73 Persen Kuota Akpol NTT Diisi Anak Polisi, Adakah Sistem Penjatahan?

Hasil seleksi calon taruna Akademi Kepolisian asal Nusa Tenggara Timur tahun 2024 masih terus menuai kegaduhan di ruang publik. Masyarakat merasa tidak puas lantaran hanya satu orang atau 9 persen dari kuota merupakan putra asli NTT. Mereka yang lolos pun kebanyakan anak polisi.

Hingga Kamis (11/7/2024) pagi ini, publik terus menuntut adanya transparansi dalam proses seleksi. Menguatnya dorongan agar seleksi yang oleh publik dianggap syarat konflik kepentingan itu sebaiknya ditinjau ulang. Markas Besar Polri diminta turun tangan.

Publik NTT kecewa lantaran kuota yang seharusnya diprioritaskan bagi anak asli setempat itu malah diisi peserta yang datang dari daerah lain. Padahal, pemberian kuota dimaksudkan agar ada keterwakilan dari setiap daerah sebagai wujud pemerataan dan keadilan.

Di tengah tuntutan itu, Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Aria Sandy mengeluarkan siaran pers dengan maksud memberi penjelasan kepada publik. Aria membuka peringkat serta identitas masing-masing calon taruna yang lolos.

Dari 11 orang yang mengisi kuota NTT dibagi ke dalam dua klaster. Pertama, enam orang untuk kuota reguler dengan dibatasi satu perempuan dan, kedua, lima kuota tambahan yang diberikan oleh Mabes Polri. Kuota tambahan sifatnya kebijakan yang dapat berubah setiap tahun.

Pada kuota pertama, dari enam orang itu, sebanyak empat orang di antaranya adalah anak anggota polisi. Adapun untuk kuota tambahan, dari lima orang yang lolos itu, empat orang merupakan anak dari anggota Polri.

Jika ditotal secara keseluruhan, dari 11 orang calon taruna yang lolos mewakili NTT, sebanyak delapan orang merupakan anak polisi. Jumlah ini setara dengan lebih kurang 73 persen. Dengan kata lain, anak polisi mendominasi kuota taruna Akpol asal NTT.

Baca juga: Nama Kapolda NTT Terseret Sentimen Negatif Seleksi Taruna Akpol NTT

Dominasi anak polisi yang lolos calon taruna Akpol asal NTT menuai kecurigaan publik. Dugaan konflik kepentingan, koneksi ”orang dalam”, dan nepotisme dalam tes tak bisa terelakkan. Panitia dari polisi, menyeleksi anak polisi, untuk masuk jadi polisi.

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton menangkap kecurigaan tersebut dari ruang publik. ”Jika ada anak pejabat Polda NTT, mesti butuh diinvestigasi lebih dalam sebab jelas itu ada konflik kepentingan. Sebagai pejabat publik, hal seperti itu yang harus dihindari,” kata Darius.

Ia juga mengingatkan soal kepatuhan dan kepantasan seorang pejabat negara. Ia mencontohkan keteladanan mantan Kepala Polri yang kesohor, mendiang Jenderal Hoegeng Iman Santoso, yang tidak merestui anaknya mengikuti seleksi Akpol bahkan seleksi di TNI.

”Sebab, menurut Pak Hoegeng, itu sudah ada konflik kepentingan karena dia adalah Kapolri yang sedang menjabat. Itu contoh baik yang patut diikuti seluruh pejabat negara. Etika dan moral lebih tinggi dari hukum,” papar Darius.

Demi menjaga kepercayaan publik, Darius mendorong agar seleksi dari NTT perlu ditinjau kembali. Sayangnya, Mabes Polri sebagai institusi tertinggi tampaknya masih bergeming. Belum ada sikap yang jelas merespons kegaduhan tersebut.

Padahal, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah meminta klarifikasi dari Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Dalam tahap seleksi, pendidikan, dan pembentukan sumber daya manusia, Polri diingatkan agar tidak main-main.

”Sudah (menyurati Kapolri). Minta klarifikasi atas kasus menonjol,” ujar komisioner Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto, lewat sambungan telepon kepada Kompas di Kupang pada Selasa (9/7/2024).

Menurut Albertus, kendati tidak ada sistem jatah-jatahan anak pejabat Polri dalam seleksi taruna Akpol, kecurigaan publik terhadap terhadap lulusnya anak polisi itu dapat dipahami. ”Semua anak berhak ikut seleksi, termasuk anak polisi. Kuncinya pada transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Di sisi lain, Kapolda NTT Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga pada Senin (8/7/2024) siang menyatakan bahwa proses itu berjalan secara transparan dan akuntabel.

”Panitia pun tidak bisa mengubah hasil perolehan nilai karena sudah diolah dalam sistem dan peserta pun sudah mengetahui nilai setiap selesai tahapan pendaftaran,” tulis Daniel lewat pesan singkat.

Menurut dia, seluruh hasil tes langsung ditayangkan dan ditandatangani peserta dan pengawas. Setiap kali setelah habis pelaksanaan tes, peserta juga dipersilakan mengisi survei kepuasan yang dilakukan secara terbuka. Setiap tahapan diawasi secara ketat oleh pengawas internal dan eksternal.

Kecurigaan publik serta klarifikasi dari Polda NTT seolah saling bersahutan. Mabes Polri tak boleh diam membiarkan kegaduhan seleksi Akpol asal NTT ini berlanjut. Keterwakilan anak asli yang hanya 9 persen dari kuota dan anak polisi menguasai 73 persen kuota adalah hal yang tak bisa disepelekan.

Baca juga: Tinjau Ulang Seleksi Taruna Akpol NTT