Ancaman PHK Terus Membayangi Pekerja di Jatim

Ancaman pemutusan hubungan kerja tahun ini terus membayangi pekerja dan, bahkan, menyentuh hampir semua sektor usaha di Jawa Timur. Di sisi lain, upaya penciptaan lapangan pekerjaan baru yang dijanjikan oleh pemerintah pusat dan daerah masih jauh dari harapan.

Ancaman itu salah satunya terlihat di sektor industri rokok. Sebuah perusahaan rokok di Madura, Jawa Timur, misalnya, telah meliburkan ratusan pekerjanya sejak akhir Juni 2025. Hingga pertengahan Juli 2025, belum ada kepastian kapan para buruh yang mayoritas bekerja di bagian produksi tersebut akan dipekerjakan kembali.

Pemilik usaha mengatakan alasan menghentikan kegiatan produksi karena stok produknya masih banyak seiring terjadinya penurunan volume penjualan. Faktor pemicunya daya beli masyarakat yang terus menurun. Selain itu, persaingan usaha semakin ketat seiring semakin banyaknya produk rokok yang beredar di pasaran baik produk legal maupun ilegal.

Namun, selama para buruh rokok tidak bekerja, pemilik usaha yang ditemui, Jumat (11/7/2025), mengaku tetap berupaya membayarkan upahnya agar mereka bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Alasannya, mayoritas pekerja merupakan para pencari nafkah yang menjadi tulang punggung keluarga.

Industri rokok merupakan salah satu sektor usaha yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini karena menghadapi tantangan berat dari berbagai sisi. Sebuah industri rokok besar yang berpusat di Jatim, misalnya, baru-baru ini melaporkan kinerja keuangannya merosot tajam.

Laba perusahaan pada tahun 2024 tercatat hanya Rp 980 miliar, turun drastis dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 5,3 triliun. Penurunan laba itu sejalan dengan penurunan pangsa pasar dari 21,2 persen menjadi 17,4 persen.

Banyak pihak khawatir penurunan kinerja industri rokok berdampak pada sektor ketenagakerjaan mengingat industri ini padat karya. Jatim merupakan salah satu sentra industri hasil tembakau terbesar nasional dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja yang signifikan.

Sebagai gambaran, total penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau tahun 2025 di 31 kabupaten dan kota di Jatim mencapai Rp 19 miliar. Bantuan itu disalurkan kepada 15.000 buruh pabrik rokok yang bekerja di 182 perusahaan rokok.

Di daerah perdesaan seperti Pulau Madura, kehadiran industri rokok berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Sektor lain yang berpengaruh signifikan ialah pertanian tanaman pangan, perkebunan tembakau, dan produksi garam.

Oleh karena itu, penurunan kinerja industri rokok membuat masyarakat khawatir, salah satunya, Khuluq (40), warga Bangkalan. Lulusan sarjana dari perguruan tinggi swasta di Madura itu belum pernah memiliki pekerjaan tetap sejak lulus kuliah.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dia pernah bekerja sebagai sopir pribadi, sales rokok, hingga menggarap perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Mencari pekerjaan di kampung halamannya sangat sulit karena minimnya lowongan kerja.

Menurut Khuluq, kebanyakan warga di desanya bertani menggarap sawah atau bekerja jadi buruh tani. Namun, hasil pertanian yang diperoleh sangat kecil sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

”Industri rokok di Madura baru berkembang pesat beberapa tahun belakangan. Selain menyerap tenaga kerja, juga menyerap tembakau petani sehingga usaha pertanian kembali bergairah,” ujar Khuluq yang kini menganggur.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Jazuli mengatakan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya menghantui pekerja di sektor industri rokok. Berdasarkan laporan yang diterima oleh organisasi pekerja, ancaman PHK tahun ini cenderung meningkat dan terjadi di hampir semua sektor industri.

”Saat ini kami tengah mengadvokasi teman-teman pekerja di sektor industri suku cadang kendaraan, industri elektronik, tekstil, logam, dan pengecoran logam,” ujar Jazuli.

Salah satu pemicu banyaknya PHK di sektor industri strategis di Jatim ialah membanjirnya produk impor asal China di pasar dalam negeri. Produk impor ini dijual dengan harga murah sehingga menurunkan daya saing produk lokal.

Jazuli mengatakan, sektor industri yang melakukan PHK itu tersebar di Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto. Perusahaan-perusahaan tersebut menerapkan pola-pola PHK yang sangat beragam.

Untuk karyawan dengan masa kerja 10-15 tahun bahkan lebih, misalnya, banyak yang ditawari pensiun dini. Mereka biasanya diminta mengajukan permohonan pengunduran diri dan difasilitasi pengurusan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan).

Pekerja menerima bantuan uang tunai selama 6 bulan pertama sebesar 45 persen dari upah sebelumnya untuk 3 bulan pertama. Selanjutnya, bantuan tunai sebesar 25 persen dari upah untuk 3 bulan sisanya.

Ketua DPW FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Jatim ini menambahkan, pihaknya tengah memfasilitasi komunikasi antara pekerja atau buruh dengan perusahaan. Para pekerja sejatinya tidak ingin di-PHK. Mereka menghendaki jalan tengah dalam menghadapi krisis saat ini.

Salah satu contohnya, pekerja bersedia dipotong gajinya sehingga hanya menerima 75 persen dari upah sebelumnya. Selain itu, ada sejumlah fasilitas tambahan dari perusahaan yang bisa dikurangi untuk membantu meringankan beban keuangan.

Upaya menekan PHK juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara personal telah berkomunikasi dengan para pengusaha terutama yang memiliki karyawan dengan jumlah di atas 4.000 orang.

Intinya, Pemprov Jatim meminta agar langkah yang diambil pengusaha tidak menimbulkan kegalauan, kekhawatiran, dan kegusaran di masyarakat. Oleh karena itu, Khofifah meminta pengusaha agar tidak melakukan PHK sebagai solusi menghadapi lesunya ekonomi.

”Kalau ada pengurangan produksi, boleh mengurangi jam kerja. Maksimal pengurangan hari kerja,” kata Khofifah.

Di sisi lain, Pemprov Jatim bersama dengan 38 pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya berkomitmen menciptakan iklim investasi yang inklusif, aman, dan bebas preman. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

Komitmen bersama itu ditandangani oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan 38 bupati serta wali kota di Jatim, Selasa (15/7/2025) malam, di Gedung Negara Grahadi. Poin penting dari komitmen itu ialah menjaga agar iklim investasi di Jatim senantiasa kondusif, aman, dan bebas dari premanisme sehingga sektor usaha bisa berjalan secara berkelanjutan.

Di tengah situasi geopolitik global dan perang dagang China-Amerika Serikat, ekonomi nasional dan regional Jatim semakin sulit diprediksi. Ancaman PHK pun mengintai di berbagai sektor usaha. Butuh langkah konkret, cepat, dan tepat agar situasi ketenagakerjaan tak semakin mengkhawatirkan.