Affan Kurniawan dan ”Les Miserables” Kita

Di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025, tubuh seorang anak bangsa tergeletak tak bernyawa, dilindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya, pada saat hendak mengambil ponselnya yang terjatuh. Namanya Affan Kurniawan. Ia bukan anggota parlemen, bukan aktivis nasional, apalagi tokoh publik. Ia hanya seorang pengemudi ojek online, yang kesehariannya menunggu order makanan di bawah terik, mengantar paket, atau membawa penumpang dengan upah yang tidak sepadan dengan jerih payahnya. Ia, bahkan, bukan demonstran. Justru karena ia wong cilik, kematiannya menyentak kesadaran publik dan mengundang perhatian lebih besar daripada ribuan poster politik.

Tragedi yang terekam dan viral itu segera mengubah Affan dari sekadar korban menjadi simbol kemarahan rakyat. Dari Makassar, Solo, Bandung, Medan, hingga Jakarta, ledakan kemarahan sipil terjadi. Kematian Affan menjadi percikan yang membakar tumpukan jerami kekecewaan yang telah lama menumpuk.

Fenomena ini menggemakan kembali narasi yang pernah ditulis lebih dari 160 tahun lalu oleh Victor Hugo dalam Les Misérables (1862). Novel yang diterjemahkan menjadi Orang-Orang yang Malang (Gramedia, 1977) itu menyingkap wajah kemiskinan dan ketidakadilan di Perancis abad ke-19, dengan latar Pemberontakan Juni 1832 di Paris. Hugo, sastrawan dan pemikir sosial besar, menulis tentang rakyat jelata yang hidup dalam jeratan hukum yang timpang di bawah kekerasan negara. Ia memandang dunia dengan mata seorang humanis yang tak pernah berpaling dari orang-orang kecil.

Pergolakan sipil di Indonesia ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ini merupakan titik didih dari akumulasi frustrasi publik yang berakar pada masalah ekonomi dan politik. Secara makro, data tampak stabil. BPS mencatat angka kemiskinan nasional turun ke level terendah dua dekade, 23,85 juta orang per Maret 2025. Namun, di perkotaan justru meningkat dari 6,66 persen (September 2024) menjadi 6,73 persen (Maret 2025). Kenaikan kecil di angka, tetapi besar dampaknya, sebab demonstrasi memang terpusat di kota.

PHK juga melonjak, 42.385 pekerja dalam paruh pertama 2025, naik 32,19 persen dibanding tahun lalu. Harga kebutuhan pokok meroket, memperlemah daya beli, terutama di kalangan pekerja informal. Penurunan tajam penerimaan pajak Januari 2025 menambah kegelisahan, meski kemudian ada surplus anggaran. Jurang makin terasa antara optimisme pemerintah dan realitas getir rakyat.

Krisis ekonomi diperparah langkah politik yang dinilai arogan. Protes sejak Februari 2025 dipicu frustrasi ekonomi dan tuduhan kemunduran demokrasi. Kemarahan memuncak ketika muncul usulan kenaikan tunjangan rumah anggota DPR Rp 50 juta per bulan, 10 kali UMR Jakarta. Publik melihatnya sebagai penghinaan di tengah lonjakan PHK dan harga bahan pokok.

Kekecewaan semakin dalam ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 71 triliun dipandang amburadul. Kritik utama mencakup transparansi yang lemah, dugaan konflik kepentingan, hingga kualitas makanan buruk—bahkan telur rebus tak layak konsumsi. Program yang terburu-buru ini memunculkan persepsi pemerintah serampangan dan berpotensi menyalahgunakan dana publik. Semua ini melahirkan narasi besar: elite politik tidak hanya tidak peka, tetapi juga serakah dan jauh dari penderitaan rakyat.

Situasi ini mengingatkan pada Pemberontakan Juni 1832 di Paris. Saat itu, kaum republikan kecewa karena Revolusi Juli 1830 dianggap dikhianati dengan naiknya Louis-Philippe. Kondisi ekonomi memburuk, panen gagal, biaya hidup melambung. Wabah kolera menewaskan lebih dari 100.000 orang, terutama rakyat miskin, dan menumbuhkan kebencian terhadap rezim.

Puncak tragedi adalah kematian Gavroche, bocah jalanan ceria yang tewas di barikade. Ia melambangkan kepolosan yang direnggut negara. Kematian Affan Kurniawan mencerminkan Gavroche modern. Tubuhnya yang remuk di bawah kendaraan negara menjadi tanda batas: ada saat ketika kesabaran rakyat meledak. Nyawa satu orang miskin bisa bersuara lebih nyaring daripada retorika seribu pejabat.

Perlawanan pun terekspresikan. Gedung DPRD di Solo dan Makassar terbakar, penjarahan terjadi, kantor polisi dikepung. Massa menyasar simbol-simbol kekuasaan yang mereka anggap arogan. Di era digital, barikade bukan lagi hanya di jalan, melainkan dalam solidaritas emosional dan ideologis yang tersebar di banyak kota. Respons aparat yang represif menegaskan paralelisme sejarah. Seperti di Paris, kekuatan militer dan kendaraan taktis dikerahkan untuk menumpas pemberontakan.

Baik di Paris maupun di Indonesia, pergolakan lahir dari akumulasi frustrasi panjang. Di Perancis, kekecewaan politik berpadu dengan krisis ekonomi dan epidemi. Di Indonesia, isu tunjangan DPR, kontroversi program MBG, dan krisis perkotaan menjadi bahan bakar yang siap meledak.

Kematian individu menjadi katalis. Gavroche menyalakan api pemberontakan Paris, Affan membakar solidaritas Indonesia. Keduanya melambangkan penderitaan rakyat biasa, korban dari sistem negara yang represif. Affan, sebagai pengemudi ojek online, simbol ekonomi digital yang sering eksploitatif, menjadi potret nyata les misérables modern. Tragedinya bahkan melampaui batas geografis: klub sepak bola Perancis Olympique de Marseille memberi penghormatan lewat akun resmi mereka.

Tragedi ini menuntut pemerintah menggeser fokus dari narasi makro yang optimistis ke pemahaman mendalam tentang realitas mikro rakyat. Transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan dalam kebijakan publik dan tindakan politik. Kematian Affan Kurniawan, seperti halnya Gavroche, bukanlah akhir cerita. Ia adalah babak pembuka yang menuntut kesadaran, introspeksi, dan perubahan struktural mendasar. Tragedi ini adalah seruan moral agar negara tidak lagi mengorbankan warganya yang paling lemah.

Yoseph Yapi Taum, Penyair dan Dekan Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta