Anomali Singapura, Kebebasan Pers, dan ASEAN

Singapura adalah sebuah anomali. Dengan pengawasan terhadap pers yang ketat, negara ini melaju dan meninggalkan rekan-rekan ASEAN menjadi negara maju. Sebetulnya, sepenting apa peran kebebasan pers dalam membangun suatu negara bahkan kawasan?

Sambil menyetir mobil, Meng (53) tertawa kecil ketika mendengar pertanyaan tentang kebebasan berbicara dan media di Singapura. Wiraswasta bidang jasa ini mengakui, generasi muda memang lebih vokal berbicara ketimbang generasinya.

”Generasi saya diajarkan untuk berbicara secara hati-hati. Anak-anak sekarang berani untuk mengkritik masalah, terutama terkait keberlangsungan hidup dan isu ekonomi,” kata Meng, saat ditemui, Jumat (9/5/2025).

Meng mengakui, bahkan media-media Singapura berada di bawah kontrol pemerintah pada titik tertentu saat memberitakan suatu isu. Pada titik tertentu, ia setuju dengan langkah tersebut. ”Pandangan saya sebetulnya 50:50. Kami adalah negara demokratis, tetapi informasi yang terlalu bebas mungkin berbahaya bagi negara, seperti rumor dan berita bohong,” ucapnya.

Kompas mendapat kesempatan berkunjung ke kantor MediaCorp, SPH Media, dan Bloomberg di Singapura selama 6-9 Mei 2025. Kunjungan ini adalah bagian dari Journalist Visit Program (JVP) 2025 dari Kementerian Luar Negeri RI.

Saat ini, dua perusahaan mendominasi industri media Singapura. MediaCorp menaungi CNA, sedangkan SPH Media memiliki, antara lain The Straits Times, The Business Times, Tech in Asia, dan Berita Harian. Pengaruh pemerintah kepada media-media tersebut bervariasi.

SPH Media, misalnya, dulu adalah perusahaan terbuka. Pada 2021, perusahaan ini menjadi company limited by guarantee (CLG) sehingga mendapat dukungan dana, termasuk dari pemerintah. SPH Media menerima sepertiga dana operasional dari pemerintah. Sisanya dicari sendiri melalui penjualan koran dan iklan.

Zakir Hussain, associate editor The Straits Times mengatakan, pemberitaan media lokal dan asing di Singapura sangat berhati-hati dalam topik tertentu. Contohnya, topik yang bisa mengganggu kerukunan antar-ras dan agama.

”Dalam kebebasan memutuskan apa yang kami publikasikan dan bagaimana kami memublikasikannya, saya pikir ada banyak cara untuk memberitakan berbagai isu. Jika kami memberitakan kasus pengadilan melibatkan pengusaha senior atau politikus terkemuka, tidak ada pembatasan,” tutur Hussain mencontohkan kasus putra mantan PM Goh Chok Tong.

Editor The Business Times Chen Huifen menambahkan, kunci pemberitaan terletak pada fakta. ”Bahkan saat memberitakan berita tentang pertumbuhan ekonomi yang buruk dan resesi ekonomi, kami akan melaporkannya karena faktanya ada,” ujarnya.

Dalam studi Press freedom and development oleh Pusat Perdamaian dan Keamanan Manusia (CPHS) pada 2007, kebebasan pers sangat terkait pada tingkat pembangunan dan tingkat kemiskinan di suatu negara. Kedua, kebebasan pers juga berkorelasi positif dengan pemerintahan.

Namun, perkembangan ekonomi luar biasa di Singapura, Vietnam, bahkan China memantik pertanyaan tentang korelasi tersebut. Ketiga negara itu maju walau ada pembatasan kebebasan pers.

Pengamat media dan penulis buku Memahami AI: Sebuah Panduan Etik (2024), Agus Sudibyo, menjelaskan, banyak studi telah membuktikan, pers memiliki daya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan itu kemudian dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi.

”Kasus China, Singapura, dan Vietnam adalah suatu anomali. Ketiga negara itu tidak bisa dilihat secara generalisasi. Karena ada juga contoh-contoh negara tanpa kebebasan pers yang tetap miskin, seperti Laos dan Korea Utara,” kata Agus secara terpisah, Sabtu (10/5/2025).

Mantan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers itu menyebutkan, ada pula contoh negara yang semakin maju ketika kebebasan pers meningkat. ”Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Eropa umumnya kebebasan pers berjalan paralel dengan tata kelola pemerintahan dan kemakmuran,” ujarnya.

Khamphone S, wartawan sebuah surat kabar di Laos, menyampaikan, jurnalisme di Laos beroperasi di bawah pengawasan ketat pemerintah. Media harus melakukan navigasi cermat terhadap topik-topik yang sensitif.

”Ada beberapa hal yang harus kami lakukan, seperti menghargai hukum dan aturan setempat. Laos memiliki kontrol media yang ketat sehingga kami harus menghindari mengkritik pemerintah, partai yang berkuasa, atau monarki,” ujarnya lewat pesan teks, Sabtu.

Selain itu, dia biasanya fokus pada topik yang tidak sensitif. Berita budaya, pariwisata, dan pembangunan yang tidak bersifat politik lebih aman. Saat memberitakan, dia menggunakan bahasa diplomatik yang netral agar terhindar dari reaksi keras.

Di dasar hatinya, Khamphone percaya kebebasan pers dapat berkontribusi signifikan pada kemakmuran suatu negara dan kawasan sekitar. ”Pers yang bebas bertindak sebagai pengawas, pengungkap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan inefisiensi dalam pemerintahan serta bisnis, sekaligus pemicu diskusi untuk mencari solusi suatu masalah,” ujarnya.

Khamphone setuju pembatasan media memiliki dampak kompleks pada pembangunan suatu negara. ”Jika melihat Vietnam, Singapura, dan China, saya melihat pendekatan yang berbeda terhadap pengendalian media yang membentuk stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kohesi sosial dengan cara yang berbeda,” kata Khamphone.

Bicara tentang kebebasan pers di negara-negara ASEAN, Agus mengatakan, tidak adil untuk mengacu pada indeks yang dirilis beberapa lembaga. Lembaga-lembaga tersebut menggunakan kasus kekerasan pada wartawan sebagai salah satu indikator utama.

Padahal, sulit untuk melihat situasi di Asia Tenggara secara tunggal. Semua negara ASEAN memiliki sistem politik yang bervariasi. Di samping itu, terdapat beberapa faktor pembeda lainnya, seperti ukuran negara, jumlah media, jumlah wartawan, dan mekanisme penanganan masalah jurnalistik.

Sebagai contoh, Indeks Kebebasan Pers Dunia 2025 oleh Reporters Without Borders (RSF) menempatkan Thailand sebagai negara dengan kebebasan pers tertinggi untuk ASEAN. Indonesia pada peringkat ke-127, turun dari peringkat ke-111 tahun lalu. Sementara Singapura naik ke peringkat ke-123.

Padahal, Indonesia memiliki Dewan Pers untuk melindungi wartawan, sedangkan Singapura tidak punya dewan semacam itu. Media di Indonesia juga lebih terbuka dalam mengkritik penguasa.

”Yang bisa saya katakan adalah kualitas kebebasan pers di Asia Tenggara sangat dinamis sesuai perkembangan politik setiap negara. Kalau ingin membandingkan kebebasan pers di masa lalu, kondisi saat ini lebih baik-lah dengan era prademokrasi karena ruang kritik dan evaluasi masih terbuka lebar,” kata Agus.

Perbaikan kebebasan itu, menurut Agus, terjadi karena banyak hal. Pendidikan, kemajuan teknologi, dan perkembangan masyarakat sipil untuk melakukan kontrol kekuasaan adalah beberapa di antaranya.