Meski tak jadi faktor penentu, penampilan di debat pilkada bisa menjadi faktor pendongkrak elektabilitas calon kepala daerah. Bagaimana mereka memanfaatkannya?
28 Okt 2024 09:30 WIB · Politik & Hukum
Oleh Kurnia Yunita Rahayu - [email protected]
Ruang tamu kediaman Pramono Anung di bilangan Cipete, Jakarta, disulap seperti panggung debat. Pada bagian tengah, ada dua podium transparan, tempat Pramono dan pasangannya, Rano Karno, berdiri sambil memegang pelantang suara.
Di sekeliling podium itu, ada pula beberapa orang yang duduk sambil menyimak apa yang disampaikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu sepanjang Sabtu (26/10/2024) siang atau sehari sebelum keduanya mengikuti debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Beberapa orang yang mengikuti penampilan Pramono-Rano selama sekitar empat jam itu bukan sekadar penonton melainkan bagian dari tim sukses, tim ahli, tim program, serta tim visi dan misi keduanya.
Selain menyimak, mereka juga memastikan bahwa substansi debat bertema ”Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” yang digelar pada Minggu (27/10/2024) malam itu bisa dipahami oleh masyarakat. Sebab, kejelasan gagasan yang disampaikan dalam debat, bagi pasangan tersebut, merupakan salah satu faktor penting tidak hanya untuk mencuri perhatian tetapi juga menggaet suara pemilih.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2024/10/01/ac115fe6-fe3a-4741-827b-17f9ca22f772.jpg)
”(Penampilan dalam debat) jelas krusial, karena berkaca dari debat pertama saja, kalau merujuk ke hasil survei, itu berpengaruh terhadap elektabilitas Mas Pram (Pramono) dan Bang Doel (Rano Karno) yang kini sudah menyalip Kang Emil (Ridwan Kamil) dan Pak Suswono,” tutur Aris Setiawan Yodi, juru bicara Pramono-Rano, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu.
Merujuk hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 10-17 Oktober 2024 atau setelah debat kandidat Pilkada Jakarta 2024 perdana pada 6 Oktober lalu, tingkat elektabilitas Pramono-Rano mencapai 41,6 persen. Raihan tersebut menempatkan Pramono-Rano pada urutan teratas dibandingkan dua pasangan calon lainnya, yakni Ridwan Kamil-Suswono (37,4 persen) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (6,6 persen). Jika dibandingkan dengan sebelum debat, mengacu survei yang dilakukan Charta Politika pada 19-24 September lalu, tingkat keterpilihan pasangan tersebut adalah 36,5 persen.
Aris melanjutkan, banyak pihak menganggap bahwa kenaikan elektabilitas tidak lepas dari performa Pramono-Rano dalam debat. Keduanya dinilai bisa menyampaikan gagasan mengenai program yang akan dilaksanakan jika terpilih secara jelas. Oleh karena itu, penampilan dan substansi yang disampaikan pada debat kedua pun dipersiapkan secara matang.
”Untuk debat kedua, kami mempersiapkan betul (dengan memetakan) masalah masyarakat Jakarta. Cara meramu dan menyusun progamnya pun bottom up, jadi mereka (Pramono-Rano) setiap hari blusukan ke warga, melihat langsung apa yang dirasakan masyarakat, lalu dijadikan materi untuk merumuskan kebijakan,” ujarnya.
Bagi Pramono-Rano, lanjut Aris, persiapan substansi merupakan hal utama dalam menghadapi debat. Hal lain yang terkait gimik dikesampingkan, bahkan diklaim tak disiapkan. ”Karena soal ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Jakarta adalah masalah yang serius, jadi tidak bisa diselesaikan dengan hanya gimik-gimik belaka,” tuturnya.
Sama halnya dengan Pramono-Rano, persiapan substantif juga dilakukan oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Selama beberapa waktu terakhir, keduanya mengidentifikasi permasalahan masyarakat yang terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui blusukan.
Contohnya, pekan lalu, Kamil menyerap aspirasi para pedagang di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan, yang resah karena persaingan dengan usaha daring. Pada Sabtu lalu, Kamil juga datang ke ajang pameran sepatu ”Urban Sneakers Society” di Jakarta Convention Center, dan mendapati curahan hati para produsen sepatu lokal yang berharap ada bantuan promosi dan sarana penjualan bagi mereka.
Juru bicara Kamil-Suswono, Fahlino Sjuib, mengatakan, identifikasi masalah juga dilakukan dengan pendekatan saintifik, yaitu melalui survei. Tidak hanya dari survei yang dilakukan lembaga-lembaga eksternal, ada pula survei yang dilakukan secara internal untuk membaca permasalahan terkini yang dirasakan masyarakat. Dengan kombinasi survei dan turun langsung ke lapangan, pihaknya meyakini telah merangkum persoalan secara komprehensif sekaligus menawarkan solusi yang nyata dan tepat sasaran.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2024/09/24/4458a541-66f5-4d17-b30b-e27ce737b2c2.jpg)
”Pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono memastikan bahwa soal substansi menjadi sangat penting saat debat sehingga kami menyiapkan beberapa punchlines yang berkenaan langsung dengan aspirasi dan permasalahan warga Jakarta,” ungkap Fahlino.
Fahlino mengakui, berbagai langkah yang dilakukan itu tidak terlepas dari evaluasi atas penampilan Kamil-Suswono pada debat perdana Pilkada Jakarta. Selain mendalami isu yang akan dibahas, keduanya juga bakal memperkuat strategi komunikasi dalam menjelaskan berbagai program dan solusi konkret atas masalah yang dihadapi masyarakat Jakarta.
”Strategi komunikasi yang lugas, terarah, dan terukur diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kuat dan positif kepada warga Jakarta tentang kapasitas dan kemampuan mereka sebagai pemimpin Jakarta yang baru,” katanya.
Dengan bekal tersebut, Fahlino percaya diri, Kamil-Suswono bisa mengoptimalkan debat kedua sebagai momentum untuk meningkatkan elektabilitas. Sebab, melalui ajang tersebut pasangan calon dapat menyampaikan visi, misi, serta menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam memecahkan isu yang tengah dihadapi warga.
Selain pasangan yang berlaga di Pilkada DKI Jakarta, masih ada ratusan pasangan calon lain yang juga tengah berjibaku mempersiapkan diri menghadapi debat.
Dalam pilkada serentak 2024, total ada 545 daerah yang menyelenggarakan pilkada, yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Para pasangan yang akan berkontestasi pun tengah menjalani tahapan kampanye, salah satunya berisi debat antarkandidat, yang berlangsung sepanjang 25 September hingga 23 November mendatang.
Sejak masa debat dimulai pada awal Oktober lalu, penampilan para pasangan menjadi sorotan masyarakat. Beberapa bahkan viral di media sosial, misalnya, calon bupati Nganjuk, Jawa Timur, Ita Triwibawati, yang menjadi pembicaraan warganet di platform Tiktok lantaran idenya memproduksi beras dari padi dan menghasilkan bawang goreng dari bawang. Ide tersebut ia sampaikan dalam debat kandidat pada 17 Oktober lalu.
Dua hari berselang, debat antarkandidat wakil bupati Bojonegoro, Jawa Timur, dihentikan karena ricuh. Kericuhan terjadi karena dalam debat yang dijadwalkan untuk calon wakil bupati itu ada salah satu calon bupati, yakni Teguh Haryono, yang berpasangan dengan Farida Hayati, turut naik ke atas panggung. Hal itu memicu protes dan keributan di panggung debat sehingga agenda pun dibubarkan.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/10/21/7bcd27e1-ed0b-376b-967a-937572ce0cf7_jpg.jpg)
Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana melihat, berbeda dengan negara demokrasi yang lebih matang seperti Amerika Serikat, debat antarpasangan calon bukan faktor utama bagi pemilih di Indonesia dalam mengambil keputusan memilih calon pemimpin. Kecenderungan itu tidak hanya terjadi pada pilkada, tetapi juga pemilihan presiden dan wakil presiden selama ini.
Menurut dia, hal tersebut tidak terlepas dari sikap partai politik yang umumnya mengedepankan aspek personal dalam pemilihan kandidat, serta masih terjadinya prakitk politik uang untuk mencari simpati pemilih.
Kendati demikian, kata Aditya, penampilan dalam debat antarkandidat masih bisa berkontribusi pada keterpilihan calon. Hanya saja, untuk mendapatkan efek positif tersebut, para pasangan calon harus bisa tampil secara dewasa dan menekankan soal substansi gagasan selama debat berlangsung.
Contohnya, dalam pertarungan yang diikuti oleh petahana semestinya memprioritaskan pembahasan soal pencapaian kandidat selama menjabat. Di sisi lain, calon yang menantangnya pun harus bisa fokus mengkritik program-program yang selama ini sudah dilaksanakan oleh petahana serta menghadirkan perspektif yang berbeda.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2020/05/25/IMG_20200525_154613_1590396590_jpg.jpg)
”Bagi pemilih, perbedaan perspektif itu akan jadi sesuatu yang produktif. Akan jadi repot kalau yang terjadi justru (debat) normatif, karena tidak ada yang bisa mengeksploitasi (gagasan kandidat lain) itu,” ujar Aditya.
Selain itu, lanjutnya, pasangan calon juga perlu mempersiapkan kalimat-kalimat pamungkas pada setiap isu aktual. Dengan bekal tersebut, kandidat bisa tampil menonjol karena strategi tersebut tidak hanya akan diingat oleh publik yang menonton debat. Kalimat pamungkas yang muncul juga biasanya menjadi pembahasan di media massa, sehingga bisa tersebar lebih luas ke masyarakat.
Upaya untuk mendapatkan efek elektoral juga bisa dilakukan oleh tim pemenangan dengan mengapitalisasi momentum krusial dalam debat untuk disebarkan di media sosial. Langkah itu bisa berdampak signifikan di daerah-daerah yang pemilihnya sudah melek media sosial, salah satunya Jakarta.
”Umumnya selama debat berlangsung, warga juga akan membicarakan di sosial media, mulai dari hashtag-nya, meme-nya, bahkan slip tongue-nya, kalau ada, pasti akan jadi bahan diskusi,” ujarnya.
Namun, hal itu juga belum menjamin publik untuk menjatuhkan pilihan. Sesi debat antarkandidat di seluruh daerah masih akan berlangsung beberapa kali hingga tahapan kampanye berakhir pada 23 November nanti. Mampukah para calon kepala daerah memanfaatkan debat agar tak sekadar jadi agenda yang lewat di antara rutinitas masyarakat?
Penulis:
Kurnia Yunita RahayuEditor:
Antonius Ponco Anggoro