Agar Penyerapan Pupuk Subsidi Optimal, Petani Cirebon Minta Distribusi Tepat Waktu

CIREBON, KOMPAS — Petani di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, meminta pemerintah dan PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan pupuk subsidi tepat waktu. Distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani membuat pupuk subsidi tidak terserap optimal dan biaya tanam bertambah.

Astika, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Suranenggala, mengatakan, pasokan pupuk subsidi di daerahnya tahun ini relatif cukup. ”Tapi, turunnya (ketersediaan di kios pupuk) enggak selalu tepat waktu. Padahal, sudah masa pemupukan,” ucapnya, Minggu (8/12/2024).

Ia mencontohkan, pada musim tanam pertama Oktober 2023-Maret 2024, petani seharusnya memberi tanamannya pupuk di bulan Januari dan Februari. Namun, saat itu, pupuk subsidi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan petani hanya jenis Urea, sedangkan jenis NPK Phonska belum ada.

”Waktu itu, pupuk subsidi NPK Phonska di kios kosong. Akhirnya, petani beli pupuk nonsubsidi yang lebih mahal,” ucapnya. Harga pupuk subsidi jenis itu berkisar Rp 2.300 per kilogram (kg). Adapun harga pupuk nonsubsidi dengan jenis serupa bisa lebih dari dua kali lipat.

Akhirnya, biaya produksi petani meningkat. Astika yang juga pemilik sawah 3.500 meter persegi, misalnya, terpaksa merogoh Rp 500.000 untuk membeli pupuk nonsubsidi NPK 50 kg. Padahal, jika memakai pupuk subsidi dengan ukuran serupa, ia cukup mengeluarkan Rp 115.000.

Ironisnya, lanjutnya, dua pekan setelah masa pemupukan, pupuk subsidi yang ditunggu petani akhirnya turun. ”Karena pupuknya datangnya telat, akhirnya petani enggak nebus jatah pupuk subsidinya di kios karena sudah beli pupuk nonsubisidi. Uangnya juga sudah habis,” katanya.

Meskipun tidak semasif pada musim tanam pertama, keterlambatan pupuk subsidi juga terjadi pada masa tanam kedua, April-September 2024. ”Sampai sekarang, di Suranenggala masih ada 4 ton pupuk subsidi NPK yang tidak diambil di kios. Petani sudah enggak butuh,” ujarnya.

Selain keterlambatan pupuk subsidi, penyerapan tidak optimal juga disebabkan kekeringan yang melanda sekitar 200 hektar lahan pertengahan tahun ini. Petani pun enggan menggarap sawahnya karena tidak ada pasokan air. Akhirnya, petani tidak menebus jatah pupuk subsidinya di kios.

Masalah lainnya, kata Astika, terdapat data fiktif penerima pupuk subsidi. ”Fiktif ini maksudnya datanya ada, tapi cari orangnya susah, enggak ada di alamatnya. Biasanya ini yang punya sawah sekitar 3.000 meter persegi. Ini jumlahnya enggak banyak, enggak sampai puluhan,” katanya.

Di Suranenggala terdapat sekitar 300 petani penerima pupuk subsidi dengan luas lahan 215 hektar. ”Kalau pendataan penerima pupuk subsidi, tidak ada masalah. Semua petani sudah terdaftar. Paling kalau penebusannya, ada petani yang enggak mau ribet ngurusnya,” katanya.

Astika mencontohkan, petani penyewa lahan seharusnya membuat surat kuasa dari pemilik lahan untuk menebus pupuk. Namun, beberapa petani penggarap enggan mengurusnya karena dinilai repot. Ada juga pemilik sawah yang tidak mau meminjamkan KTP asli untuk menebus pupuk.

Astika berharap petani lebih responsif mengurus pupuk subsidi. ”Paling penting, pupuk subsidi tidak terlambat. Kami berharap musim tanam bulan Januari (2025) nanti pupuknya datang tepat waktu. Kami juga mendukung rencana penyaluran pupuk langsung ke kelompok tani,” ucapnya.

Rojai, Ketua Gabungan Kelompok Tani Makmur di Desa Tegalkarang, juga berharap penyaluran pupuk subsidi bisa tepat waktu. ”Sekarang, petani mulai mengolah tanah untuk tanam. Air sudah datang dan ada jadwalnya. Kalau pupuknya nanti enggak dikirim, petani bisa kesulitan,” ujarnya.

Soal pasokan pupuk, Rojai mengatakan tidak ada masalah. Sekitar 208 petani dari enam kelompok tani di desanya juga telah terdaftar untuk mendapatkan pupuk subsidi pada musim tanam pertama. Akan tetapi, ia menilai kapasitas kelompok tani perlu ditingkatkan.

Sekarang, petani mulai mengolah tanah untuk tanam. Air sudah datang dan ada jadwalnya. Kalau pupuknya nanti enggak dikirim, petani bisa kesulitan.

”Pengurus kelompok tani ini banyak yang sudah tua dan tidak ada insentif. Mereka kurang aktif mengingatkan petani mengurus pupuk subsidi. Akhirnya, penyuluh dan Gapoktan lagi yang turun. Padahal, satu penyuluh bisa memegang dua sampai tiga desa,” ungkapnya.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Cirebon Kuryadi mengatakan, hingga kini, belum ada keluhan petani kekurangan pupuk bersubsidi. Menurut dia, keputusan pemerintah menaikkan alokasi pupuk dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton membuat pasokan pupuk aman.

Namun, pihaknya meminta distribusi pupuk lebih dioptimalkan. Kuryadi juga mengingatkan pemerintah daerah tidak terlambat menerbitkan surat keputusan untuk penyaluran pupuk subsidi. ”Harus dipastikan juga bahwa pembelian pupuk subsidi lebih mudah dengan KTP,” katanya.