Perekrutan Karyawan Baru 2025: Minim Perubahan dan Kenaikan Gaji Terbatas

JAKARTA, KOMPAS  —  Aktivitas perekrutan karyawan baru pada 2025, sesuai dengan laporan Jobstreet by Seek, diproyeksikan tidak banyak berubah dari 2024. Ada potensi peningkatan perekrutan baru yang moderat pada paruh kedua serta terbatasnya penawaran kenaikan gaji.

Dalam laporan survei Jobstreet by Seek bertajuk Hiring, Compensation, and Benefits 2025, sebesar 75 persen responden berlatar belakang praktisi perekrutan dan sumber daya manusia (SDM) merasa bahwa pasar kerja Indonesia pada 2024 aktif melakukan perekrutan baru. 

Untuk paruh pertama 2025, hanya 36 persen dari total responden yang berani memproyeksikan pasar kerja Indonesia akan lebih aktif melakukan perekrutan baru dibandingkan dengan 2024. Sebanyak 49 persen responden lainnya memproyeksikan kondisinya akan sama dengan 2024.

Sementara 10 persen responden menjawab bahwa pasar kerja tidak akan aktif melakukan perekrutan. Sisanya, 5 persen responden, menyebut tidak yakin apakah perekrutan baru akan aktif atau tidak.

Untuk paruh kedua 2025, porsi responden yang memproyeksikan pasar kerja akan lebih aktif melakukan perekrutann baru dibandingkan dengan 2024 naik sedikit, yaitu 42 persen. Sebanyak 39 persen responden memproyeksikan kondisinya sama saja, 10 persen memperkirakan perekrutan baru akan kurang aktif, dan 5 persen merasa tidak yakin.

Survei Jobstreet by Seek Indonesia tersebut dilakukan pada September dan Oktober 2024, sekitar 6 bulan sebelum Amerika Serikat (AS) mengumumkan tarif resiprokal. Survei menyasar 1.273 responden yang semuanya berlatar belakang praktisi perekrutan dan sumber daya manusia dari berbagai skala dan sektor industri.

”Secara positif, lebih banyak responden menyatakan keyakinan pada semester II-2025. Mungkin, mereka ingin mengantisipasi kemunculan kebijakan baru pemerintah dan tantangan pasar pada semester I-2025,” ujar Sales Director Jobstreet By Seek Indonesia Wisnu Dharmawan dalam konferensi pers, Rabu (30/4/2025), di Jakarta.

Sebanyak 51 persen responden tidak mengejar penambahan karyawan baru untuk status tetap dan memilih mempertahankan jumlah yang ada pada paruh pertama 2025.

Dalam laporan survei yang sama disebutkan, Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia pada 2025 akan berkisar 5 persen. Perkiraan ini mendorong 51 persen responden tidak mengejar penambahan karyawan baru untuk status tetap dan memilih mempertahankan jumlah yang ada pada paruh pertama 2025.

Sekitar 4 persen responden berencana mengurangi jumlah karyawan tetap dengan alasan berjaga-jaga untuk tantangan ekonomi pada masa mendatang. Sebanyak 44 persen responden menyebut mau merekrut karyawan baru status tetap.

Perekrutan karyawan baru tetap harus dilihat lagi alasannya, yaitu apakah perekrutan itu dipakai untuk memperluas bisnis, butuh sosok yang lebih ahli, atau untuk menggantikan karyawan tetap yang mundur/diberhentikan. 

”Responden menyadari lanskap perekrutan dan jenis pekerjaan akan terus dinamis pada 2025. Sebagian perusahaan cenderung ingin lebih fleksibel menghadapi situasi itu. Sekitar 36 persen responden mengaku sedang mencari lebih banyak karyawan kontrak/sementara,” ucapnya. Mereka ini terutama datang dari perusahaan kecil dan besar.

Situasi seperti itu, Wisnu mengatakan, sejalan dengan temuan survei yang menunjukkan penawaran kenaikan gaji cenderung terbatas. Kalau ada perusahaan menawarkan kenaikan gaji, kenaikannya tipis, yaitu berkisar 1-5 persen saja.

”(Marak) perusahaan cenderung lebih suka memberikan kenaikan bonus kerja (dibandingkan dengan menaikkan gaji). Pemberian bonus itu kan lebih fleksibel, (dibandingkan dengan keputusan menaikkan gaji),” katanya.

Mengenai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meluas, dia berpendapat, isu itu perlu ditelaah lebih detail. Dia menduga, sejumlah perusahaan marak melakukan PHK dengan tujuan untuk mengganti orang di posisi yang sama.

”Jadi, harus benar-benar dicek ulang berapa jumlah karyawan di-PHK dan rekrutmen baru. Jika selisihnya tidak mencolok, itu berarti perusahaan hanya mengganti orang bukan posisi/jenis pekerjaan,” kata Wisnu.

Dalam kesempatan berbeda, Presiden Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel -Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Djoko Wahyudi mengatakan, isu yang ramai dibicarakan angkatan kerja ialah susahnya mencari pekerjaan. Hampir semua sektor industri mengalami tekanan. Dampak perang tarif Amerika Serikat - China sudah mulai dirasakan.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) merosot, dari 107,7 pada Januari 2025 menjadi 100,3 pada Maret 2025. Turunnya IKLK mengindikasikan masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Sejak 2020 hingga awal 2025, risiko PHK meluas di berbagai sektor industri.

”Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025, kami menyerukan agar pemerintah mampu mendorong optimalisasi potensi dalam negeri sehingga bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan,” ujar Djoko.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengatakan, sejak 2020 hingga awal 2025, risiko PHK meluas di berbagai sektor industri. Langkah penting yang perlu jadi perhatian pemerintah ialah bagaimana para korban PHK ini bisa mendapatkan pekerjaan kembali.