat. 

Kalaupun mau dialokasikan untuk belanja program lain, cukup separuhnya atau sekitar Rp 150 triliun. Sebagian lainnya, sekitar Rp 50 triliun, bisa untuk tambahan belanja beberapa kementerian/lembaga baru, sedangkan sisanya sekitar Rp 100 triliun untuk mengantisipasi jika pendapatan tahun ini tidak tercapai. ”Supaya defisit kita masih bisa dipertahankan di kisaran Rp 600 triliun dan tidak membengkak,” katanya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan, ada beberapa tujuan yang ingin disasar pemerintah lewat efisiensi anggaran Rp 306,7 triliun. Bukan sekadar untuk mendukung program prioritas Prabowo yang tertuang dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat, melainkan juga untuk menjaga stabilitas negara di tengah kondisi ekonomi yang makin menantang ke depan. 

”Dengan mengurangi pemborosan dan pengeluaran nonprioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan,” kata Deni.