Akses Darat Putus, Bantuan ke Lokasi Bencana Sumatera Dikirim melalui Udara

JAKARTA, KOMPAS — Menyikapi akses jalan darat banyak yang putus karena terdampak bencana alam, pemerintah akan mendistribusikan bantuan ke Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat melalui udara. Pemerintah berkomitmen akan bergerak cepat dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi tersebut.

”Pemerintah melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) akan mengirimkan bantuan melalui udara. Kita tidak bisa mengirim bantuan melalui infrastruktur darat dan tidak bisa menunggu sampai akses darat bisa dilalui,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat tingkat menteri secara hibrida di Jakarta, Kamis (27/11/2025) malam.

Pratikno mengatakan, cuaca ekstrem yang masih berlangsung membuat penyaluran bantuan menghadapi kendala. Salah satu kendala utama ialah akses jalan darat banyak yang putus. Meski seluruh tim dari kementerian/lembaga terkait telah dikerahkan ke lapangan untuk membuka akses yang putus tersebut, penyaluran bantuan tidak bisa menunggu pembukaan akses itu selesai.

Untuk itu, akses udara dipilih untuk mempercepat penyaluran bantuan. ”Sesuai arahan Presiden, semua kementerian/lembaga, baik di pusat maupun di daerah, harus memprioritaskan keselamatan masyarakat serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hingga tahap pemulihan pascabencana,” kata Pratikno.

Pratikno menuturkan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bencana Sumatera merupakan dampak siklon tropis Senyar yang membawa hujan dengan intensitas sangat tinggi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa hari terakhir. Cuaca ekstrem itu memicu bencana hidrometeorologi di tiga provinsi tersebut, yakni banjir, banjir bandang, dan longsor.

Dampak bencana itu menimbulkan banyak korban jiwa, korban mengungsi, dan kerusakan infrastruktur, antara lain bangunan permukiman, akses jalan darat, jembatan, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Kondisi itu turut menyulitkan proses kajian cepat dan pendataan oleh tim gabungan di daerah sehingga prosesnya dilakukan bertahap dan terus diperbarui.

”Bencana ini telah memakan banyak korban dan menyebabkan banyak kerusakan, tetapi data masih terus di-update (diperbarui). Karena itu, semua kementerian/lembaga terkait harus bergerak cepat menangani dampak bencana tersebut,” tutur Pratikno.

Pratikno mengatakan, semua provinsi terdampak bencana telah menetapkan status keadaan darurat bencana. Itu menjadi dasar percepatan pengerahan sumber daya bantuan oleh pemerintah pusat. ”Setiap daerah sudah menetapkan kondisi darurat. Ini menjadi dasar kita untuk bergerak cepat memberikan dukungan semaksimal mungkin dari pusat ke daerah,” ujarnya.

Adapun Kementerian Dalam Negeri telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah terdampak bencana dalam menggunakan belanja tidak terduga (BTT) dan menggeser anggaran. Tujuannya ialah memastikan kebutuhan penanggulangan darurat bencana dapat dipenuhi dengan cepat.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pihaknya akan menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk menghalau awan dan mendistribusikan curah hujan dari wilayah terdampak bencana saat ini. Operasi itu untuk mengurangi efek hujan.

Dengan berkurangnya efek hujan, hal itu bisa melancarkan upaya percepatan penanganan darurat dan mitigasi bencana susulan dalam jangka pendek. ”OMC diperlukan untuk percepatan penanganan darurat,” ujar Suharyanto yang sedang memimpin penanganan darurat bencana di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Suharyanto menuturkan, untuk memudahkan koordinasi di antara instansi terkait, mereka menginisiasi pembentukan posko darurat bencana di daerah-daerah terdampak. Pasalnya, penanganan darurat harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

Selain memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, operasi SAR akan menjadi prioritas utama selama masa darurat.

Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap korban akan menjadi fokus utama selama penanganan darurat. ”Selain memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, operasi SAR akan menjadi prioritas utama selama masa darurat,” kata Suharyanto.

Kepala Basarnas Muhammad Syafii melaporkan, delapan operasi SAR tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Operasi difokuskan untuk mengevakuasi warga yang terisolasi dan mencari korban yang belum ditemukan.

Basarnas memprioritaskan penyelamatan nyawa dengan menerapkan metode manual dan teknologi pendukung yang menyesuaikan dengan situasi lapangan. ”Saat ini, tim sedang berjuang mengevakuasi korban yang terisolasi,” tutur Syafii.