AI Semakin Menjadi Alat Kekuasaan

Dulu, kecerdasan buatan atau AI dijanjikan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. Namun, saat ini, laju AI justru makin didorong oleh generasi lebih tua, yang saat ini ada di tampuk kekuasaan. Dari Gedung Putih hingga ruang rapat korporasi, AI diperlakukan sebagai alat produktivitas, efisiensi, dan dominasi masa depan.

Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump (79), misalnya, menunjukkan ambisi dominasi kekuasaan lewat kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Ambisi itu kian tak terbendung meski mulai berhadapan dengan pemimpin militernya sendiri.

Laksamana Frank Bradley, Komandan Komando Operasi Khusus AS, mengingatkan bahwa AI tidak bisa dilepas begitu saja ke dalam rantai kekerasan militer. Bradley membawahi unit-unit yang menangani operasi paling sulit dan berbahaya dalam militer AS.

”Kita harus sangat berhati-hati tentang bagaimana kita sampai pada penggunaan AI dan inspirasinya dalam pengiriman daya mematikan,” kata Bradley dalam konferensi pasukan khusus di Tampa, Florida, dikutip dari AP, Minggu (31/5/2026).

Peringatan itu berlawanan dengan dorongan politik di Washington. Pekan lalu, Trump membatalkan rencana penandatanganan perintah eksekutif AI, hanya beberapa jam sebelum seremoni di Gedung Putih. Alasannya, ia tidak ingin aturan itu mengganggu keunggulan AS dalam perlombaan AI.

”Kita memimpin China, kita memimpin semua orang, dan saya tidak ingin melakukan apa pun yang akan menghalangi keunggulan itu,” katanya.

Bahkan, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth (45) pernah berujar, ia akan menolak model AI yang tidak memungkinkan seseorang berperang. Ia menginginkan sistem AI yang bekerja tanpa batasan ideologis yang membatasi aplikasi militer yang sah.

Kita harus sangat berhati-hati tentang bagaimana kita sampai pada penggunaan AI dan inspirasinya dalam pengiriman daya mematikan.

Pentagon telah lama memakai AI lewat Maven. Maven adalah sistem untuk menganalisis data medan perang dan membantu mengidentifikasi target. Pada 20 Maret 2026, Maven akan dijadikan program resmi militer AS.

Dalam serangan ke Iran, penggunaan Maven melonjak. Kepala Digital dan AI Pentagon Cameron Stanley menyebut sistem itu dipakai dalam Operasi Epic Fury yang mencakup 13.000 target dalam 38 hari. ”Alat AI memungkinkan kami mengambil semua data ini, menyintesiskannya, dan membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, di medan perang,” katanya.

Tak hanya di AS, ambisi penguasa menggunakan AI terjadi di banyak negara. Ukraina mengembangkan AI dari data tempur yang dikumpulkan sejak invasi besar Rusia pada Februari 2022. Pejabat Ukraina, Mykhailo Fedorov (35), mengatakan, teknologi, AI, analisis data, dan matematika perang kini berdampak langsung pada hasil di medan tempur.

Di Gaza, sistem Lavender milik Israel dilaporkan digunakan untuk menandai sekitar 37.000 warga Palestina untuk dibunuh. Israel membantahnya. Korea Utara pun berambisi mengembangkan rudal berpemandu AI. Pyongyang telah mengujinya pada 26 Mei 2026.

Di Eropa, perusahaan AI Perancis, Mistral, menjadikan pertahanan sebagai pasar penting. Tahun 2026 ini, bisnis pertahanan sudah menyumbang 10-15 persen pendapatan Mistral.

Perusahaan itu memiliki kontrak aktif dengan angkatan bersenjata Perancis, Singapura, dan Luksemburg. Mistral juga meneken kemitraan lima tahun dengan Airbus, mencakup lini pertahanan.

CEO Mistral Arthur Mensch (33) bahkan terkesan akan lepas tangan jika sistem AI perusahaannya digunakan dalam operasi militer. ”Pilihan tentang pengerahan dan penggunaan bukan urusan kami,” katanya.

Mensch juga menepis seruan moral Paus Leo XIV (70) yang mendesak regulasi untuk membatasi pengembangan sistem AI yang merendahkan martabat manusia.

”Kami semua mendukung perdamaian. Namun, jika melihat pesaing dan lawan kita di dunia, mereka menggunakan kecerdasan buatan. Selama kita memiliki lawan yang mengancam dan mereka memang mengancam, kita perlu memiliki kemampuan kita sendiri,” katanya.

Mensch menilai Eropa perlu mengembangkan alat AI sendiri untuk sektor pertahanan. Alasannya, para pesaing dan musuh sudah memakai teknologi itu.

Saat ambisi para penguasa itu menggelora, aturan yang membatasi nyaris tak ada. Di ajang Responsible AI in the Military Domain di A Coruna, Spanyol, Februari 2026, hanya 35 dari 85 negara yang bersedia menandatangani deklarasi tentang prinsip penggunaan AI militer yang bertanggung jawab. AS dan China, dua kekuatan utama dalam perlombaan AI, tidak ikut menandatangani.

Tak hanya di tingkat negara, di korporasi pun, AI semakin menjadi alat kekuasaan. AI digunakan untuk mengejar efisiensi dan kendali kerja. Tak pernah terdengar pengembangan AI untuk kesejahteraan dan keadilan.

EY-Parthenon, unit konsultansi strategi global Ernst & Young, dalam CEO Outlook 2026 mencatat 58 persen CEO yang disurvei memperkirakan AI akan menjadi mesin pertumbuhan besar dalam dua tahun ke depan.

Survei IBM Institute for Business Value, lembaga riset bisnis milik perusahaan teknologi IBM, mencatat 76 persen CEO sudah memiliki kepala AI pada 2026. Angka itu naik dari 26 persen pada 2025.

Namun, kesenjangan begitu besar di tempat kerja. Data Boston Consulting Group, perusahaan konsultan manajemen global, menunjukkan lebih dari 75 persen pemimpin dan manajer memakai AI beberapa kali dalam sepekan. Di kalangan pekerja biasa, penggunaan rutin baru 51 persen. Selain itu, hanya sekitar 25 persen pekerja merasa mendapat dukungan pimpinan dalam penggunaan AI.

Kabar PHK terkait AI pun makin santer. Meta, induk Facebook, Instagram, dan Whatsapp, memangkas sekitar 8.000 pekerja pada Mei 2026. Pemangkasan itu menjadi bagian dari restrukturisasi untuk efisiensi dan pergeseran ke alur kerja berbasis AI.

Bank investasi global asal AS, Goldman Sachs, memperkirakan, di AS saja, AI memangkas lapangan kerja 5.000-10.000 posisi per bulan sepanjang 2025 atau 60.000-120.000 dalam setahun.

Survei Bentley University-Gallup 2025 menunjukkan sentimen positif kalangan berusia 30 tahun ke atas pada AI naik. Mereka semakin optimistis terhadap AI.

Namun, sentimen berbeda atas AI tumbuh menguat di kalangan gen Z. Generasi yang paling lama akan hidup bersama teknologi itu justru semakin frustrasi pada AI. Mereka melihat arah pengembangan AI saat ini lebih banyak ditentukan generasi lebih tua, mereka yang kini memegang tampuk kekuasaan di negara dan perusahaan.

Selain akses bagi gen Z pada AI dibatasi, AI masa kini juga terkesan tidak ramah pada ”keberadaan” manusia. Efisiensi, produktivitas, hingga daya tahan dari cara AI ”bekerja dan berpikir” yang dikembangkan cenderung meminggirkan peran manusia.

Survei Gallup pada 2026 menunjukkan, sentimen gen Z pada AI memburuk. Antusiasme turun menjadi 22 persen. Rasa berharap turun menjadi 18 persen. Kemarahan naik menjadi 31 persen. Kecemasan bertahan tinggi di 42 persen.

Rasa frustrasi gen Z pada AI tecermin dalam berbagai wisuda di AS. Tren terbaru, pembicara yang memuja AI akan dicemooh ramai-ramai. Salah satunya University of Arizona, pertengahan Mei 2026. Mantan CEO Google Eric Schmidt (71) berulang kali dicemooh saat berbicara tentang kebangkitan AI di hadapan sekitar 10.000 lulusan.

”AI akan menyentuh setiap profesi, setiap ruang kelas, setiap rumah sakit, setiap laboratorium, setiap orang, dan setiap hubungan yang kalian miliki,” katanya disambut cemoohan.

Bagi sebagian mahasiswa, pidato itu tak peka. ”Kami sebagai mahasiswa dilarang memakai AI dan dihukum jika memakainya. Lalu pembicara kami justru menjadi kampiun AI. Rasanya, oke? Kenapa?” kata Olivia Malone (22).

Dalam perspektif gen Z, bagi elite dan penguasa—diisi oleh generasi lebih—AI semakin memberi kenyamanan. Namun, bagi sebagian lulusan muda, AI terasa seperti masa depan yang suram. (REUTERS/AP/AFP)