11 Pendulang Emas Tewas Diserang KKB, Pemerintah Tingkatkan Keamanan di Papua

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak tinggal diam mendapatkan laporan mengenai serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menewaskan 11 petambang tradisional di Yahukimo, Papua, 5-8 April 2024 lalu. Secara simultan, evakuasi korban dan peningkatan keamanan dilakukan untuk memberi jaminan keselamatan bagi masyarakat setempat. Namun, pemerintah diingatkan untuk membuka opsi dialog guna menyelesaikan persoalan keamanan di Papua.

Tidak hanya mengecam keras serangan KKB, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan juga menggelar rapat koordinasi khusus untuk membahas evakuasi serta upaya peningkatan keamanan di Papua, khususnya Yahukimo. Rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (10/4/2025) itu diikuti perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Kementerian Informasi dan Digital, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta lembaga lain.

”Tragedi ini menunjukkan pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan dan melakukan pembunuhan secara sadis dan sporadis. Aksi teror yang dilakukan membuat masyarakat ketakutan untuk beraktivitas,” ujar Budi Gunawan lewat keterangan tertulis, Kamis malam. 

Sejauh ini, fokus penanganan pemerintah masih terpusat pada evakuasi dan pemulangan korban kepada keluarga. Namun, proses evakuasi terhambat kondisi geografis dan cuaca.

Tak hanya itu, Budi Gunawan menyatakan akan melakukan langkah-langkah peningkatan keamanan secara bersamaan. ”Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan tidak memberikan ruang bagi para pelaku teror serta terus melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Operasi Damai Cartenz Brigadir Jenderal (Pol) Faizal Ramadhani menyampaikan, para korban merupakan warga sipil yang menjadi pendulang emas. Area pendulangan emasnya berada di Lokasi 22 dan Muara Kum, Yahukimo. Adapun serangan KKB dilancarkan selama dua hari, yakni 6-7 April 2025 (Kompas, 10/4/2025).

Menurut informasi yang diterima polisi, luka-luka yang dialami korban pembunuhan antara lain luka bacok, luka tembak, dan luka akibat panah. Dari 11 korban tewas, enam di antaranya disebut telah teridentifikasi. 

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan tidak memberikan ruang bagi para pelaku teror serta terus melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat.

Selain korban tewas, terdapat 35 petambang lain yang berhasil mengungsi ke Kampung Mabul, Distrik Koroway, Kabupaten Asmat. Di sana, mereka berada dalam pengamanan aparat TNI-Polri. Hanya, ada delapan petambang lain yang terpisah dari rombongan dan urung diketahui lokasi keberadaannya. 

Terkait serangan itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNBM-OPM), Sebby Sambom, menyatakan, pihaknya bertanggung jawab atas pembunuhan itu melalui kelompok Elkius Kobak. Kamis kemarin, TPNPB-OPM juga sudah membunuh lima petambang lain. 

TPNB-OPM juga berdalih bahwa para pendulang emas itu merupakan agen intelijen militer Indonesia. Alasan itu kerap kali disampaikan kelompok itu untuk melancarkan aksi terornya, termasuk pembunuhan.

Dihubungi terpisah, Koordinator Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth menyampaikan, serangan semacam itu akan terus berulang. Hal itu karena sikap KKB yang telah mendeklarasikan perang dengan Indonesia. Terlebih lagi sejak Pemerintah Indonesia melabeli kelompok tersebut sebagai teroris pada 2021 silam. 

Hanya, ujar Adriana, pelabelan sebagai teroris tidak lantas menyelesaikan persoalan. Hal itu bisa dilihat dari keputusan KKB yang justru mendeklarasikan perang. Sejumlah serangan yang dilancarkan kelompok itu sebenarnya adalah cerminan penolakan mereka terhadap kebijakan negara. 

”Ini yang menurut saya tidak ketemu-ketemu jalan keluarnya. Dengan stigma, dianggap KKB lebih mudah dikendalikan. Ternyata, mereka semakin banyak walaupun sporadis. Ini artinya, ada kebijakan negara yang harus dievaluasi,” katanya. 

Adriana menyatakan, tidak ada cara cepat untuk menyelesaikan permasalahan Papua. Lebih-lebih jika sekadar mengandalkan peningkatan keamanan. Langkah itu dinilai kurang efektif jika melihat aksi penyerangan dan penangkapan pelaku teror yang terus-menerus terjadi. Bahkan, aksi penyerangan sudah semacam siklus berulang. 

Menurut Adriana, persoalan konflik tak bisa diselesaikan hanya dengan angkat senjata. Sebab, spektrum kelompok OPM luas, bukan cuma kelompok bersenjata, melainkan juga kelompok-kelompok ideologis hingga kalangan prodemokrasi. Karena itu, ia mengusulkan agar jalur dialog ditempuh guna merampungkan konflik di daerah tersebut. 

”Satu-satunya cara yang memang belum dilakukan pemerintah hanya dialog. Sudah mau ngotot bagaimanapun, kalau tidak ada dialog percuma. Dialog itu satu pendekatan yang dipakai hampir di semua penyelesaian konflik,” katanya. 

Meski demikian, harus ada tahap-tahap yang dilalui sebelum dialog itu dijalin. Tak bisa sekonyong-konyong mengadakan dialog setelah terjadi aksi penyerangan. Hendaknya perencanaan disusun sedetail mungkin sedari siapa pelaku dialog hingga dukungan anggarannya. Ini mengingat proses dialog akan berlangsung panjang. 

Adriana mencontohkan perjanjian perdamaian antara Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro pada 1996. Proses perjanjian itu membutuhkan waktu negosiasi yang intens antara kedua belah pihak selama 13 tahun.

”Memang harus ada pembicaraan. Tidak bisa dibuat parsial-parsial kerjanya. Harus dirancang agar arahnya jelas membuat Papua menjadi aman,” ujarnya.