Aksi ”Indonesia Gelap” di Kalsel, Mahasiswa Tolak Kebijakan yang Tidak Pro-rakyat

BANJARMASIN, KOMPAS – Aliansi mahasiswa Kalimantan Selatan menggelar aksi ”Indonesia Gelap” di Banjarmasin, Senin (17/2/2025) sore. Dalam aksi tersebut mahasiswa menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat, terutama terkait efisiensi anggaran.

Seratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalsel sekitar pukul 15.00 Wita. Mereka melakukan long march dari Taman Siring 0 Kilometer Banjarmasin ke Gedung DPRD Provinsi Kalsel, yang jaraknya lebih kurang 1 km.

Di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan berbagai aspirasi, misalnya ”Waspada Indonesia Gelap 2025”, ”Darurat Pendidikan”, hingga ”Tut Wuri Efisiensi”. Mereka juga menggelar mimbar bebas. Satu per satu mahasiswa tampil berorasi mengkritisi kebijakan pemerintah.

”Kita tidak ingin bapaknya di-PHK, ibunya antre gas, kakaknya tidak bisa melanjutkan kuliah, dan adiknya hanya bisa makan siang gratis,” kata Ady Jayadi, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat saat berorasi.

Ady juga menyoroti narasi atau visi Indonesia Emas 2045 yang sering digaungkan pemerintah. Visi tersebut dinilai hanya omong kosong karena sektor pendidikan tidak menjadi prioritas pemerintah saat ini.

”Indonesia emas kini menjadi Indonesia cemas,” ujarnya.

Menurut Ady, kebijakan yang dibuat pemerintah akhir-akhir ini terkesan ugal-ugalan. Setelah muncul kebijakan yang ugal-ugalan, tiba-tiba hadirlah seorang pemimpin dengan narasi sebagai penyelamat dan menjadi pahlawan untuk membatalkan kebijakan itu.

”Kami aliansi mahasiswa Kalsel mengecam semua kebijakan yang sifatnya ugal-ugalan,” katanya.

Dalam aksi kali ini, mahasiswa Kalsel menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat, terutama terkait efisiensi anggaran. Selain itu, mereka juga menolak revisi Undang-undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara terkait konsesi tambang untuk perguruan tinggi, serta mendorong pengesahan UU Perampasan Aset.

”Aksi ini juga untuk menyadarkan masyarakat bahwa tidak ada yang bisa dinormalisasi dari kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan,” kata Ady.

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari, Abdurrahman mengatakan, aksi bertajuk Indonesia Gelap digelar serentak di berbagai daerah Indonesia untuk menyoroti berbagai polemik yang ditimbulkan rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama 100 hari kerja.

”BEM Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote serentak bergerak. Dari kami, ada sembilan tuntutan yang kami sampaikan ke DPRD Kalsel. Kami minta tuntutan itu disampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.

Mahasiswa yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel ditemui oleh dua anggota DPRD Kalsel, yaitu Dirham Zain, anggota Komisi I DPRD Kalsel dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Bambang Yanto Permono, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel dari Partai Demokrat.

Bambang mengatakan, sembilan tuntutan mahasiswa akan disampaikan ke Ketua DPRD Kalsel Supian HK. ”Kebetulan Rabu (19/2) besok, Ketua DPRD akan menghadiri rapat pimpinan DPRD se-Indonesia di Jakarta. Tuntutan mahasiswa akan kami sampaikan di sana dan kami upayakan semaksimal mungkin,” katanya.

Menurut Dirham, Ketua DPRD Kalsel tidak bisa menemui mahasiswa dalam aksi kali ini karena sedang sakit. Namun, ia memastikan, aspirasi dan tuntutan mahasiswa Kalsel akan ditampung dan ditindaklanjuti.  

”Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran, kami pikir pemerintah pusat punya itikad baik. Sebagai bagian dari perangkat daerah, kami memang harus mengikuti aturan itu. Meski demikian, aspirasi mahasiswa tetap akan kami teruskan,” katanya.