Angka Kemiskinan Menurun, tetapi Kesenjangan Masih Lebar

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57 persen dari penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Meski angka kemiskinan menurun, kesenjangan masih tetap signifikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa, jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1,16 juta orang atau 0,46 persen dibandingkan Maret 2024, dan turun 1,84 juta orang atau 0,79 persen dibandingkan Maret 2023.

Berdasarkan periode Maret 2024, tercatat ada 25,22 juta orang atau 9,03 persen dari penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Secara berturut-turut, persentase penduduk miskin pada Maret 2021 di level 10,14 persen; Maret 2022 di level 9,54 persen; dan Maret 2023 di level 9,36 persen.

”Angka persentase penduduk miskin ini memasuki level terbaru pada kisaran 8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujar Amalia, Rabu (15/1/2024).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebanyak 11,74 juta orang; pada Maret 2024 sebanyak 11,64 juta orang; dan September 2024 sebanyak 11,05 juta orang. Adapun jumlah penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebanyak 14,16 juta orang; Maret 2024 sebanyak 13,58 juta orang; September 2024 sebanyak 13,01 juta orang.

Jumlah penduduk miskin perkotaan berkurang sebesar 0,59 juta orang, dari 7,09 persen menjadi 6,66 persen. Sementara itu, di perdesaan turun sebesar 0,57 juta orang atau turun dari 11,79 persen menjadi 11,34 persen.

Sebaran penduduk miskin berada di Jawa dengan jumlah 12,62 juta orang atau 8,05 persen. Diikuti Sumatera 5,25 juta atau 5,25 persen. Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 1,94 persen atau 12,15 persen. Sulawesi sebanyak 1,88 juta orang atau 9,12 persen. Maluku dan Papua 1,46 juta orang atau 18,62 persen. Dan, Kalimantan sebanyak 0,91 juta orang atau 5,30 persen.

”Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu 12,62 juta atau sekitar 52,45 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Memang penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga angka kemiskinannya tinggi. Tetapi secara persentase, tingkat kemiskinan di Jawa relatif rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya,” kata Amalia.

Secara spasial, kata Amalia, pada September 2024 terdapat 18 provinsi dengan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional dan ada 20 provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.

Jika dibandingkan dengan Maret 2024, sebanyak lima provinsi mengalami kenaikan tingkat kemiskinan, yaitu Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 29,66 persen, sedangkan tingkat kemiskinan terendah tercatat di Bali, yaitu 3,80 persen.

Amalia menjelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode Maret 2024-September 2024. Pertama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,35 persen pada Triwulan III-2024 dibandingkan dengan triwulan I-2024 dari Rp 3.113,02 triliun menjadi Rp 3.279,59 triliun.

Kedua, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2024 naik 2,63 persen dibandingkan triwulan I-2024 dari Rp 1.659,86 triliun menjadi Rp 1.703,46 triliun rupiah.

Ketiga, produk domestik bruto (PDB) lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan atas dasar harga konstan tumbuh 23,54 persen dari Rp 327,1 triliun pada triwulan I-2024 menjadi Rp 404,1 triliun rupiah pada triwulan III-2024.

Meski angka kemiskinan turun, masih terjadi disparitas atau kesenjangan antarwilayah kota dan desa. Pada September 2024, tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 11,34 persen (13,01 juta orang) atau lebih tinggi dari tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,66 persen (11,05 juta orang).

”Jika dilihat secara rata-rata, penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan terjadi relatif lebih cepat dibandingkan dengan penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan wilayah perkotaan turun 0,43 persen basis poin, sedangkan di perdesaan turun 0,45 persen basis poin,” ujarnya.

Disparitas juga terlihat dari rasio gini. Amalia menjelaskan, ketimpangan ini diukur melalui nilai rasio gini yang berada di kisaran 0 dan 1. Semakin tinggi nilai rasio gini, berarti semakin tinggi ketimpangan.

Pada September 2024, terjadi ketimpangan 0,381 atau meningkat 0,002 dari Maret 2024 sebesar 0,379.

Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Ketimpangan di perdesaan pada September 2024 sebesar 0,308 lebih tinggi sebesar 0,002 jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 0,306.

Sementara itu, ketimpangan di perkotaan pada September 2024 sebesar 0,402 lebih tinggi 0,003 jika dibandingkan dengan Maret 2024 sebesar 0,399.

Pada September 2024, terdapat 31 provinsi dengan tingkat ketimpangan di bawah rata-rata nasional, sementara 7 provinsi memiliki tingkat ketimpangan di atas rata-rata nasional (0,381) jika dibandingkan dengan Maret 2024.

Provinsi yang mengalami penurunan ketimpangan tertinggi adalah Provinsi Papua Tengah dengan penurunan sebesar 0,026. Sebaliknya, provinsi yang mengalami kenaikan ketimpangan tertinggi adalah Provinsi Papua dengan peningkatan 0,043.

Sementara itu, tingkat ketimpangan tertinggi tercatat di Provinsi Jakarta DKI Jakarta sebesar 0,431, sedangkan tingkat kemiskinan terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dengan angka gini ratio 0,235.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, yang diharapkan dari turunnya tingkat kemiskinan adalah karena pemberdayaan atau karena penghasilan penduduk di Indonesia sudah membaik sehingga dari status di bawah garis kemiskinan bisa naik kelas.

Namun, yang terjadi selama 2024 masyarakat banyak menerima bantuan sosial. Penerimaan berbagai bansos ini membantu penduduk miskin atau yang berada di bawah garis kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan harus nyata dan sustainable.

”Bansos ini, meningkat yang tadinya di bawah garis kemiskinan jadi di atas garis kemiskinan, tapi apakah ini kemudian bagus. Bantuan ini tidak sustainable karena masih tergantung pada pemerintah bukan karena perekonomiannya secara mandiri itu lebih berdaya,” kata Faisal.

Masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin bahkan masyarakat kelas menengah masih sangat rentan mendapatkan tekanan ekonomi. Mereka masih sangat berhati-hati dalam pengeluaran karena kebutuhan hidup yang terus meningkat. Jika tidak hati-hati, bukan saja kelas menengah turun kelas, tetapi semakin meningkatkan disparitas. Kondisi disparitas ini yang terlihat jelas dan masih terjadi.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies, Media Wahyudi mengatakan, penurunan kemiskinan merupakan suatu hal yang wajar karena Indonesia tengah berada dalam fase bonus demografi populasi usia produktif yang tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan lebih banyak tenaga kerja produktif, peluang peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan menjadi lebih besar. Perlindungan sosial, subsidi energi, dan perluasan akses pendidikan juga membantu menekan angka kemiskinan.

”Tapi, penurunan ini lebih pada dampak struktural bonus demografi daripada hasil dari kebijakan strategis yang menyasar akar masalah kemiskinan,” kata Wahyudi.

Dari data kemiskinan BPS, lanjut Wahyudi, pemerintah perlu memastikan setiap program untuk mengatasi kemiskinan benar-benar tepat sasaran dengan memprioritaskan kelompok yang paling rentan.

Salah satu program yang dinilai terbukti paling tepat sasaran adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Oleh karena itu, jumlah penerima manfaatnya perlu diperluas.

Lalu, program makan bergizi gratis sebaiknya difokuskan hanya untuk orang miskin dan anak-anak yang menderita malanutrisi. Jika program ini diberikan untuk semua orang tanpa memandang kondisi ekonomi, ada risiko anggaran perlindungan sosial lainnya menjadi berkurang.