Isu ”Matahari Kembar” dan Pertaruhan Loyalitas Menteri Prabowo

Isu ”matahari kembar” atau adanya dua kutub kekuatan di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat setelah sejumlah menterinya mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Surakarta, Jawa Tengah, saat Prabowo tengah melakukan kunjungan luar negeri. Situasi ini memunculkan kekhawatiran soal loyalitas ganda di Kabinet Merah Putih dan berpotensi mengganggu soliditas koalisi.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sosok pertama yang mengingatkan bahaya matahari kembar dalam politik dan kehidupan bernegara. Presiden ke-6 RI itu menilai, keberadaan dua pusat kekuasaan akan menimbulkan kekacauan dan memperkeruh situasi.

Pernyataan tersebut disampaikan SBY saat memberikan materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, akhir Februari 2025. Meski tidak menyebut secara gamblang siapa yang dimaksud, pernyataan itu muncul di tengah maraknya fenomena kepala daerah hingga menteri yang bertandang ke kediaman Presiden Jokowi seusai masa jabatannya habis pada 20 Oktober 2024, sementara Presiden Prabowo sudah mulai menjabat.

Belakangan, isu matahari kembar kembali berembus setelah disoroti oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Ia menanggapi kunjungan lima menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Presiden Jokowi di Surakarta yang datang secara bergiliran mulai 8-9 April 2025 saat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan ke Timur Tengah dan Turki.

Kelima menteri tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

Meski diklaim sebagai silaturahmi Lebaran, sejumlah pernyataan mereka menimbulkan beragam interpretasi publik. Trenggono, misalnya, menyebut Jokowi masih sebagai ”bos”-nya, sementara Budi Gunadi mengungkapkan hal senada dalam kunjungan tersebut.

Pernyataan Mardani mengundang beragam reaksi, meski PKS telah mengklarifikasi bahwa itu adalah pandangan pribadi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai satu-satunya partai di luar pemerintahan pun menanggapi tegas.

Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menyebut tidak boleh ada matahari kembar dalam pemerintahan karena dapat membingungkan birokrasi. ”Enggak boleh matahari kembar. Nanti pemimpinnya bingung, anak buahnya bingung,” kata Ganjar di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Ia memahami hubungan para menteri dengan Jokowi, mengingat sebagian besar mendapatkan rekomendasi dari presiden sebelumnya. Namun, Ganjar menekankan pentingnya menjaga loyalitas penuh kepada pemimpin yang sedang menjabat.

Politikus PDI-P, Mohamad Guntur Romli, menyebut fenomena ini lebih tepat disebut sebagai loyalitas ganda, bukan matahari kembar. Menurut dia, para menteri yang masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin menunjukkan ketidakloyalan terhadap Presiden Prabowo. Ia juga memperingatkan risiko cawe-cawe mantan penguasa yang bisa menimbulkan ”gerhana matahari politik”.

”Loyalitas ganda ini juga bisa menyebabkan gerhana matahari politik bahwa pemimpin yang sesungguhnya atau Sang Matahari bisa ditutupi oleh obyek lain, yakni mantan penguasa yang ingin terus cawe-cawe di orbit kekuasaan, seperti halnya terjadinya gerhana matahari karena ditutupi obyek lain (bulan),” ujarnya.

Fenomena loyalitas ganda dan gerhana matahari politik ini dinilai akan mengganggu efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo yang sedang menghadapi pelbagai tantangan dan persoalan baik di dalam maupun dari luar negeri.

Loyalitas ganda ini juga bisa menyebabkan gerhana matahari politik bahwa pemimpin yang sesungguhnya atau Sang Matahari bisa ditutupi oleh obyek lain, yakni mantan penguasa yang ingin terus cawe-cawe di orbit kekuasaan, seperti halnya terjadinya gerhana matahari karena ditutupi obyek lain (bulan).

Namun, persoalan matahari kembar dan loyalitas ganda ini buru-buru dibantah oleh para menteri yang bertandang ke kediaman Jokowi di Surakarta ataupun partai-partai internal koalisi pemerintah.

Dihubungi secara terpisah, Staf Khusus Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Rendi Witular, mengklarifikasi silaturahmi Budi Gunadi ke kediaman Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. ”Pak Menkes itu memang punya kebiasaan mendatangi mantan-mantan atasannya dari zaman (tugas) di BUMN,” katanya kepada Kompas.

Pada hari pertama Idul Fitri, Rendi melanjutkan, Budi Gunadi ke Istana dan bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo. Setelahnya, Menkes juga bersilaturahmi kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri serta Presiden ke-6 RI SBY.

”Waktu bertemu Pak Jokowi, tujuan Pak Menkes sebenarnya ke Yogyakarta untuk bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Tapi, sekaligus bersilaturahmi dengan Pak Jokowi di Solo,” ungkap Rendi.

Ia mengakui, saat itu Budi Gunadi sempat menyebut Jokowi sebagai ”bosnya”. Akan tetapi, Rendi menekankan, itu merupakan salah ucap atau selip lidah saja.

”Maksudnya, Pak Jokowi adalah mantan bos saya (Pak Menkes), tidak ada pretensi politik apa pun sebab budaya silaturahmi saat Lebaran dan menghargai para mantan pemimpin sudah berlangsung sejak lama,” ujarnya.

Dia pun menegaskan, Budi Gunadi Sadikin tetap tegak lurus mengikuti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Diakui banyak spekulasi muncul akibat selip lidah tersebut, tetapi menurut Rendi, tak ada niat apa pun selain silaturahmi.

Senada dengan Rendi, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo membantah tuduhan loyalitas ganda terhadap para menteri yang sowan ke kediaman Jokowi pekan lalu, tidak terkecuali Zulkifli Hasan. Menurut dia, asumsi adanya matahari kembar di pemerintahan itu berlebihan. Sebab, semua pihak memahami posisi dan perannya masing-masing.

”Pemerintahan saat ini berjalan dengan (dipimpin) Presiden Prabowo dan para menteri pun bekerja penuh tanggung jawab di bawah arahan beliau,” ujarnya.

Adapun silaturahmi kepada Presiden sebelumnya disebut sebagai bagian dari etika kebangsaan dalam nuansa Lebaran. Itu juga merupakan bentuk penghormatan yang wajar. Oleh karena itu, tidak perlu dipersepsikan macam-macam, termasuk soal loyalitas.

Para menteri, menurut Eko, merupakan orang-orang yang profesional di bidangnya. Mereka tahu mana yang harus diprioritaskan, apalagi untuk kepentingan bangsa dan negara. 

”Loyalitas akan menjadi prioritas, support untuk Bapak Presiden Prabowo, hingga menjadi soliditas,” kata Eko.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, tidak elok bagi para menteri untuk mengatakan ada pimpinan lain di luar presiden bagi dirinya. Kendati memiliki kedekatan dengan tokoh tertentu, semestinya mereka menjaga kewibawaan Presiden Prabowo dan pemerintahan yang dipimpin dengan tidak menyebut tokoh tertentu sebagai pimpinan mereka.

”Ini, kan, terkait dengan kewibawaan Istana. Publik jadi menduga-duga bahwa apa yang ada Istana bukan dijalankan sendiri (oleh Presiden dan kabinetnya), melainkan ada pihak lain yang mengorkestrasikan,” kata Adi.

Menurut dia, wajar jika kejadian itu membuat publik berasumsi bahwa ada kekuatan lain di luar Presiden. Masyarakat pun sebenarnya membutuhkan sikap tegas dari Istana, misalnya, dengan menegur para menteri. Itu penting untuk menunjukkan bahwa kinerja pemerintah tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.

Terlebih, jika berkaca pada pengalaman, masyarakat cenderung tidak ingin kinerja Presiden dikendalikan oleh pihak lain. ”Kita harus ingat seperti apa kemarahan publik dulu saat Presiden Jokowi disebut sebagai petugas partai,” ujar Adi.

Senada, peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menyebut, dalam sistem presidensial, loyalitas menteri harus tunggal kepada presiden. Menyebut mantan presiden sebagai ”bos” bisa memunculkan kecurigaan terhadap komitmen menteri pada Prabowo.

Ia menilai kekhawatiran yang disampaikan SBY, Mardani, dan kader PDI-P pun beralasan, bukan isalan jempol belaka. Apalagi, itu muncul dari dalam dan luar koalisi.

Kalau dibiarkan, ini bisa berbahaya bagi pemerintahan Prabowo karena akan muncul saling curiga di antara partai koalisi. Jangan sampai muncul distrust di antara mereka. Hal itu tentu tidak kondusif bagi pemerintahan yang sedang menghadapi tantangan global dan beragam masalah dalam negeri.

Menurut Lili, mereka menyampaikan hal tersebut pasti berdasarkan adanya tanda-tanda atau gejala sehingga jangan sampai itu terjadi dalam kepemimpinan nasional. Jika tidak ditangani, isu ini bisa memicu ketegangan dan saling curiga di antara partai pendukung pemerintah.

”Kalau dibiarkan, ini bisa berbahaya bagi pemerintahan Prabowo karena akan muncul saling curiga di antara partai koalisi. Jangan sampai muncul distrust di antara mereka. Hal itu tentu tidak kondusif bagi pemerintahan yang sedang menghadapi tantangan global dan beragam masalah dalam negeri,” papar Lili.

Isu matahari kembar dan loyalitas ganda seharusnya menjadi refleksi penting bagi Presiden Prabowo dan jajaran menterinya. Dalam sistem presidensial, loyalitas tunggal kepada kepala negara adalah fondasi utama stabilitas pemerintahan. Untuk menjaga kewibawaan dan efektivitas kepemimpinan, Prabowo perlu memastikan bahwa seluruh elemen kabinetnya berada dalam satu barisan, tegak lurus pada arah dan komando presiden.