57 Negara OKI-Liga Arab Galang Upaya Pembekuan Israel di PBB

RIYADH, SELASA — Sebanyak 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI dan Liga Arab menggalang gerakan untuk membekukan keanggotaan Israel di Majelis Umum PBB. Langkah ini ditegaskan dalam resolusi dan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi OKI dan Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, Senin (11/11/2024).

Poin ke-18 resolusi itu menyebutkan bahwa 57 negara anggota OKI dan Liga Arab ”mulai memobilisasi dukungan internasional untuk membekukan keanggotaan Israel di Majelis Umum PBB dan di seluruh entitas terakhir”. Langkah ini didasarkan pada ”pelanggaran (Israel) atas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ancamannya bagi perdamaian dan keamanan internasional, serta ketidakpatuhannya memenuhi tugas sebagai anggota PBB”.

Disebutkan pula bahwa upaya pembekuan Israel sebagai anggota Majelis Umum PBB didasarkan pada fatwa hukum Mahkamah Internasional (International Court of Justice) pada 19 Juli 2024.

Dalam konferensi pers seusai KTT, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menyatakan, pembekuan keanggotaan Israel di Majelis Umum PBB berada di luar yurisdiksi Dewan Keamanan (DK) PBB. Keputusan pembekuan itu bisa diambil oleh Majelis Umum PBB.

”Kita tidak lama lagi mungkin akan bisa menyaksikan pembekuan keanggotaan (Israel) melalui keputusan mayoritas UNGA (Majelis Umum PBB),” kata Aboul Gheit.

Resolusi KTT OKI dan Liga Arab juga menyerukan tuntutan agar Israel segera menarik diri dari wilayah pendudukan Palestina. Negara-negara Arab dan OKI juga menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan di Lebanon, serta mengecam kejahatan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.

Seruan itu ditegaskan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dalam pidatonya pada pertemuan puncak tersebut. ”Dunia harus segera menghentikan tindakan Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina dan Lebanon,” katanya.

MBS mengecam tindakan Israel di Gaza sebagai tindakan ”genosida”.

Sebagaimana diketahui, tindakan Israel yang dikecam sebagai genosida berawal dari serangan Hamas ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023. Kantor berita AFP mencatat, berdasarkan data resmi Israel, serangan Hamas itu menewaskan 1.206 warga Israel, sebagian besar di antaranya adalah warga sipil.

Israel lantas melancarkan serangan balasan di Jalur Gaza. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 43.600 warga Palestina, sebagian besar dari mereka juga warga sipil.

Kelompok Hizbullah di Lebanon, yang didukung Iran, juga menembaki Israel dengan roket setelah serangan 7 Oktober itu. Serangan Hizbullah dinyatakan sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas.

Serangan lintas batas semakin meningkat pada akhir September 2024. Israel mengintensifkan serangan udaranya dan kemudian mengirim pasukan darat ke Lebanon selatan.

”Arab Saudi menegaskan dukungannya bagi saudara-saudara di Palestina dan Lebanon untuk mengatasi konsekuensi kemanusiaan yang menghancurkan dari agresi Israel yang sedang berlangsung,” tutur MBS dalam pidatonya.

MBS juga meminta Israel untuk tidak menyerang Iran. Ia meminta Israel menghormati kedaulatan Iran.

Sementara Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati dalam KTT tersebut memperingatkan bahwa negaranya sedang menderita krisis ”eksistensial”. Ia mengecam negara-negara yang mencampuri urusan dalam negerinya sebagai sindiran tersirat terhadap Iran.

Arab Saudi menegaskan dukungannya bagi saudara-saudara di Palestina dan Lebanon untuk mengatasi konsekuensi kemanusiaan yang menghancurkan dari agresi Israel yang sedang berlangsung.

”Negara-negara harus berhenti mendukung kelompok ini atau itu, tetapi lebih baik mendukung Lebanon sebagai sebuah negara dan entitas,” kata Mikati.

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Anis Matta yang hadir dalam KTT tersebut juga menegaskan perlunya mengakhiri perang Israel dan Hamas, serta mencegah eskalasi perang.

Hak rakyat Palestina

Untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, pertemuan tersebut menghasilkan resolusi yang menekankan dukungan tegas untuk hak-hak nasional bagi rakyat Palestina. ”Yang terpenting di antaranya adalah hak mereka untuk kebebasan dan negara yang merdeka dan berdaulat,” demikian antara lain bunyi resolusi tersebut.

Resolusi tersebut berkaitan dengan pengumuman Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pertemuan di Riyadh pada akhir Oktober 2024. Saat itu, Kemenlu Arab Saudi mengumumkan rencana yang akan disampaikan dalam KTT. Rencana tersebut adalah tentang aliansi internasional baru untuk mendesak pembentukan negara Palestina.

Dunia sedang menunggu Trump untuk segera menghentikan perang terhadap orang-orang tak berdosa di Gaza dan Lebanon.

Dalam pernyataan penutup KTT dinyatakan bahwa perdamaian yang adil dan menyeluruh di Timur Tengah tidak dapat dicapai tanpa mengakhiri pendudukan Israel di semua wilayah Palestina yang diduduki sejak 4 Juni 1967. Pernyataan itu mengacu pada Tepi Barat, termasuk Jerusalem timur, Gaza, dan Dataran Tinggi Golan.

Pernyataan tersebut juga menyebutkan resolusi PBB yang menyerukan Israel untuk menarik diri dari wilayah-wilayah tersebut. Pernyataan menyebutkan Inisiatif Damai Arab 2002 di mana negara-negara Arab menawarkan hubungan normal kepada Israel sebagai imbalan atas berdirinya negara Palestina dengan perbatasan garis wilayah 1967.

”Masyarakat internasional harus meluncurkan rencana dengan langkah-langkah dan waktu yang spesifik di bawah sponsor internasional untuk mewujudkan negara Palestina yang berdaulat,” demikian disebutkan dalam pernyataan tersebut.

Akan tetapi, pemerintah sayap kanan Israel pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu  tetap menentang keras negara Palestina. Hal itu ditegaskan sebelum munculnya resolusi tersebut pada hari Senin oleh Menteri Luar Negeri Israel yang baru diangkat, Gideon Saar. Ia menyebut prospek solusi dua negara sebagai sesuatu yang tidak realistis.

Isyarat bagi Trump

Anna Jacobs, analis senior Teluk pada lembaga pemikir International Crisis Group, mengatakan, ”KTT ini merupakan kesempatan bagi para pemimpin regional untuk memberi isyarat kepada pemerintahan Donald Trump yang akan datang tentang apa yang mereka inginkan dalam hal keterlibatan AS.”

Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Aref mengatakan dalam sambutannya bahwa dunia sedang menunggu Trump untuk segera menghentikan perang terhadap orang-orang tak berdosa di Gaza dan Lebanon.

KTT tersebut juga menyerukan untuk melarang ekspor dan transfer senjata ke Israel. Meskipun ada kritik terkait dampak serangan militer Israel terhadap warga sipil Gaza, Presiden AS Joe Biden memastikan bahwa Washington tetap menjadi pendukung militer terpenting Israel dalam perang yang sudah berlangsung lebih dari setahun.

KTT juga mendesak Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pejabat sipil dan militer di Israel. (AFP/REUTERS)