100 Hari Prabowo-Gibran, Tokoh Bangsa Ingatkan Penguatan Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Para tokoh bangsa mengingatkan pentingnya memperkuat praktik demokrasi sebagai manifestasi dari kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat pada 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Demokrasi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, tetapi harus pula didasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pesan itu merupakan satu dari 10 pesan kebangsaan yang diserukan para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta, Selasa (28/1/2025). GNB merupakan gerakan etis dan nonpartisan yang dimotori oleh para cendekiawan, akademisi, serta tokoh agama dan masyarakat.

”Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat, di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya,” ujar Alissa Wahid selaku Koordinator Pelaksana GNB saat membacakan Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025.

Pernyataan sikap bersama itu juga dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid; Omi Komariah Nurkholish Madjid; Mgr Ignatius Kardinal Suharyo; Pendeta Jacky Manuputty; Amin Abdullah; Komaruddin Hidayat; Slamet Rahardjo; Umar Wahid; Erry Riyana Hardjapamekas; Karlina Rohima Supelli; Pendeta Gomar Gultom; mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif; Ery Seda; dan Lukman Hakim Saifuddin.

Alissa menegaskan, harapan akan terciptanya kesejahteraan umum, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) disematkan kepada Prabowo-Gibran yang telah mendapatkan mandat dan amanat rakyat sebagai presiden dan wakil presiden.

Harapan tersebut bertopang pada kepercayaan bahwa sistem demokrasi dan pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia perlu terus dijaga. Pemerintahan baru semestinya menjadi ruang baru yang membuka peluang bagi negara, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengevaluasi dan memperkuat fondasi demokrasi berdasarkan keadaan nilai etik dan moral, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Ery Seda menambahkan, demokrasi bukan sebatas pemilihan umum lima tahun sekali. Demokrasi lima tahunan itu juga hendaknya tidak diartikan sebagai ajang untuk mempertahankan keberlanjutan kekuasaan.

Lebih dari itu, demokrasi semestinya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Meskipun demikian, kesejahteraan yang diciptakan juga harus berlandaskan keadilan sosial.

”Demokrasi itu untuk kesejahteraan bersama, tetapi lebih daripada kesejahteraan bersama yang harus berdasarkan keadilan sosial,” tuturnya.

Karena itu, Ery Seda mengritik kebijakan populis yang lebih banyak dilancarkan pemerintah. Menurut dia, kebijakan populis memang lebih mudah dilaksanakan. Namun, kebijakan populis itu seolah pemerintah memberikan ikan, bukan kail kepada masyarakat.

Demokrasi itu untuk kesejahteraan bersama, tetapi lebih daripada kesejahteraan bersama yang harus berdasarkan keadilan sosial.

”Menyediakan kail itu perlu puluhan tahun dan mungkin orang sudah melupakan kita yang memberi kail itu. Dan, oleh karena itu, saya hanya mengimbau kita semua, apalagi penentu program-program dan kebijakan, mohonlah untuk melihat dalam jangka panjang,” katanya.

Karena itu, Ery mengimbau masyarakat untuk memilih penguasa yang bisa memprioritaskan keberlanjutan masyarakat, bukan keberlanjutan kekuasaan. Program bagi-bagi ikan atau kebijakan populis yang tidak mendidik masyarakat dianggapnya tidak akan memberikan warisan yang berkelanjutan untuk kepentingan bersama berdasarkan keadilan sosial.

Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo mengingatkan mengenai keadaban publik. Menurut dia, ada sebuah teori yang menyatakan bahwa keadaban publik didukung oleh tiga pilar, yaitu negara, bisnis, dan masyarakat atau warga. Jika setiap pilar berfungsi dengan baik, keadaban publik pun pelan-pelan akan terbentuk.

Negara, lanjutnya, punya tanggung jawab paling besar untuk memajukan kebaikan umum dan kesejahteraan bersama.

Kemudian, sektor bisnis, di dalam interaksi di ruang publik harus berpegang pada fairness atau keadilan. Adapun masyarakat atau warga di dalam relasi di ruang publik harus menerima aturan-aturan yang disetujui bersama.

”Kalau ketiga pilar itu berjalan dengan baik, keadaban publik akan terbentuk. Sebaliknya, kalau ada perselingkuhan antara negara dan bisnis itu yang akan paling mengerikan adalah masyarakatnya rusak,” katanya.

Selain memperkuat demokrasi, GNB juga menyerukan sembilan pesan kepada penyelenggara negara dan pemerintah. Salah satunya adalah seruan kepada elemen bangsa, baik penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat, maupun pelaku bisnis, agar menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa.

Pesan lainnya adalah seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek.

GNB juga meminta Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, serta penyediaan lapangan kerja sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga dan kian meningkat. Seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, juga diingatkan agar selalu melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga.

Dalam hal pemberantasan korupsi, GNB menuntut penyelenggara negara benar-benar menjadi contoh dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi. Penting pula bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

GNB juga mendesak pemerintah dan lembaga legislatif menyusun dan mengelola APBN secara adil dan bijak. Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Pesan penting lain yang disampaikan GNB adalah penyelenggara negara mesti menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa sebagai dasar dalam melaksanakan amanah rakyat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terus terjaga, berpartisipasi bersama mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Tak lupa, GNB mengingatkan mengenai situasi khusus di Papua. Seluruh pihak terkait diharapkan mampu membangun Papua yang dalam dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup serta ruang hidup warga berdasarkan kearifan lokal.