70 Persen Bahan Baku dari Timur Tengah, Industri Petrokimia Nasional Rentan

JAKARTA, KOMPAS — Eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat berdampak langsung pada industri petrokimia nasional. Gangguan pasokan bahan baku dari Timur Tengah, terutama nafta yang memasok 70 persen industri petrokimia, memicu kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan pasokan bagi industri turunannya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, sekitar 70 persen pasokan bahan baku industri petrokimia Indonesia selama ini berasal dari kawasan Timur Tengah. Konflik yang memicu gangguan jalur pelayaran di Selat Hormuz serta kerusakan sejumlah fasilitas produksi di kawasan tersebut berpotensi membuat pasokan bahan baku tersendat.

”Dampaknya memang masif. Hampir 70 persen bahan baku kita, seperti nafta, berasal dari sana. Dengan adanya perang ini, jalur di luar Selat Hormuz tidak bisa dilewati dan beberapa pabrik di kawasan itu juga terkena serangan,” kata Fajar di Jakarta, Rabu (5/3/2026).

Konflik geopolitik yang memanas dan tingginya kebutuhan industri petrokimia dalam negeri terhadap bahan baku itu dinilai akan mengerus pasokan untuk industri turunannya.

Dalam industri petrokimia, nafta menjadi bahan baku penting karena digunakan untuk membuat berbagai macam bahan kimia, seperti butadiene (untuk sarung tangan, ban kendaraan, karet sintetis). Lalu, etilena untuk menghasilkan polietilena (botol plastik, kontainer, dan produk plastik lainnya. Ada pula propilena (suku cadang otomotif, mainan, kemasan), dan lainnya. 

Fajar menjelaskan, jika eskalasi konflik mereda, jalur pelayaran di Selat Hormuz kemungkinan akan kembali dibuka. Namun, pemulihan fasilitas produksi yang terdampak serangan diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama.

”Untuk pabrik yang terkena serangan, paling tidak membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk pulih. Artinya, dalam periode itu kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan pasokan dari Timur Tengah,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pelaku industri mulai menghadapi potensi kelangkaan bahan baku. Beberapa perusahaan bahkan telah menghentikan penjualan untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi kebutuhan domestik.

Menurut Fajar, sejumlah anggota asosiasi juga telah menyatakan kondisi darurat atau force majeure karena tidak bisa memenuhi komitmen pasokan kepada pasar lokal dalam jangka waktu tertentu.

Di tengah keterbatasan pasokan dari Timur Tengah, pelaku industri mencoba mencari alternatif dari wilayah lain, seperti Afrika atau Amerika. Namun, langkah tersebut tidak mudah karena kebutuhan bahan baku juga meningkat di beberapa negara.

Tak hanya itu, mengalihkan bahan baku terutama jenis light naphtha dari Timur Tengah bukan perkara sederhana. Di Asia belum banyak atau hampir tidak ada kilang refinery yang mampu menyediakan kualitas light naphtha seperti Timur Tengah. Amerika menjadi salah satu alternatif, tetapi sumbernya juga terbatas.

”Permintaannya bukan hanya dari Indonesia, melainkan juga negara lain. Jadi, semuanya berebut pasokan (dari Amerika),” kata Fajar.

Situasi semakin kompleks karena pasokan energi global juga mengalami tekanan. Sekitar 30 persen perdagangan minyak mentah dunia berasal dari kawasan tersebut, sementara pasokan dari Rusia dan Venezuela masih dibatasi oleh sanksi internasional.

Di sisi lain, produksi minyak Amerika Serikat sebagian besar digunakan untuk kebutuhan domestik, sedangkan pasokan Afrika banyak mengalir ke pasar Eropa.

”Kebutuhan di Indonesia, pasti urutannya untuk energi dulu baru bahan baku industri,” lanjutnya.

Selain persoalan pasokan, tidak semua pabrik petrokimia di Indonesia memiliki fleksibilitas teknologi untuk menggunakan berbagai jenis bahan baku alternatif. Sebagian besar fasilitas lama masih bergantung pada satu jenis bahan baku.

Menurut Fajar, pabrik yang mampu menggunakan berbagai sumber bahan baku umumnya merupakan fasilitas yang dibangun setelah 2020 dengan teknologi yang lebih fleksibel.

”Kalaupun sudah fleksibel, mereka bisa menggunakan kondensat, LPG, atau propana. Namun, sekarang propana juga mahal karena banyak digunakan sebagai sumber energi pemanas,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, Inaplas mendorong pemerintah memberikan kemudahan impor bahan baku alternatif untuk menjaga keberlangsungan industri. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penurunan tarif bea masuk untuk bahan baku seperti propana atau LPG yang saat ini masih dikenakan tarif sekitar 5 persen.

”Kalau tarifnya bisa diturunkan menjadi nol persen, kita bisa lebih cepat mencari pasokan dari negara lain seperti Amerika. Meskipun harganya lebih mahal, setidaknya ketahanan pasokan industri bisa terjaga,” kata Fajar.

Ia menambahkan, situasi geopolitik global seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dan bahan baku industri, termasuk dengan mendorong diversifikasi sumber bahan baku dan pengembangan teknologi.

Indonesia, menurut dia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sumber bahan baku alternatif seperti biomassa yang dapat menjadi substitusi bagi industri petrokimia di masa depan.

”Ini harus menjadi pembelajaran agar kita tidak bergantung pada satu sumber bahan baku atau satu teknologi saja. Indonesia punya potensi biomassa, gas, dan batu bara yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ketahanan industri,” ujar Fajar.

PT Chandra Asri Pacific Tbk menyampaikan klarifikasi terkait pemberitahuan force majeure kepada sejumlah pelanggan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi jalur distribusi energi dan rantai pasok internasional, termasuk situasi di kawasan Selat Hormuz.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporasi Chandra Asri Group Suryandi mengatakan, pemberitahuan tersebut merupakan langkah administratif yang lazim dilakukan dalam praktik bisnis global ketika terdapat potensi gangguan eksternal yang dapat memengaruhi operasional maupun logistik perusahaan.

”Pemberitahuan force majeure tidak serta-merta mencerminkan penghentian kegiatan operasional perusahaan. (Pemberitahuan) bagian dari mitigasi risiko atas dampak situasi eksternal yang semakin berkembang,” ujar Suryandi dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

Suryandi menegaskan, hingga saat ini kegiatan operasional perusahaan penyedia solusi energi, kimia, dan infrastruktur tersebut masih berjalan sebagaimana mestinya.

Namun, perusahaan terus memantau perkembangan kondisi global secara cermat serta melakukan evaluasi berkala terhadap kemungkinan implikasi yang dapat memengaruhi kegiatan operasional, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko, Chandra Asri melakukan penyesuaian tingkat operasional (run rates) secara selektif dengan kondisi pasokan dan kebutuhan produksi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan usaha serta stabilitas pasokan terhadap pelanggan.

Selain itu, perusahaan juga memiliki kerangka manajemen risiko dan sistem perencanaan operasional yang dirancang untuk merespons dinamika pasar secara adaptif. Upaya tersebut mencakup diversifikasi sumber bahan baku, pengelolaan inventori secara prudent, serta penguatan koordinasi dalam rantai pasok guna menjaga fleksibilitas operasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, konflik di kawasan Timur Tengah dapat memicu volatilitas harga energi global, gangguan pada jalur perdagangan internasional, serta peningkatan biaya logistik dan bahan baku industri. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi daya saing industri manufaktur di beberapa negara, termasuk Indonesia. 

Konflik di Timur Tengah ini semakin tak menentu karena ditutupnya Selat Hormuz. Dalam beberapa hari terakhir, eskalasi konflik bahkan telah menimbulkan kekhawatiran terhadap aktivitas pelayaran dan distribusi energi di kawasan tersebut.

Dari situasi itu, kata Agus, kenaikan harga energi global akan berdampak langsung pada industri manufaktur karena sebagian besar sektor industri menggunakan energi sebagai komponen biaya produksi utama.

Industri seperti petrokimia, logam dasar, semen, pupuk, serta berbagai subsektor industri pengolahan lainnya sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi.

”Jika harga energi global meningkat dalam jangka waktu yang panjang, biaya produksi industri manufaktur juga berpotensi naik. Hal ini tentu dapat memengaruhi efisiensi produksi serta daya saing produk industri di pasar domestik dan ekspor,” ujar Agus.

Selain energi, konflik geopolitik juga berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan baku industri yang berasal dari pasar global. Bagi Indonesia, dampak tersebut dapat dirasakan pada beberapa sektor industri yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti industri kimia, petrokimia, tekstil, logam, hingga industri makanan dan minuman.

”Ketidakpastian geopolitik berpotensi meningkatkan biaya pengadaan bahan baku dan memperpanjang waktu pengiriman akibat perubahan jalur logistik global,” kata Agus.

Gangguan pada jalur perdagangan internasional juga dapat memengaruhi kinerja ekspor industri manufaktur. Konflik geopolitik biasanya memicu volatilitas pasar global sehingga permintaan dari negara tujuan ekspor dapat mengalami fluktuasi.

”Kinerja ekspor industri manufaktur Indonesia selama ini sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi global dan permintaan pasar internasional,” katanya.

Agus menegaskan,salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ketahanan sektor industri nasional adalah memperkuat struktur industri hulu, meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, serta memperluas diversifikasi pasar ekspor.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, dari sisi keamanan pasokan, idealnya Indonesia melakukan diversifikasi sumber bahan baku untuk mengantisipasi potensi gangguan akibat ketegangan geopolitik. Negara-negara maju telah lebih dulu mengantisipasi risiko tersebut dengan memperluas sumber pasokan energi mereka.

Ia mencontohkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah lebih awal mengantisipasi potensi gangguan akibat geopolitik. Kini negara-negara tersebut hanya sekitar 6 persen pasokan minyak dan gasnya yang melalui Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia.

Ia juga mengingatkan, gangguan pasokan bahan baku dapat berdampak pada kenaikan harga produksi, terutama jika disertai pelemahan nilai tukar rupiah atau gangguan logistik yang meningkatkan biaya distribusi.

Dalam kondisi tersebut, Indonesia berpotensi mengalami imported inflation, yakni inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor yang digunakan dalam proses produksi.

Menurut Wijayanto, struktur rantai pasok industri petrokimia Indonesia tergolong rentan terhadap guncangan geopolitik global. Hal itu menjadi semakin penting karena banyak produk petrokimia digunakan sebagai bahan baku bagi industri lain, termasuk pupuk yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan.

”Kerentanan ini perlu diperhatikan karena produk petrokimia sangat strategis dan digunakan oleh berbagai sektor industri,” katanya.

Untuk meredam dampak ekonomi yang lebih luas, pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif dengan membantu pelaku industri dalam melakukan diversifikasi sumber pemasok bahan baku agar ketergantungan terhadap satu kawasan dapat dikurangi.