Jaga Gaza Stabil, Pasukan Internasional Segera Dibentuk

WASHINGTON, KAMIS — Meski rapuh, semua pihak terus menjaga agar perdamaian abadi di Jalur Gaza terwujud. Pembahasan perjanjian perdamaian antara Hamas dan Israel kini memasuki topik pengiriman pasukan internasional. Pasukan tersebut bertugas menstabilkan keamanan di wilayah tersebut.

Fase pertama gencatan senjata Hamas-Israel masih rentan. Israel mengancam akan melanjutkan serangan dan menghalangi bantuan masuk apabila Hamas tidak menghormati perjanjian. Poin ke-4 dari proposal perdamaian usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan, semua sandera hidup dan mati dipulangkan dalam waktu 72 jam setelah Israel menerima perjanjian.

Setelah bertukar sandera hidup sejak 13 Oktober 2025, Hamas kesulitan mengembalikan semua jenazah sandera tewas yang tertimpa reruntuhan karena membutuhkan peralatan khusus. Sekarang, Trump ikut mengancam akan mempertimbangkan Israel melanjutkan pertempuran jika Hamas gagal mematuhi komitmen.

”Israel akan kembali ke jalan-jalan itu segera setelah saya menyuruh. Jika Israel bisa masuk dan menghajar mereka habis-habisan, mereka akan melakukannya,” kata Trump kepada CNN, Rabu (15/10/2025) waktu setempat atau Kamis waktu Indonesia.

Terlepas dari itu, pembahasan poin lain dari perjanjian perdamaian kedua pihak terus berjalan. Dua penasihat senior Amerika Serikat, Rabu, mengatakan, topik pengiriman pasukan internasional ke Gaza untuk menstabilkan keamanan mulai dibahas. Ketegangan antara Israel dan Hamas memang masih tinggi di kawasan tersebut.

”Saat ini, apa yang ingin kami capai hanyalah stabilisasi situasi. Pasukan stabilisasi internasional mulai dibentuk,” ujar seorang penasihat tanpa menyebutkan nama kepada wartawan.

Pengiriman pasukan internasional merupakan satu dari 20 poin proposal perdamaian usulan Trump untuk Gaza. AS telah setuju untuk mengirim 200 personel tentara untuk mendukung pasukan tersebut, tanpa harus menempatkan mereka di Gaza. Beberapa negara juga bersedia mengirim pasukan, yaitu Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Azerbaijan.

Para penasihat itu mengatakan, terdapat puluhan tentara AS di Gaza yang berperan sebagai koordinator dan pengawas guna membantu mempersiapkan operasi. ”Tujuannya untuk memanfaatkan semua mitra lokal yang ingin membantu dan terlibat,” ujar penasihat itu.

Penasihat lain mengatakan, tidak akan ada warga Palestina yang dipaksa meninggalkan Gaza. Pembahasan perjanjian perdamaian juga sedang mencakup rekonstruksi Gaza yang bebas dari Hamas. 

Demiliterisasi Hamas merupakan salah satu poin dalam perjanjian. Adapun Hamas sudah mengeksekusi beberapa orang lokal yang dituduh bekerja sama dengan Israel. Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam eksekusi publik tersebut.

Hingga Rabu (15/10/2025) malam waktu Gaza, Hamas telah menyerahkan total 10 jenazah dari 28 jenazah kepada Israel melalui Palang Merah Internasional. Tujuh jenazah sudah diterima, dua jenazah sedang diidentifikasi, sedangkan satu jenazah dinyatakan bukan sandera.

Brigade Ezzedine al-Qassam, sayap militer Hamas, dalam pernyataan di media sosial, menyatakan, dua jenazah terbaru yang dikembalikan pada Rabu malam akan menjadi yang terakhir untuk saat ini. Hamas kesulitan untuk mengambil jenazah lain dari reruntuhan Gaza tanpa peralatan khusus.

”Hamas telah memenuhi komitmen terhadap perjanjian dengan menyerahkan semua sandera Israel yang masih hidup serta jenazah yang dapat diakses. Mengenai jenazah yang tersisa, dibutuhkan upaya ekstensif dan peralatan khusus untuk pengambilan. Kami berupaya keras untuk menyelesaikan isu ini,” kata Brigade Ezzedine al-Qassam.

Para penasihat senior AS, Rabu, menegaskan, Hamas masih berniat untuk memenuhi komitmen perjanjian. Kesabaran diperlukan untuk menemukan jenazah sandera yang terkubur reruntuhan. Ada pula ancaman senjata yang belum meledak.

”Kami terus mendengar dari mereka bahwa mereka berniat menghormati kesepakatan tersebut. Mereka ingin melihat kesepakatan tuntas dalam hal itu,” ujar seorang penasihat.

Menurut para penasihat, ada diskusi tentang pemberian imbalan bagi informasi yang mengarah pada penemuan jenazah.

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, Israel sejauh ini telah mengembalikan 90 jenazah warga Palestina. Berdasarkan proposal AS, Israel akan mengembalikan 15 jenazah warga Palestina untuk setiap jenazah sandera Israel.

Penundaan pengembalian jenazah yang tersisa bisa membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beralasan untuk menunda bantuan kemanusiaan masuk Gaza. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir telah mengancam adanya penundaan jika Hamas gagal mengembalikan jenazah.

Pada akhir Agustus 2025, PBB menyatakan, bencana kelaparan terjadi di Gaza. Israel berkali-kali membantah klaim tersebut.

Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOCHA) Tom Fletcher mendesak Israel untuk segera membuka semua titik penyeberangan ke Gaza agar bantuan kemanusian bisa mengalir. 

”Ini harus terjadi sekarang. Kami ingin ini segera terjadi sebagai bagian dari perjanjian. Ujiannya adalah bagaimana kita menyediakan makanan untuk anak-anak, anestesi di rumah sakit untuk orang-orang yang berobat, dan tenda untuk orang-orang yang sakit,” kata Fletcher di Kairo, Mesir, Rabu.

Fletcher berencana menuju penyeberangan Rafah, Kamis (16/10/2025). Rafah merupakan satu-satunya titik perbatasan yang menghubungkan Gaza ke dunia tanpa melewati Israel.

Lembaga penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan, titik penyeberangan Rafah yang menuju Mesir akan dibuka kembali. Seorang pejabat keamanan Israel mengatakan, persiapan pembukaan gerbang bagi warga Gaza sedang berlangsung. Sebanyak 600 truk bantuan akan berangkat ke Gaza.

”Situasi kami sungguh tragis. Kami kembali ke rumah kami di lingkungan Al-Tuffah dan mendapati tidak ada rumah sama sekali. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada apa-apa,” kata Moemen Hassanein, warga Kota Gaza.

(AFP/Reuters)