Perempuan Aktivis Menolak Tunduk pada Serangan Siber

Para perempuan aktivis menolak takluk pada serangan siber. Segala perjuangan berlanjut meskipun tekanan demi tekanan yang mengguncang mental itu terus meluncur. Memang, sesekali mereka mesti menarik diri sejenak. Itu bukan penanda ketakutan, melainkan ikhtiar memperpanjang napas perlawanan.

Suara di tenggorokannya selalu terasa lebih berat ketika S harus mengingat-ingat kembali serangan siber yang dialaminya setahun lalu. Tubuh dan seksualitasnya diperbincangkan pada ruang publik via media sosial. Semakin pedih hatinya melihat komentar-komentar yang sarat nuansa pelecehan seksual itu sampai harus terbaca oleh dua anaknya.

Salah satu serangan yang paling memukul S ialah sebaran hoaks berbasis akal imitasi (AI). Sekali waktu, ia mendapati potret dirinya disandingkan dengan seorang pemimpin agama disertai narasi perselingkuhan. Ia sadar bahwa foto itu palsu dan informasi yang disebarkan itu sama sekali tidak benar. Tetapi, lama-lama ia kelelahan juga mesti menjelaskan berulang-ulang ke orang-orang terdekatnya, termasuk masyarakat adat yang telah belasan tahun ia advokasi.

”Keluarga-keluarga saya yang di kampung juga ikut bertanya. Itu (foto) benar atau tidak. Saya tahu foto itu tidak benar karena dibuat menggunakan AI (akal imitasi). Tetapi, komunitas adat dan keluarga lainnya, kan, belum tentu tahu AI. Ini juga yang mengganggu secara psikologis,” kata S, saat diwawancarai secara daring, Kamis (30/4/2026).

Menurut S, serangan siber semacam itu bukan hal wajar. Berkat dorongan anak-anaknya, ia lantas melaporkan atas serangan yang menyasarnya ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada Agustus 2025. Alih-alih berprogres, laporan itu justru dilimpahkan ke Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan berarti hingga saat ini.

”Sebenarnya, saya tahu pelaporan ini tidak akan mudah dan prosesnya panjang. Mungkin juga tidak akan direspons. Tetapi, saya sendiri pikir, kalau enggak ada yang melaporkan, kita akan menormalisasi hal-hal seperti ini,” tutur S.

Serangan siber yang begitu masif sempat menciutkan nyali S. Ia merasa keselamatannya terancam akibat berbagai komentar bejat yang dikirim ke akun media sosialnya. Imbasnya, ia sering meminta sang suami untuk menemani ketika harus datang ke lokasi aksi, atau kawasan konsesi lahan yang tengah disengketakan masyarakat adat yang ia perjuangkan.

Situasi serba tak mengenakkan itu mendorong S berefleksi tentang aktivisme lingkungan yang digelutinya selama dua dekade. Ia kembali mempertanyakan apakah aksi-aksinya berlebihan sehingga serangan siber begitu masif menerpa. Tetapi, ia juga keheranan karena aktivis laki-laki yang sama kritisnya tak mengalami kondisi serupa.

”Saya memutuskan untuk menarik diri sementara, tetapi tidak berhenti berjuang. Mungkin hanya ruang perjuangannya saja yang berbeda,” kata S.

Tetapi, ia juga keheranan karena aktivis laki-laki yang sama kritisnya tak mengalami kondisi serupa.

Sejak Agustus 2025, S menjalani babak anyar pada aktivismenya. Ia enggan muncul sebagai ”wajah gerakan” yang harus berdiri di barisan terdepan. Kini, ia memilih jalur kontribusi balik layar dengan menjamin kesiapan logistik sederet aksi dan konsolidasi pergerakan. Bagi dia, peranan baru itu sama krusialnya guna menjamin pergerakan kaum kritis terus berlanjut.

”Yang penting, saya tetap berada dalam gerakan karena saya harus menjaga perasaan anak-anak dan keluarga saya,” ujar S.

Sebenarnya, perlahan-lahan S mulai bangkit dari keterpurukan akibat serangan siber itu. Energi kemarahan ia salurkan untuk membantu para perempuan korban bencana hidrometeorologi, di wilayah Tapanuli, Sumut, akhir tahun lalu. Sekitar empat bulan lamanya ia ikut bergotong royong. Entah itu mengirimkan bantuan kedaruratan ataupun membangun ekonomi kreatif demi ketahanan mereka.

”Saya bisa merasakan bagaimana perempuan itu harus bangkit sendiri. Sebagai korban kekerasan online, saya merasakan tidak enaknya sendirian. Jadi, saya merasa harus menemani mereka,” kata S.

Sosok perempuan lain yang juga mengalami serangan siber akibat pergerakannya adalah N. Dua tahun terakhir, ia diteror dan diintimidasi akibat kritiknya atas pengesahan revisi Undang-Undang TNI dan penyangkalan pemerintah atas peristiwa pemerkosaan massal dalam konflik multidimensi pada 1998. Teror itu dilayangkan lewat sambungan telepon via aplikasi Whatsapp.

”Saya dibilang, perempuan tidak usah banyak bicara. Urus saja dapurmu. Urus saja suamimu. Telepon-telepon asing juga isi pesannya sama sambil membentak-bentak saya,” kata N.

Teror dan intimidasi serupa juga dialami N sejak 25 tahun lalu. Ketika itu, ia aktif sebagai sukarelawan yang ikut mengadvokasi para korban pemerkosaan massal. Ia turut bekerja sama dengan tim gabungan pencari fakta yang temuan-temuannya pada kemudian hari diakui Presiden ke-2 BJ Habibie. Untuk itu, ia menentang keras sewaktu rezim terkini justru menyangkal peristiwa tersebut.

Sampai sekarang, N konsisten membela para korban walaupun suara kritisnya selalu diiringi teror dan intimidasi. Sekilas, ia memang terlihat begitu pemberani. Tetapi, adakalanya ia bergeming dari ancaman-ancaman peneror. Sesekali ia perlu mundur sejenak ketika peneror melontarkan ancaman yang menyasar anggota keluarganya.

”Ini strategi kita untuk melihat ruang-ruang mana yang bisa kita mainkan. Misinya adalah memperpanjang napas perlawanan. Mundur bukan soal kita takut. Tetapi, biarkan orang lain yang muda-muda. Ada waktunya kita maju lagi,” kata N, yang kini berusia lebih dari 60 tahun itu.

Serangan siber tak luput menyasar suara-suara kritis dari kalangan muda seperti yang terjadi pada A. Ia termasuk bagian generasi Z berhubung baru lahir pada 1997. Keadaan itu membuatnya tumbuh sebagai digital native sehingga penyikapannya atas serangan-serangan siber berbeda dibandingkan dengan aktivis perempuan dari generasi terdahulu, seperti N dan S.

Momen serangan siber perdana yang dialaminya terjadi sewaktu ajang ”Peringatan Darurat” pada 2024. Ketika itu, ia mengomentari aksi kekerasan berlebih oleh aparat kepolisian terhadap pengunjuk rasa, di Semarang, Jawa Tengah, melalui akun media sosial X yang dahulu disebut Twitter. Tak dimungkirinya jika komentar itu memuat kata-kata umpatan.

Berselang semalam, cuitan A direspons banyak orang. Tercatat cuitan itu disaksikan sampai 90 juta kali. Jenis responsnya bermacam-macam. Ada sebagian yang mendukung, tetapi ada juga sebagian lainnya yang justru mencecarnya.

Alih-alih ciut nyali, A malah membalas cuitan dan komentar orang-orang yang menyerangnya. Ia mulai waspada saat serangan itu mengarah pada doxing atau pengungkapan data pribadi yang membeberkan nama lengkap beserta kedua orangtuanya. Kewaspadaan itu berangkat dari risiko penggunaan data pribadi untuk membobol rekening bank miliknya.

Dari perbincangan dengan kekasihnya, A juga kian sadar bahwa pengungkapan data pribadinya juga bisa digunakan untuk menyerang orang-orang terdekat. Bukan tak mungkin pula untuk meretas rekan-rekan yang berada dalam satu lingkaran dengannya.

”Jika itu yang diserang aku mungkin aku tidak takut. Tetapi, bagaimana jika itu perempuan-perempuan lain. Kekhawatiranku ini justru menjadi upaya menimbulkan ketakutan buat perempuan-perempuan lain,” kata A.

Insiden itu menggugah kesadaran A guna membangun sistem keamanan digital pada gawai-gawai digitalnya. Ia memberlakukan kunci otentikasi untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan. Kata sandi aplikasi komunikasi juga secara berkala ia ganti demi mengantisipasi potensi peretasan.

”Sekarang aku juga tanya ke teman-temanku. Itu handphone mereka sudah punya sistem pengamanan yang benar belum. Ini menjadi mitigasi biar tidak mengalami seperti yang kualami,” kata A.

Upaya untuk saling menjaga dan menguatkan di tengah teror digital, kata komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Yuni Asriyanti, merupakan hal krusial yang perlu terus dilakukan oleh sesama perempuan aktivis.

Sebab, serangan bertubi di jagat maya sering kali bertujuan menyerang sisi psikologis agar perempuan perlahan menjauh dari ruang publik.

Sama halnya dengan karakteristik kekerasan psikis yang dilakukan melalui kriminalisasi. Kriminalisasi tidak menargetkan putusan bersalah di pengadilan, tetapi untuk melumpuhkan perempuan karena harus melalui berbagai tahapan dalam proses hukum yang panjang.

Namun, tekanan berulang di ruang digital tak mampu memukul mundur para perempuan aktivis. Berbagai bentuk strategi pertahanan justru dibangun. Seperti kata N, napas perlawanan harus terus diperpanjang.