Sudah 15 tahun anggota BRICS berusaha meninggalkan dollar AS sebagai alat transaksi. Pembatasan akses dan penyitaan aset dalam dollar AS jadi penyebab.
24 Okt 2024 11:07 WIB · Internasional
Oleh Irene Sarwindaningrum - [email protected]
KAZAN, KAMIS — Konferensi Tingkat Tinggi BRICS 2024 di Rusia semakin menunjukkan ambisi meninggalkan dollar AS. Kehadiran Menteri Luar Negeri RI Sugiono di KTT tersebut menandakan kehendak Indonesia dalam upaya itu.
KTT di Kazan pada 22-24 Oktober 2024 itu menyepakati Deklarasi Kazan. ”Kami menugasi para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk terus memmpertimbangkan penerbitan mata uang lokal, perangkat pembayaran dan pembayaran,” demikian tercantum di poin 65 dalam deklarasi itu.
Ada 134 poin dalam deklarasi itu. Selain soal sistem pembayaran lintas negara, dibahas pula isu geopolitik. Ada 36 negara hadir dalam KTT di Kazan itu. Selain India dan China, ada Indonesia di daftar delegasi.
Rusia sebagai tuan rumah mengundang Indonesia ke KTT itu. Sejak 2023, Indonesia telah disebut sebagai salah satu calon anggota potensial BRICS. Walakin, sampai sekarang Indonesia belum kunjung menjadi anggota organisasi itu.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2024/10/22/367d8adc0f3df1912aef155a766717a6-b34fb712bec84972b207543f5e2cb081_0_4b0a15fdd8454d66980e1d723cbc0427.jpg)
Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut, Washington menggunakan dollar AS sebagai senjata. ”Bukan kami yang menolak menggunakan dollar AS. Namun, jika mereka tidak mengizinkan kami memakai (dollar AS), apa yang dapat kami lakukan? Kami terpaksa mencari alternatif,” katanya.
Aneka orang dan badan usaha Rusia serta berbagai negara lain dilarang mengakses sistem kliring dollar AS. Larangan itu berarti orang dan badan usaha Rusia serta berbagai negara tidak bisa bertransaksi dalam dollar AS.
AS dan sekutunya juga melarang Rusia dan sejumlah negara mengakses SWIFT. Sistem itu merupakan kanal pemrosesan transaksi pengiriman uang lintas bank dan lintas negara. AS dan sekutunya mengendalikan SWIFT.
Selain itu, AS dan sekutunya juga menyita aneka rekening dan aset dalam dollar AS. Aneka aset itu antara lain dimiliki orang dan badan usaha Rusia serta sejumlah negara lain. Ada aset bernilai ratusan miliar dollar AS milik orang dan badan usaha Rusia disita AS dan sekutunya.
Larangan penggunaan dollar AS menjadi salah satu bentuk sanksi andalan AS kepada negara lain. Data penerima sanksi diperbarui berkala oleh Departemen Keuangan AS.
Bukan kami yang menolak menggunakan dollar AS. Namun, jika mereka tidak mengizinkan kami memakai (dollar AS), apa yang dapat kami lakukan?
Banyak negara mendukung gagasan pembentukan sistem pengolah transaksi selain SWIFT dan tidak menggunakan dollar AS. Sebab, tak cuma Rusia jadi sasaran sanksi.
Perdana Menteri India Narendra Modi menyambut setiap upaya mengintegrasikan keuangan anggota BRICS. Sementara Presiden China Xi Jinping mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dan keuangan sesama anggota BRICS.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang ikut serta dalam pertemuan puncak BRICS melalui konferensi video, mengatakan, sudah saatnya bagi negara-negara BRICS untuk menciptakan metode pembayaran alternatif. Lula batal datang ke Kazan karena kepalanya luka.
Menurut Lula, sistem keuangan alternatif ini didukung pembentukan Bank Pembangunan Baru (NDB) oleh BRICS. NDB dirancang sebagai alternatif Dana Moneter Internasional (IMF) yang ia sebut bagian kegagalan sistem Bretton Woods.
Sistem Bretton Woods adalah sebutan untuk arsitektur keuangan global selepas Perang Dunia II. Bank Dunia dan IMF menjadi pilar utamanya.
Ambisi menciptakan sistem pembayaran baru untuk menantang dominasi dollar AS ini telah menjadi semangat dalam berbagai bahasan BRICS sejak 15 tahun lalu. Selama ini, penggunaan dollar AS masih mendominasi perdagangan antarnegara.
Meski demikian, berdasarkan data majalah The Economist, akumulasi dollar AS sebagai cadangan devisa berbagai negara terus merosot. Dari 70 persen pada 2000 menjadi 58 persen pada 2024.
Hasrat BRICS mencari pengganti SWIFT dan dollar AS memang tidak mudah segera diwujudkan. Dalam Deklarasi Kazan tidak disebut secara spesifik soal mata uang tunggal anggota BRICS. Tidak ada pula pembahasan soal uang kripto.
Selain sistem pembayaran baru, Putin juga mengusulkan pembuatan pelantar investasi BRICS baru. Pelantar tersebut diharap menjadi alat yang ampuh guna mendukung ekonomi negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Selain itu, juga untuk menyediakan sumber daya keuangan bagi negara-negara di belahan bumi selatan dan timur.
Salah satu usulan itu adalah pembentukan bursa gandum BRICS. Sebagai catatan, Rusia adalah yang pengekspor gandum terbesar di dunia. Bursa ini nantinya dapat diperluas untuk memperdagangkan komoditas utama lainnya, seperti minyak, gas, dan logam.
Tren peran utama BRICS dalam ekonomi global hanya akan menguat.
Deklarasi Kazan menyambut baik inisiatif Putin tersebut. ”Negara-negara BRICS termasuk produsen biji-bijian, kacang-kacangan, dan biji minyak terbesar di dunia. Terkait hal ini, kami mengusulkan pembukaan bursa gandum BRICS,” kata Putin.
Bursa itu juga akan berkontribusi sebagai pembentukan indikator harga yang adil dan dapat diprediksi untuk produk dan bahan baku. Hal ini mengingat peran yang penting untuk dalam memastikan keamanan pangan.
”Pelaksanaan inisiatif ini akan membantu melindungi pasar nasional dari campur tangan eksternal yang negatif, spekulasi, dan upaya untuk menciptakan kekurangan pangan buatan,” katanya menambahkan.
Dalam pidatonya, Putin juga menyerukan pembentukan pelantar investasi BRICS yang dimaksudkan untuk memfasilitasi investasi bersama antara negara-negara dalam kelompok itu dan kelompok negara berkembang atau negara belahan bumi selatan atau global south.
Namun, bertentangan dengan pernyataan pejabat senior Rusia sebelumnya tentang perlunya mencari alternatif bagi IMF, Deklarasi Kazan justru meningkatkan peran IMF. Namun, Deklarasi Kazan menekankan perlunya reformasi lebih lanjut.
Aliansi BRICS awalnya mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sekarang, aliansi itu berkembang hingga mencakup Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Beberapa negara lain telah menyatakan minatnya untuk bergabung. Indonesia ditawari tetapi masih mempertimbangkan.
Putin memperkirakan pengaruh ekonomi BRICS akan terus meningkat. Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi rata-rata BRICS pada tahun 2024-2025 akan menjadi 3,8 persen.
Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan global sebesar 3,2-3,3 persen. Negara-negara dalam kelompok BRICS sekarang menyumbang 37 persen pada ekonomi global. ”Tren peran utama BRICS dalam ekonomi global hanya akan menguat,” katanya.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/10/23/ec19edde-ab75-4710-b7b4-26f3ceb2dc3b_jpg.jpg)
Sejumlah poin penting dalam 134 poin di Deklarasi Kazan meliputi konflik bersenjata yang berkecamuk di beberapa bagian dunia saat ini. Untuk konflik Ukraina, deklarasi itu menekankan pada penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan diplomasi.
Untuk konflik Timur Tengah, BRICS menyatakan keprihatinan terhadap krisis kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki dan Jalur Gaza sebagai akibat dari serangan militer Israel, yang menyebabkan pembunuhan massal dan cedera warga sipil, pemindahan paksa, dan penghancuran infrastruktur sipil secara luas.
Terkait sanksi barat, Deklarasi Kazan mengecamnya sebagai tindakan pemaksaan sepihak yang melanggar hukum, termasuk sanksi ilegal, terhadap ekonomi dunia, perdagangan internasional, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejumlah isu lain meliputi beragam topik termasuk degradasi lahan, konservasi kucing besar, hingga G20.
Soal Ukraina, Xi menekankan peran blok tersebut dalam memastikan keamanan global. Menurut dia, BRICS harus menegakkan tiga prinsip utama, yaitu tidak memperluas medan perang, tidak meningkatkan permusuhan, dan tidak mengobarkan api serta berusaha untuk meredakan situasi dengan cepat.
”Kita harus bekerja sama untuk membangun BRICS menjadi saluran utama untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara global south dan pelopor untuk memajukan reformasi tata kelola global,” katanya.
Xi mencatat bahwa China dan Brasil telah mengajukan rencana perdamaian untuk Ukraina dan berupaya menggalang dukungan internasional yang lebih luas. Namun, Ukraina menolak usulan tersebut.
Sementara Modi juga kembali menegaskan pentingnya menyelesaikan konflik dengan diplomasi, bukan perang. Ajang BRICS ini dinilai lebih beragam dan inklusif dari aliansi global lainnya sehingga bisa menjadi ruang untuk diplomasi tersebut. ”Sebagai pelantar yang beragam dan inklusif, BRICS dapat memainkan peran positif di semua bidang,” kata Modi.
Selain Xi dan Modi, Putin juga bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Keduanya memuji hubungan yang benar-benar bersahabat antara Moskwa dan Teheran.
Mereka berencana menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif dalam kunjungan selanjutnya. Tanggal kunjungan tersebut belum ditetapkan, tetapi penasihat urusan luar negeri Kremlin, Yuri Ushakov, mengatakan, hal itu dapat segera terjadi.
Menlu RI Sugiono salah satu peserta pertemuan itu. KTT BRICS menjadi panggung internasional perdana Sugiono selepas dilantik sebagai anggota Kabinet Merah Putih. Di sana, ia antara lain bertemu dengan Menteri Ekonomi Malaysia Mohd Rafizi bin Ramli.
Bahasannya termasuk apresiasi atas kehadiran Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam pelantikan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia juga mengangkat pentingnya penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, termasuk dalam isu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, di antaranya lewat program pertukaran pelajar antar-instansi pendidikan di Indonesia dan Malaysia.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/10/14/d6420c79-2f57-4a71-a3d3-9cc3a2ae62fa_jpg.jpg)
Sementara itu, Rafizi menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global. Ia menegaskan bahwa pengaruh Indonesia sangat penting untuk terus meningkatkan peran ASEAN di tingkat global. Kedua menteri itu juga juga bertukar pandangan mengenai dinamika kawasan dan global, termasuk mengenai perluasan anggota BRICS serta dampak politik dan ekonomi untuk kawasan.
Sebelumnya, Sugiono juga menggelar pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hussein Al Sheikh dan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden New Development Bank (NDB) Dilma Rousseff. (AP/AFP/REUTERS)
Penulis:
Irene SarwindaningrumEditor:
Kris MadaPenyelaras Bahasa:
Hibar Himawan