Aku Mengantre, maka Aku Ada

Libur panjang lagi. Waktunya senang-senang. Ke mal, bioskop, coba makanan viral, berburu produk dambaan di gerai tertentu. Asyik juga kabur ke Puncak, Bogor, atau ke pantai. Semua ingin dilakukan. Daftar prioritas disusun, saatnya berangkat dengan semangat tinggi. Yang didapat kemudian, bisa jauh panggang dari api.

Angkutan umum sama sesaknya seperti di hari kerja. Terpaksa melewatkan satu-dua jadwal keberangkatan sebelum akhirnya mendapat tempat di kereta atau bus. Pengguna kendaraan pribadi menghabiskan waktu antre di jalan karena macet juga saat mencari tempat parkir. Restoran, bioskop, gerai-gerai rujukan penuh. Antre dan antre lagi.

Kesal, tapi selalu terjadi, diulang kapan saja. Ilustrasi di atas hanya sebagian gambaran betapa mengantre telah menjadi bagian keseharian masyarakat kota. Bahkan, antrean, di mana pun itu di belantara kota, telah menjadi ruang bersama sementara yang memperlihatkan banyak hal tentang cara hidup kota.

Fenomena antrean telah terjadi sejak dulu kala. Gambar berupa lukisan atau foto lama ataupun video zaman dulu sering kali memunculkan antrean sebagai aktivitas yang lekat dengan kehidupan susah. Di masa perang, pascakerusuhan, di negara atau daerah yang didominasi warga miskin, maka tak pelak selalu lekat dengan antrean tanpa jaminan jelas untuk mendapat makanan, ke fasilitas MCK, sampai pengobatan.

Di masa kini, mengantre sama dengan kesulitan itu masih ada. Terkhusus bagi yang tak berpunya dan pas-pasan, berada di antrean adalah keharusan demi tetap mendapat berbagai bantuan dari pemerintah ataupun swasta, termasuk mengakses sembako murah. Bagi sebagian orang, terutama dalam antrean bantuan sosial, berdiri dalam barisan itu berarti memastikan mereka tercatat, dikenali, dan diakui negara, masuk dalam sistem. Jika terpental dari antrean, berarti terhapus dari daftar. Tidak tercatat berarti tidak ada, setidaknya dalam logika birokrasi.

Bagi kelas menengah, apalagi di era milenium baru saat dunia maya terkadang dirasakan lebih penting dari dunia nyata, antrean bisa sekadar rutinitas sampai bagian utama dari upaya unjuk gigi meraih status sosial tertentu. Jika antre masuk stasiun, halte, atau akses kantor di kawasan Sudirman adalah rutinitas, maka antre tiket konser, boneka viral, mencoba kedai tenar di Blok M adalah cara menyatakan kita bagian dari sesuatu, kita ada di arus utama, kita ada di kelas sosial yang cukup membanggakan. 

Tren antrean yang kedua ini tidak memperebutkan hal yang langka, tidak ada yang benar-benar mendesak. Sebaliknya, mengantre bahkan sering kali menjadi daya tarik tersendiri. Jadi salah satu dari banyaknya orang berbaris mengular menunggu sesuatu itu sebuah pengalaman, sesuatu yang ingin ditunjukkan, bahkan disiarkan live di media sosial.

Dalam lanskap ini, mengantre muncul dan berkembang dengan logika berbeda. Bukan lagi soal mendapatkan dan memiliki sesuatu, melainkan lebih pada upaya menegaskan posisi. Antrean menjadi ruang tampil, cara menunjukkan bahwa seseorang bagian dari tren, bagian dari komunitas, bagian dari kelas yang memiliki akses ke hal-hal tertentu yang dinilai keren atau unik dibandingkan orang atau kelompok lain. Jika dalam antrean bantuan seseorang berjuang untuk diakui, di antrean konsumsi seseorang menampilkan pengakuan yang sudah dimiliki.

Namun, di kedua jenis antrean ada satu titik temu, yaitu antrean menjadi bukti keberadaan. Kota menghadirkan ruang di mana eksistensi tidak selalu diberikan begitu saja, tetapi acap kali perlu dibuktikan, baik melalui pencatatan administratif maupun melalui partisipasi dalam kehidupan sosial.

Mencermati antrean di perkotaan itu kian menarik ketika dilihat dari bagaimana waktu bekerja di dalamnya. Dalam kajian pembangunan, dikenal konsep time poverty atau kemiskinan waktu, sebuah kondisi ketika seseorang kekurangan waktu luang karena beban kerja, perjalanan, dan tanggung jawab harian yang menumpuk. Di kota besar, tekanan ini tidak dibagi secara merata. Komuter dengan perjalanan panjang, pekerja dengan jam kerja kaku, atau mereka yang harus mengurus banyak hal sekaligus menghadapi batas waktu lebih sempit dibandingkan mereka yang memiliki fleksibilitas.

Dalam konteks ini, antrean menjadi bagian dari distribusi waktu yang timpang. Ada kelompok yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengakses layanan dasar. Di tempat berbeda, kelompok lain dapat menghindari antrean dengan membayar lebih atau bahkan memakai joki. Layanan prioritas, jalur cepat, hingga berbagai bentuk kemudahan berbasis biaya adalah cara untuk mengonversi uang menjadi waktu. Ada kelompok lainnya lagi yang semata mengantre demi tren sosial, mau antre lama sembari menguras tabungan dan memperbesar utang kartu kredit.

Melihat itu semua, antrean menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar urutan giliran. Adanya antrean, apa pun itu, menunjukkan bahwa waktu tidak memiliki nilai yang sama bagi semua orang.

Cara orang merasakan waktu tunggu juga tidak lepas dari posisi tersebut. Pengalaman menunggu tidak hanya ditentukan oleh durasi, tetapi juga oleh persepsi. Leon Mann, ilmuwan Amerika Serikat, pada tahun 1970 telah memublikasikan hasil risetnya tentang ini. Menurut dia, antrean panjang adalah potret budaya, dengan aturan sosial dan pola perilaku yang terbentuk secara khas.

Beberapa kajian lain tentang psikologi antrean menunjukkan bahwa antrean yang tidak pasti terasa lebih lama dan menjengkelkan. Tak jarang terjadi pertikaian antara sesama pengantre, penyerobotan, ketidakpuasan terhadap kinerja penyelenggara, dan lainnya. Antrean yang tertib, menjanjikan batas waktu tunggu jelas, meringankan semua yang terlibat.

Di luar faktor itu, ada dimensi yang lebih dalam, yaitu martabat. Antrean bantuan sosial menghadirkan beban sosial, antrean tren gaya hidup konsumtif menghadirkan rasa kebersamaan, bahkan kebanggaan. Bagai sekeping koin, ada antrean memperlihatkan kerentanan dan ada yang menjadi panggung identitas.

Kota modern, bahkan di tengah kemajuan teknologi digital yang menjanjikan kecepatan dan efisiensi, terbukti tidak bisa lepas dari fenomena antrean. Di layar gawai masih ada notifikasi, ”Permintaan Anda masih menunggu respons” yang mengindikasikan ada antrean pemrosesan di sana. Dalam banyak kasus, antrean di era digital juga tetap membedakannya menurut kelas sosial. Antrean tetap ada, tetapi tidak lagi dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.

Dari sudut pandang pengelolaan kota, fenomena ini menyimpan sejumlah pelajaran. Antrean bantuan yang panjang dan berulang bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan indikator bahwa sistem perlindungan sosial belum sepenuhnya mampu menjangkau warga secara layak. Ketika orang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bantuan, yang dipertaruhkan adalah efisiensi dan pengakuan serta perlindungan hak warga.

Di sisi lain, kota perlu mulai melihat waktu sebagai sumber daya yang harus dikelola secara adil. Perencanaan kota selama ini banyak berfokus pada ruang, tetapi pengalaman warga juga sangat ditentukan oleh bagaimana waktu mereka digunakan, termasuk berapa lama mereka harus menunggu. Mengurangi waktu tunggu yang tidak perlu, baik dalam layanan publik maupun distribusi bantuan, menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan. Sebuah kondisi yang sangat mungkin di era serba teknologi seperti saat ini.

Jika itu dapat dilakukan, jargon ”Aku mengantre, maka aku ada” yang menyenangkan pun tak hanya milik mereka yang sedang panjat sosial, tetapi semua warga, termasuk yang tengah kesusahan.