Aksi ”Indonesia Gelap” di Padang, Mahasiswa Desak Presiden Cabut Kebijakan Efisiensi Anggaran

PADANG, KOMPAS — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat berunjuk rasa mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, Selasa (18/2/2025). Para mahasiswa menuntut Presiden Prabowo Subianto mencabut kebijakan efisiensi yang dinilai tidak tepat sasaran dan kebijakan lainnya yang merugikan rakyat.

Massa aksi dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar itu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumbar, Kota Padang, pada Selasa sore. Mereka datang membawa spanduk, karton, dan kertas berisi tulisan bernada kritik dalam unjuk rasa bertajuk ”Indonesia Gelap” tersebut.

Beberapa tulisan bernada kritik itu antara lain ”#IndonesiaGelap”, ”Hentikan Pemangkasan Anggaran Pendidikan”, ”Kenyang Gak, Bodoh Iya”, ”#DaruratPendidikan”, ”Oke Gas, Oke Gas, Mana Gas?”, ”Kabinet Makanan Gratisan”, ”Makan Uang Rakyat Gratis”, dan ”Kabinet Gemuk”.

Dalam demonstrasi tersebut, para koordinator aksi berorasi mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kebijakan itu antara lain pembentukan kabinet yang dinilai gemuk, Makan Bergizi Gratis yang tidak tepat sasaran dan boros anggaran, efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan, buruknya penanganan kasus pagar laut, dan kebijakan lainnya yang meresahkan masyarakat.

”Banyak kekacauan yang ditimbulkan Prabowo-Gibran dalam 100 hari kerja mereka. Kebijakan-kebijakan yang mereka hadirkan tidak pro-rakyat,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM Sumbar Rifaldi.

Aliansi BEM Sumbar pun mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sebab, upaya efisiensi dalam inpres itu tidak tepat sasaran.

”Kami sepakat terhadap pengurangan anggaran jalan-jalan, kunjungan kerja, dan kegiatan seremonial pemerintah. Tapi, kami tidak sepakat dengan pemangkasan anggaran di ranah krusial, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan,” ujar Rifaldi.

Para mahasiswa juga mendesak Presiden memberikan pendidikan gratis dan membatalkan pemangkasan anggaran di bidang pendidikan. Mereka juga menentang revisi Undang-Undang Minerba yang memungkinkan kampus bisa mengelola ataupun menerima manfaat usaha pertambangan.

”Kami melihat (revisi UU Minerba) ini upaya untuk membungkam kampus terhadap dampak dari pemangkasan anggaran,” kata Rifaldi yang merupakan Presiden Mahasiswa BEM KM Universitas Dharma Andalas, Padang.

Selain itu, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumbar juga mendesak Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan penampilan teatrikal yang menyimbolkan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis yang tidak tepat sasaran dan boros anggaran. Selain itu, massa juga membakar ban sebagai bentuk kemarahan dan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar M Iqra Chissa Putra dan Nanda Satria pun menemui massa aksi. Muhidi berjanji akan berupaya meneruskan aspirasi para mahasiswa kepada pemerintah pusat.

”Insya Allah, akan kami tindak lanjuti sesuai kemampuan dan aturan yang ada. (Aspirasi ini) akan kami kirimkan, kami buat surat pengantar,” kata Muhidi yang merupakan politikus Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam kesempatan itu, Muhidi juga membacakan isi tuntutan Aliansi BEM Sumbar, kemudian menandatanganinya sebagai bentuk aspirasi massa telah diterima dan akan diteruskan.

Kami sepakat terhadap pengurangan anggaran jalan-jalan, kunjungan kerja, dan kegiatan seremonial pemerintah. Tapi, kami tidak sepakat dengan pemangkasan anggaran di ranah krusial, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.