Affan Kurniawan dan Kesadaran Politik Baru di Media Sosial

Sebuah rekaman video yang menunjukkan Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob Polri pada Kamis (28/8/2025), menyebar cepat di media sosial. Insiden tragis itu tak hanya menunjukkan potret kekerasan aparat, tetapi juga titik balik kepedulian masyarakat Indonesia yang sebelumnya cenderung apatis dan terpolarisasi dalam dunia politik.

Sejak video kematian Affan tersebar, kanal media sosial dibanjiri konten yang menunjukkan emosi kemarahan, kesedihan, dan ketakutan publik. Potongan video, foto, gambar animasi, kata-kata berisi umpatan, hingga ujaran yang menunjukkan kedukaan beredar di jagat maya. Tak hanya itu, emoji sirene polisi, bunga layu, hingga menangis tersedu-sedu juga beredar di ruang maya menggambarkan luapan emosi masyarakat Indonesia.

Pada hari-hari berikutnya, media sosial dipenuhi tuntutan agar kematian Affan diusut tuntas. Kritik tajam terhadap sikap lembaga negara, terutama Polri, yang dianggap abai, arogan, dan tidak bersikap humanis terhadap masyarakat yang sedang berunjuk rasa, mengemuka. Begitu pula dengan seruan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil sikap lebih berpihak kepada rakyat.

Jika dalam beberapa tahun terakhir, mereka yang lantang bersuara di ruang media sosial kebanyakan adalah aktivis, pegiat media sosial, ataupun organisasi masyarakat sipil. Kini, media sosial menjadi ruang yang lebih inklusif. Kelas menengah terdidik, pekerja kantor, pelajar dan mahasiswa, serta kaum urban ikut serta menyuarakan kegelisahan mereka terhadap situasi demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Kematian Affan menjadi momen krusial yang menyatukan masyarakat.

”Sejak tayangan Affan yang tewas dilindas tersebar, masyarakat bisa mengenali siapa atau masalah utama kita. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari masyarakat biasa hingga kalangan influencers, mengetahui ada masalah utama yang dihadapi bersama. Sejak itu orang tersadar,” kata Co-Director Monash Data and Democracy Research Hub, Ika Idris, di Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Kematian Affan pun telah mengubah kemarahan publik menjadi ajang solidaritas dan gerakan kolektif menuntut perbaikan sistem demokrasi dan perlindungan sipil yang selama ini jarang muncul. Ika menyebut, gerakan yang lahir pascatragedi Affan mengikuti logika yang bisa dipetakan melalui kerangka Framing Theory (Snow & Benford, 1988).

Awalnya, publik berada di fase diagnostic framing, yaitu mengenali masalah utama yang dihadapi masyarakat, yakni isu ketimpangan ekonomi dan dominasi elite. Melalui media sosial, warga bersatu menunjuk DPR dan aparat sebagai sumber masalah.

Setelah itu, opini masyarakat beranjak pada prognostic framing, yakni berupa tawaran solusi radikal, seperti #bubarkandpr atau #resetindonesia. Puncaknya, kemarahan publik berubah menjadi motivational framing, yakni menggunakan kemarahan dan duka untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas.

Dalam fase ini, solidaritas muncul dan harapan dibangun. Kemarahan menjadi narasi kebersamaan untuk perubahan dan perbaikan. Partisipasi di ruang digital juga menjadi lebih sederhana, tetap kritis, dan lebih solid. Percakapan di media sosial itu, menurut Ika, bukan hanya cermin emosi, melainkan juga berfungsi sebagai katalis yang memperkeras eskalasi protes.

Monash Data and Democracy Research Hub melalui penelitian dalam percakapan daring yang berlangsung pada 25–31 Agustus 2025 mengungkapkan bahwa sesaat setelah kematian Affan, warganet mengungkapkan ekspresi kemarahan terhadap kebijakan DPR, tindakan aparat, ataupun pernyataan elite politik yang dianggap menyinggung publik. Pola ini mulai meningkat pada 28 Agustus 2025, atau pada hari kematian Affan, dan mencapai puncak pada 30 Agustus 2025, ketika kemarahan publik berada di titik tertinggi.

Lalu, pada Senin 1 September 2025, percakapan bergeser ke arah solidaritas dengan adanya deklarasi tuntutan warga 17+8 yang dipelopori oleh influencer-influencer muda perkotaan, seperti Jerome Polin, Andhyta F Utami, dan Andovi da Lopez. Tagar-tagar yang awalnya mengecam aparat dan anggota DPR bergeser menjadi solidaritas seperti #tuntutanwarga dan #wargajagawarga.

Terdapat pula perubahan tampilan konten menggunakan dua warna yang lebih soft, yakni Brave Pink dan Hero Green. Fenomena Brave Pink muncul ketika seorang ibu yang mengenakan jilbab berwarna merah muda berdiri di garda terdepan demonstrasi sambil menggenggam tongkat dan bendera merah putih. Sementara Hero Green berangkat dari kisah Affan yang dilindas polisi saat masih mengenakan jaket hijau yang menjadi identitasnya sebagai ojol. Kedua warna itu kemudian bertransformasi menjadi simbol keberanian dan kepedulian sipil.

Sekarang cukup ganti foto profil dengan warna pink dan hijau, tanpa harus pakai tagar atau menuliskan tuntutan, sudah menjadi simbol dukungan.

Warganet yang tadinya ragu-ragu menyuarakan opini politik di media sosial karena tak siap menghadapi risiko kini menjadi lebih berani berbicara dengan permainan simbol dan warna. ”Sekarang cukup ganti foto profil dengan warna pink dan hijau, tanpa harus pakai tagar atau menuliskan tuntutan, sudah menjadi simbol dukungan,” kata Ika.

Dinamika bermedia sosial yang lebih fun, kreatif, dan mudah diikuti itu diyakini memberikan risiko rendah sehingga semua orang bisa terlibat. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa partisipasi publik tidak boleh berhenti pada simbol atau ekspresi kemarahan. Tantangan berikutnya adalah mengawal pemerintahan dengan kritik berbasis data dan pengalaman sehari-hari.

Lead Analyst Drone Emprit Rizal Nova Mujahid mengatakan, sejak 25 Agustus 2025 atau unjuk rasa terkait kinerja DPR pertama kali terjadi, peta percakapan publik di media sosial sudah menunjukkan keberagaman isu. Namun, tren isu mulai mengkristal setelah 31 Agustus 2025.

Pada periode 28 Agustus pagi hingga siang hari, atau bersamaan dengan unjuk rasa buruh, percakapan publik masih didominasi isu-isu buruh, khususnya terkait outsourcing. Lalu pada sore dan malam hari, terutama setelah kasus Affan Kurniawan muncul ke publik, tuntutan publik mulai bergerak ke arah keadilan dan transparansi pengusutan kasus Affan.

”Isu ini awalnya banyak diperbincangkan oleh komunitas ojek online dan masyarakat umum, lalu menyebar lebih luas,” kata Nova.

Memasuki 29 Agustus, seiring demonstrasi yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia, tuntutan semakin beragam, salah satunya mengenai reformasi Polri. Pada 30–31 Agustus, percakapan publik semakin meluas dengan tuntutan perbaikan Indonesia secara menyeluruh. Berbagai kelompok, mulai dari mahasiswa hingga organisasi masyarakat sipil, menyuarakan aspirasi berbeda, tetapi intinya sama, yakni dorongan perubahan struktural dan transparansi pemerintah.

Nova menjelaskan, solidaritas masyarakat di media sosial lahir dari akumulasi kekecewaan yang sudah lama dirasakan masyarakat, kemudian menemukan titik kulminasi pada kasus Affan.

”Affan yang dikenal sebagai ’orang biasa’ mewakili kegelisahan publik. Ia mewakili rasa frustrasi warga terhadap ketidakadilan, terutama dalam menghadapi aparat dan lemahnya penegakan hukum,” ujar Nova.

Seiring dengan partisipasi politik masyarakat yang meningkat di media sosial, pemerintah justru meningkatkan pengawasan di ruang digital. Pada Kamis (4/9/2025), misalnya, polisi bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir 592 akun media sosial yang dinilai menyampaikan provokasi dan menghasut massa untuk melakukan tindakan kekerasan pada saat unjuk rasa. Selain itu, terdapat penangkapan aktivis sekaligus pegiat media sosial, termasuk Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen.

Affan yang dikenal sebagai ’orang biasa’ mewakili kegelisahan publik. Ia mewakili rasa frustrasi warga terhadap ketidakadilan, terutama dalam menghadapi aparat dan lemahnya penegakan hukum.

Menurut Ika, seiring pengawasan ruang digital semakin ketat, represi aparat justru memberi sinyal bahwa kritik tidak boleh berhenti. ”Penangkapan aktivis jadi alarm. Sebagian orang melihat itu sebagai peringatan, jangan macam-macam di medsos. Tetapi, justru publik semakin berani karena solidaritas sudah terbangun,” katanya.

Dengan kesadaran politik yang meningkat di ruang digital, Co-Director Monash Data and Democracy Research Hub Derry Wijaya mengatakan, sudah saatnya pemerintah menyelesaikan akar persoalan dan memberikan respons yang transparan dan konkret terhadap tuntutan masyarakat. Glorifikasi gaya hidup mewah pejabat di ruang publik juga harus dihentikan. Tak kalah penting, saluran aspirasi yang aman dan akuntabel disediakan untuk mencegah akumulasi frustrasi rakyat.

Kematian Affan Kurniawan membuka luka sekaligus membangkitkan kesadaran baru bagi masyarakat Indonesia bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi masyarakat sipil untuk bersuara. Berbagai kebijakan pemerintah dan DPR kini memungkinkan untuk dikawal, dikritik, dan dievaluasi secara terus-menerus, bahkan melalui postingan sederhana berwarna hijau dan merah muda di media sosial.