Jadi Sasaran Serangan, 383 Pekerja Kemanusiaan Tewas di Wilayah Konflik

GENEVA, SELASA — Tahun 2024 merupakan tahun yang sulit bagi para pekerja kemanusiaan di bawah naungan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOCHA). Sebanyak 383 orang di antara mereka tewas ketika bertugas.

Laporan itu diluncurkan oleh UNOCHA yang berkedudukan di Geneva, Swiss, pada Selasa (19/8/2025). Setengah dari 383 petugas kemanusiaan yang tewas itu berasal dari Jalur Gaza, Palestina.

Mayoritas dari pekerja yang tewas adalah staf lokal. Artinya, mereka adalah warga negara tempat konflik ataupun bencana itu terjadi. Selain 383 yang tewas, ada 308 pekerja terluka, 125 orang diculik, dan 45 orang ditahan. Pada 2023, jumlah pekerja kemanusiaan yang tewas ada 293 orang.

”Menyerang pekerja kemanusiaan adalah menyerang para korban bencana yang sudah sangat rentan,” kata Tom Fletcher, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator UNOCHA. 

Ia mengatakan, serangan-serangan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini sangat memalukan di dalam menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang kesusahan.

”Kami meminta, atas nama kemanusiaan, agar para pemegang kekuasaan melindungi warga sipil dan para pekerja kemanusiaan serta memastikan pihak-pihak yang berbuat kejahatan ini bertanggung jawab,” kata Fletcher.

Ia menjelaskan, sebanyak 31 persen atau 181 orang dari pekerja kemanusiaan yang tewas berada di Gaza. Sementara 60 pekerja kemanusiaan kehilangan nyawa di Sudan. Sisanya tersebar di 21 negara, antara lain Sudan Selatan, Etiopia, Ukraina, Lebanon, dan Suriah.

Menurut laporan UNOCHA, aparat negara merupakan pelaku terbanyak kekerasan yang mengakibatkan kematian pekerja kemanusiaan. Bahkan, sepanjang Januari hingga 14 Agustus 2025, sudah 265 pekerja kemanusiaan kehilangan nyawa.

Pada Mei 2024, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2730. Isinya mewajibkan semua pihak yang terlibat konflik di suatu negara ataupun lintas negara untuk melindungi pekerja kemanusiaan. 

Selain itu, resolusi mengamanatkan penyelidikan apabila ada kasus penyerangan terhadap pekerja kemanusiaan. Sejauh ini, penegakannya minim.

Salah satu kejahatan paling serius terjadi pada 23 Maret 2025 di Rafah, Jalur Gaza. Pasukan Israel menembaki konvoi kendaraan pekerja sosial, padahal di kendaraan itu terpasang logo kemanusiaan. Sebanyak 15 petugas tewas, termasuk tenaga kesehatan.

Setelah penyerangan itu, militer Israel menggunakan alat berat untuk memasukkan jenazah ataupun bangkai kendaraan ke dalam lubang besar yang dipakai sebagai kuburan massal. Para petugas PBB baru bisa mencapai lokasi itu sepekan kemudian.

Di dalam laporan yang berbeda, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, tenaga kesehatan juga rentan menjadi korban kekerasan di wilayah konflik. Pada 2025, ada 800 serangan terhadap fasilitas kesehatan di 16 negara. Secara keseluruhan, 1.100 tenaga kesehatan dan pasiennya tewas.

”Tanggal 19 Agustus adalah Hari Kemanusiaan Dunia. Setiap serangan membuat warga yang rentan semakin terpuruk. Sistem layanan kesehatan di wilayah konflik sudah rapuh,” demikian bunyi keterangan WHO.

Hari Kemanusiaan Dunia diperingati setiap 19 Agustus. Sejarahnya, pada 19 Agustus 2003, Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Irak Sergio Vieira de Mello tewas dibom di Hotel Canal di Baghdad, Irak.

Gedung hotel itu dipakai sebagai markas PBB di Irak. Selain De Mello, sebanyak 21 petugas PBB yang mayoritas bergerak di bidang kemanusiaan tewas. Jamaal al-Tauhid wal-Jihad mengaku sebagai pelaku bom mobil tersebut.

”Setidaknya, ada 300 juta orang di dunia yang mengalami krisis kemanusiaan. Pekerja kemanusiaan sangat dibutuhkan, tetapi selalu diincar di lapangan,” kata Othman Moqbel di laman Middle East Eye, 11 September 2024.

Moqbel adalah direktur lembaga kemanusiaan Action for Humanity yang berbasis di Inggris. Mayoritas bantuan mereka salurkan untuk warga Suriah. Menurut dia, semakin jarang komitmen para pemangku kepentingan ketika berkonflik untuk melindungi pekerja kemanusiaan.

”Justru, pekerja kemanusiaan diserang dan difitnah supaya bantuan tidak sampai kepada kelompok warga yang membutuhkan,” katanya.

Fenomena serupa tecermin di dalam laporan Institut Kajian Keamanan (ISS) divisi Afrika pada 12 November 2024. Mereka meneliti berbagai serangan terhadap para pekerja kemanusiaan dan tenaga kesehatan di negara-negara Afrika yang berkonflik.

Para pekerja ini memegang prinsip netralitas, yaitu harus membantu setiap orang atas nama kemanusiaan. ”Justru, para pihak yang berkonflik tampaknya semakin tidak suka dengan netralitas ini. Harus ada penegakan kembali aturan berkonflik,” tulis ISS Afrika. (AP/AFP)