Anggaran Pembangunan IKN Tahun 2025-2029 Rp 48,8 Triliun

BALIKPAPAN, KOMPAS – Pemerintah menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap dilanjutkan. Anggaran pembangunan ibu kota baru tahap kedua atau pada 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.

Kepala Otorita IKN Basuki Basuki Hadimuljono mengatakan, sudah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Selain memastikan keberlanjutan pembangunan IKN, pertemuan itu memastikan anggaran pembangunan.

”Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di Otorita IKN untuk menyelesaikan tadi (pembangunan tahap kedua pada 2025-2029),” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Ia menyatakan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) murni awal untuk pembangunan IKN Rp 6,3 triliun. Angka tersebut masih butuh tambahan Rp 8,1 triliun. Dengan demikian, kata Basuki, pada 2025 akan ada sekitar Rp 15 triliun untuk kegiatan dan program Otorita IKN.

Ia menyebut angka tersebut cukup untuk pembangunan dan kegiatan di ibu kota baru. Hal itu sesuai rencana dan akan dilanjutkan dalam 2-3 tahun ke depan dengan total anggaran Rp 48,8 triliun.

Basuki mengatakan, APBN telah digelontorkan pada tahap awal pembangunan IKN, yakni pada 2022-2024, sebesar Rp 89 triliun. Biaya tersebut digunakan untuk pembangunan jalan tol, 47 tower hunian aratur sipil negara, penyediaan air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, hingga perkantoran.

Melihat nominal tersebut, APBN untuk pembangunan ibu kota baru pada 2025-2029 lebih sedikit dibandingkan pada 2022-2024. Kendati demikian, Basuki menyebut nominal untuk tahap kedua ini cukup untuk menyelesaikan sarana prasarana lembaga yudikatif, legislatif, dan akses menuju wilayah pengembangan (WP) 2 IKN.

Selain APBN, Basuki menyebut investasi swasta yang sudah masuk di IKN sampai September 2024 Rp 58,41 triliun. Itu merupakan akumulasi dari investor yang telah melaksanakan prosesi peletakan batu pertama. Ada beberapa yang sudah selesai pembangunan, masih membangun, dan proses desain.

Pada 2022-2024, pemerintah membangun berbagai kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif. Basuki menyebut Presiden Prabowo menargetkan pada 2028 IKN menjadi ibu kota politik sehingga ekosistem lembaga yudikatif dan legislatif perlu diselesaikan.

”Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan once kalau sudah semua lengkap, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, beliau pasti akan pindah ke sana. Sudah siap,” kata Basuki.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan, kegiatan politik di IKN bisa berjalan saat sarana dan prasarana lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa digunakan. Jika sudah tersedia, kegiatan politik tiga lembaga itu bisa berjalan untuk kegiatan harian maupun strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan, pertemuan dengan Presiden pun membahas mengenai keseriusan investasi swasta yang telah menjalankan peletakan batu pertama. Pihak swasta yang sudah groundbreaking akan ditinjau untuk memastikan kelanjutan investasi.

Pihak swasta yang sudah meletakkan batu pertama, tapi belum mulai membangun akan ditanya baik-baik kelanjutan investasinya. Pemerintah dan Otorita IKN akan menentukan batas waktu.

Jika sampai batas waktunya pembangunan belum dilakukan, kesempatan investasi itu akan diberikan ke pihak swasta lain yang serius. ”Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya,” kata Ara, sapaan akrabnya.