2025, Indonesia Masih Berkutat Tingkatkan Produksi Sawit

JAKARTA, KOMPAS — Pada tahun 2025, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan produksi kelapa sawit demi menambah penerimaan dan devisa negara. Pemerintah diminta fokus dan mempercepat pelaksanaan peremajaan kelapa sawit dan hilirisasi.

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 pada akhir Desember 2024 silam, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, upaya Indonesia untuk swasembada pangan dan energi adalah dasar kedaulatan.

Salah satu kebijakan swasembada energi itu melalui sawit. Menurut Presiden Prabowo, banyak negara membutuhkan kelapa sawit. Oleh karena itu, Presiden mengemukakan rencana untuk menambah tanaman kelapa sawit dan tidak perlu takut dengan tuduhan deforestasi.

Pada kesempatan lainnya, Presiden Prabowo telah mengeluarkan mandatori agar Indonesia mulai mengimplementasi biosolar B40, yang merupakan campuran dari 60 persen solar dan 40 persen FAME, pada tahun 2025. Jumlah ini meningkat dari porsi 35 persen atau B35 yang diterapkan saat ini.

Pemerintah meyakini program campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 40 persen atau B40 yang akan segera diterapkan pada Januari 2025 akan meningkatkan posisi tawar komoditas minyak sawit di pasar global.

Namun, untuk mencapai itu semua, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dan harus menyelesaikan dahulu persoalan yang selama ini belum tuntas.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, saat ini produksi kelapa sawit masih stagnan dan ini sudah berlangsung selama lima tahun terakhir. Pada 2025 Indonesia masih menghadapi tantangan yang serupa, yaitu upaya meningkatkan jumlah produksi kelapa sawit secara signifikan.

Padahal, jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), cakupan lahan kelapa sawit cukup luas. Meski begitu, lambatnya peremajaan kelapa sawit memengaruhi hasil produksi.

”Stagnasi ini akibat utamanya dari peremajaan sawit rakyat yang terlambat. Untuk ke depan tergantung dari bagaimana program peremajaan sawit rakyat, kalau perusahaan setiap tahun sudah memprogramkan 4-5 hektar,” kata Eddy saat dihubungi, Minggu (12/1/2025).

Berdasarkan data BPS 2023 (November 2014), luas areal dan produksi perkebunan besar negara dan swasta diperoleh dari hasil Survei Perusahaan Perkebunan yang dilakukan dengan pencacahan secara lengkap terhadap seluruh administratur perusahaan perkebunan di seluruh Indonesia, pada 2019, cakupan administratur perusahaan kelapa sawit sebesar 2.044 administratur.

Sementara luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan land used dan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada 2018 meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan cakupan administratur perusahaan kelapa sawit sehingga luas areal perkebunan kelapa sawit menjadi 14,33 juta hektar. Pada tahun 2023 diperkirakan luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 15,93 juta hektar.

Sementara produksi kelapa sawit pada 2023 sebesar 47,08 juta ton atau naik 0,57 persen dibandingkan 2022 yang sebesar 46,82 juta ton (15,34 juta hektar). Lalu pada 2021 dengan luas perkebunan kelapa sawit sebesar 14,62 juta hektar diproduksi sebanyak 45,12 juta ton.

Total produksi 47,08 juta ton itu berasal dari perkebunan rakyat (PR) sebesar 16,22 juta ton (6,74 juta hektar), perkebunan besar swasta (PBS) sebesar 28,66 juta ton (8,61 juta hektar), dan perkebunan besar negara (PBN) sebesar 2,19 juta ton (0,58 juta hektar).

”Ada hambatan untuk peremajaan sawit rakyat. Contoh masih ada yang tumpang tindih dengan kawasan hutan sehingga petani tidak bisa menggunakan dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” kata Eddy.

Menurut Eddy, peremajaan sawit rakyat sangat signifikan dan bisa berdampak pada kontribusi penerimaan dan devisa negara.

Perkembangan produksi minyak sawit (CPO) pada 2022 meningkat sebesar 3,76 persen dibandingkan tahun 2021 menjadi 46,82 juta ton. Pada 2023, produksi CPO kembali meningkat menjadi 47,08 juta ton.

Namun, peningkatan itu tidak berbanding lurus dengan nilai ekspor. Kontribusi ekspor CPO sebesar 13,06 persen. Nilai ekspor CPO Indonesia pada 2022 sebesar 29,75 miliar dollar AS dengan volume ekspor CPO mencapai 26,33 juta ton.

Sementara pada 2023, meskipun volume ekspor CPO meningkat mencapai 27,54 juta ton, nilai ekspor justru mengalami penurunan sebesar 19,29 persen menjadi sebesar 24,01 miliar dollar AS.

Hal ini, kata Eddy, berdampak pada sisi penerimaan dan devisa negara karena CPO masih menjadi penyumbang devisa terbesar ketiga setelah batubara dan besi baja.

”Devisa tahun 2024 diperkirakan turun. Ini akibat dari ekspor yang turun,” lanjutnya.

Masih dari data BPS, produksi minyak sawit Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia menjangkau lima benua, yaitu Asia sebagai pangsa utama, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa.

Pada tahun 2023, lima besar negara pengimpor CPO Indonesia adalah India, Italia, Malaysia, Belanda, dan Kenya. Total ekspor CPO ke lima negara tersebut mencapai 97,64 persen terhadap total ekspor CPO Indonesia.

Negara tujuan ekspor CPO terbesar adalah India dengan volume ekspor 3,12 juta ton atau 86,71 persen dari total volume ekspor CPO Indonesia dengan nilai 2,63 miliar dollar AS.

Selanjutnya CPO paling banyak diekspor menuju Italia dan Malaysia dengan kontribusi ekspor sebesar 4,02 persen dan 3,00 persen dari total ekspor CPO.

Indonesia yang begitu bergantung pada pertumbuhan ekonomi dari sektor ekspor komoditas juga harus menghadapi tantangan lainnya, seperti Undang-Undang Antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Kebijakan UU mewajibkan produk yang masuk ke Uni Eropa berasal dari sumber yang legal dan bebas deforestasi.

Oleh karena itu, kata Eddy, saat ini hal utama dan fokus yang perlu dilakukan adalah menaikkan produktivitas terlebih dahulu, salah satunya dengan peremajaan kelapa sawit. Tidak hanya berdampak positif pada petani sawit, tetapi juga membantu kontribusi penerimaan negara.

”Karena produktivitas naik, otomatis produksi naik. Apabila produksi masih kurang untuk memenuhi mandatori biodiesel, kalaupun harus dibuka lahan baru harus secara terbatas di areal-areal yang terdegradasi. Itu pun sebaiknya ditugaskan kepada perusahaan negara dengan melibatkan rakyat sekitar,” kata Eddy.

Hal senada disampaikan oleh Mansuetus Darto dari Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Dia mengatakan, pemerintah harus meningkatkan produktivitas sawit melalui percepatan peremajaan sawit yang dinilai sedikit lambat pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Jika itu dilakukan, akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas setidaknya sebesar 20 persen sawit nasional hingga 2029.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, selain peremajaan sawit, pemerintah juga harus mempercepat hilirisasi dengan peningkatan sumber daya manusia dan kemampuan pengembangan teknologi.

Pembenahan kebijakan produktivitas bukan dengan menambah lahan, melainkan bisa melalui agricultural extension services yang mengakomodasi petani dengan informasi, pelatihan, dan dukungan finansial.

Pendekatan ini untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan di tengah tantangan perubahan iklim, pengendalian penyakit, hingga pengembangan kapasitas teknis dan manajemen, dan kepentingan lainnya untuk memajukan perkebunan sehingga berdampak pada penerimaan negara.

”Penataan petani dan peremajaan pohon masih belum ditangani dengan baik. Rantai pasarnya juga bolong-bolong. Ini bisa dibenahi dahulu. Lalu, hilirisasi melalui sekitar 200 produk turunannya. Itu kalau diolah berdasarkan permintaan pasar, nilai ekonomi dari turunan produknya memiliki nilai jual di pasar global. Oleh karena itu, hilirisasi menjadi penting,” ujar Esther.

Guru Besar IPB University Yanto Santoso menilai bahwa rencana Presiden Prabowo untuk menambah lahan sawit tidak termasuk kategori deforestasi jika memanfaatkan hutan negara yang terdegradasi atau tidak berhutan.

Menurut Yanto, hutan yang tidak berhutan seluas 31,8 juta hektar itu bisa dimanfaatkan untuk kelapa sawit. ”Sebab, selama ini dibiarkan rusak dan jika direhabilitasi bisa memakan waktu yang panjang. Lahan itu bisa dimanfaatkan asal tidak mengubah alih fungsi status kawasan,” katanya

Jika sistem penanaman sawit nanti tetap memperhatikan komposisi untuk tanaman hutan, maka bisa disebut reforestasi. Sebagai gambaran, hutan yang rusak tersebut hanya 70 persen ditanami kelapa sawit dan 30 persen lahan lainnya diisi dengan tanaman unggulan setempat, seperti meranti, ulin, dan kayu hitam, dengan 30 persen tanaman hutan setempat itu agar tidak monokultur yang sangat rentan munculnya gangguan ekologi.