Akses Pendidikan Gratis bagi Siswa Miskin di Jateng Diperluas

SEMARANG, KOMPAS — Siswa dari keluarga miskin di Jawa Tengah memiliki berbagai pilihan untuk mengenyam pendidikan gratis di tingkat sekolah menengah atas. Tidak hanya di sekolah negeri, kini, para siswa bisa bersekolah gratis di sejumlah sekolah swasta yang bermitra dengan Pemerintah Provinsi Jateng. Perluasan akses pendidikan gratis diharapkan meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menekan kemiskinan di Jateng.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, sebagian masyarakat miskin di wilayahnya tidak bersekolah. Bukan hanya karena tidak punya uang, mereka tidak sekolah karena langsung disuruh bekerja oleh orangtuanya setelah lulus sekolah menengah pertama (SMP). Padahal, pendidikan merupakan salah satu modal penting untuk keluar dari kemiskinan.

Untuk itu, Pemprov Jateng bermitra dengan sekolah menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK) swasta di wilayahnya membuat program sekolah gratis bagi siswa dari keluarga miskin. Program ini untuk memperluas layanan pendidikan gratis bagi masyarakat.

Menurut Ahmad Luthfi, 56 SMA dan 83 SMK swasta di 35 kabupaten/kota terlibat dalam program tersebut. Di setiap sekolah, akan ada satu rombongan belajar yang terdiri dari 36 siswa. Dengan demikian, setidaknya 5.004 siswa bakal menikmati program tersebut tahun ini.

Biaya pendidikan mereka, kata Luthfi, akan ditanggung oleh Pemprov Jateng melalui bantuan operasional sekolah daerah atau Bosda. Dalam setahun, Pemprov Jateng menganggarkan Rp 2 juta per anak untuk program tersebut.

”Layanan dasar terkait sekolah ini harus terpenuhi. Sehingga, kita tidak cukup sandang, pangan, dan papan, tetapi kecerdasan bagi anak-anak kita untuk masa depan Jateng,” kata Luthfi dalam wawancara di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Saat dihubungi terpisah, Kamis (22/5/2025), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Sadimin mengatakan, pelibatan sekolah-sekolah swasta dalam program pendidikan gratis dilakukan supaya masyarakat miskin yang mendapatkan manfaat semakin banyak.

Sadimin menyebut, calon siswa yang bisa mendaftar untuk program tersebut harus berasal dari keluarga miskin prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, penyandang disabilitas, anak yang tinggal di panti asuhan, dan anak tidak sekolah juga diperbolehkan mendaftar.

Pendaftaran seleksi masuk SMA/SMK swasta mitra Pemprov Jateng itu bisa dilakukan melalui Sistem Informasi Aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau di laman resmi https://spmb.jatengprov.go.id/. Tahapannya bakal dimulai pada Senin (26/5/2025).

Bukan asal-asalan, menurut Sadimin, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah-sekolah swasta mitra Pemprov Jateng dalam program tersebut. Persyaratan itu harus dipenuhi agar para calon siswa memperoleh pendidikan yang berkualitas.

”Satuan pendidikan mitra itu sekurang-kurangnya telah terakreditasi minimal B atau Baik. Kemudian, memiliki kecukupan sarana dan prasarana, memiliki ketercukupan guru dan tenaga kependidikan, serta bersedia melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemprov Jateng,” ujar Sadimin.

Menurut dia, 139 SMA/SMK swasta itu telah menyatakan siap untuk terlibat dalam program tersebut. Pada Jumat (23/5/2025), perwakilan dari sekolah-sekolah tersebut akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemprov Jateng.

Selain di SMA/SMK swasta yang bermitra dengan Pemprov Jateng, siswa dari keluarga miskin bisa menempuh pendidikan gratis di sekolah-sekolah negeri. Di sekolah negeri, kata Sadimin, siswa bebas dari pungutan.

Kemudian, siswa dari keluarga miskin juga bisa bersekolah gratis di SMK Negeri Jateng. Di Jateng, ada tiga SMKN Jateng, yakni di Semarang, Pati, dan Purbalingga. Ketiganya menerapkan sistem full boarding atau asrama. Dengan demikian, tidak hanya dibebaskan dari biaya pendidikan, para siswa juga tidak perlu membayar biaya seragam, biaya tempat tinggal, maupun biaya makan sehari-hari.

Selain SMKN Jateng, ada 15 SMKN lain di 15 kabupaten yang juga menyediakan pendidikan gratis semi-asrama. Sekolah-sekolah itu tidak menyediakan asrama bagi siswa reguler. Asrama hanya untuk siswa dari keluarga miskin. Di sekolah-sekolah tersebut, siswa yang diasramakan belajar bersama dengan siswa dari jalur reguler.

Pendaftaran SPMB pada tiga SMKN Jateng dan 15 SMKN semi-boarding sudah dimulai sejak Februari 2025. Pada tahun ajaran 2025/2026, total kuota yang tersedia 652 orang.

Ketua Panitia SPMB SMKN Jateng dan SMK semi-boarding, Hardo Sujatmiko, mengatakan, seluruh tahapannya tidak dipungut biaya. Pada proses seleksi tahun ini, panitia menitikberatkan optimalisasi dan pemerataan serapan siswa.

Calon siswa dinilai berkas administrasi terlebih dahulu, mulai dari tingkat kemiskinan, nilai rapor saat di SMP, dan prestasinya. Melalui penilaian itu akan muncul poin dan perangkingan. Hasil itu kemudian bisa digunakan untuk memilih jurusan dan sekolah yang akan dituju.

”Sehingga calon siswa bisa mempertimbangkan, nilainya sekian, bisa masuk SMK mana, jurusan mana, itu bisa dilihat secara real time. Setelah proses pemilihan jurusan berhasil, kemudian nanti tes akademik. Ini beda dari tahun lalu, di mana siswa mendaftar dan langsung mengisi jurusan yang diinginkan,” kata Hardo.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Ainur Rojik mengatakan, pelaksanaan SPMB SMKN Jateng dan 15 SMKN lain yang semi-asrama lebih awal dibandingkan pendaftaran sekolah reguler. Hal itu karena, pada 15 sekolah semi-asrama itu ada SPMB reguler.

”Misalnya sekolah semi-boarding itu menyediakan kuota 100 siswa dalam satu tahun ajaran, dengan adanya program ini, akan mengurangi daya tampungnya. Jika dilakukan lebih awal, tidak mengganggu penerimaan murid baru dimulai Mei. Jika tidak diterima, siswa juga bisa mendaftar kembali pada SPMB reguler,” kata Ainur.

Sadimin menambahkan, inovasi terus dilakukan oleh Pemprov Jateng untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dengan program-program pendidikan gratis tersebut, tidak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah.

”Jadi, program pendidikan gratisnya ada banyak, mulai dari SMK Negeri Jateng yang full boarding, SMK Negeri yang semi-boarding, sekolah negeri, dan sekolah swasta yang bermitra. Siswa tinggal memilih mau yang mana, yang sesuai dengan keinginannya, yang paling dekat dari rumahnya. Jadi, angka partisipasi sekolah juga bisa meningkat,” ucap Sadimin.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2024, angka partisipasi sekolah menurut umur di Jateng sudah cukup tinggi. Untuk umur 7-12 tahun atau tingkat SD, misalnya, mencapai 99,57 persen. Sementara itu, untuk umur 13-15 tahun atau tingkat SMP mencapai 97,12 persen.

Namun, pada usia 16-18 tahun atau tingkat sekolah menengah atas, angkanya relatif tidak tinggi, yaitu 71,60 persen. Di Jawa, angka itu menjadi yang terendah kedua. Daerah dengan angka partisipasi sekolah terendah untuk umur 16-18 tahun adalah Jawa Barat, yaitu 71,15 persen.

Peningkatan angka partisipasi sekolah melalui program-prorgam pendidikan gratis diharapkan turut menekan angka kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), secara persentase, penduduk miskin di Jateng pada September 2024 turun menjadi 9,58 persen atau berkurang dibandingkan penduduk miskin pada Maret 2024 yang mencapai 10,47 persen.