Rp 100 Triliun SBN ”Burden Sharing” Jatuh Tempo, Akan Ditukar SBN Reguler

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah akan menukar utang Surat Berharga Negara pembiayaan pandemi Covid-19 alias burden sharing Bank Indonesia yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 100 triliun. Hal ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengelola pembiayaan utang di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

Secara keseluruhan, defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan demikian, pembiayaan utang pada 2025 sebesar Rp 616,19 triliun, yang berasal dari bauran pembiayaan utang dan non-utang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, pemerintah terus mengantisipasi tantangan ketidakpastian global yang masih besar. Oleh sebab itu, pembiayaan utang dilakukan dengan prudent, biaya dana yang dapat diterima, serta risiko yang terkelola dengan baik.

”Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) sudah bersepakat untuk melakukan penukaran utang (debt switching) atas SBN (Surat Berharga Negara) pembiayaan Covid-19 yang dibeli oleh BI, yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 100 triliun. Itu akan mengurangi issuance di primary market,” katanya dalam Konferensi Pers APBN 2024, di Jakarta, Senin (6/1/2024).

Di sisi lain, APBN 2024 juga membentuk sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp 45,4 triliun dan masih terdapat saldo anggaran lebih yang dapat digunakan saat diperlukan. Keduanya menjadi bantalan yang dapat dimanfaatkan untuk 2025.

Suminto menjelaskan, pembiayaan non-utang tercatat minus Rp 159,7 triliun untuk penyertaan modal negara (PMN) dan investasi lainnya sehingga pembiayaan utang sebesar Rp 775,87 triliun. Dari angka pembiayaan utang tersebut, pembiayaan SBN sebesar Rp 642,5 triliun, sedangkan pinjaman Rp 133,31 triliun.

”Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan UU APBN, kami punya fleksibilitas dari sisi penggunaan instrumen utang sehingga antara SBN dan pinjaman dapat saling menggantikan,” ujarnya.

Naiknya tekanan di pasar SBN ditunjukkan dengan penurunan bid to cover ratio menjadi 1,7 kali dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini mengindikasikan minat investor yang melemah akibat ketidakpastian global yang meningkat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan III Thomas Djiwandono menyampaikan, pada triwulan IV-2024, pasar keuangan global menghadapi peningkatan tensi geopolitik dan volatilitas, terutama setelah pemilu AS. Meski bank sentral global melanjutkan penurunan suku bunga, sentimen pasar masih dibayangi spekulasi kebijakan ekonomi yang diambil pemerintahan Donald Trump.

Hal itu pada gilirannya mendorong kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS yang kemudian berdampak kepada pergerakan imbal hasil SBN. Pada 24 Desember 2024, imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat hingga level 7,019 persen.

”Naiknya tekanan di pasar SBN ditunjukkan dengan penurunan bid to cover ratio menjadi 1,7 kali dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini mengindikasikan minat investor yang melemah akibat ketidakpastian global yang meningkat,” ujar Thomas.

Berdasarkan data setelmen selama 2024, aliran modal investor asing tercatat beli neto sebesar Rp 212,32 triliun di pasar keuangan. Ini terdiri dari Rp 15,74 triliun di pasar saham, sebesar Rp 34,59 triliun di pasar SBN, dan sebesar Rp 161,99 triliun di SRBI.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom BCA David Sumual berpendapat, sudah menjadi keniscayaan pemerintah dengan BI sepakat untuk melakukan penukaran utang (debt switching). Upaya tersebut juga sebagai mitigasi risiko ke depan, terutama untuk menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus memberi fleksibilitas ruang fiskal.

Dalam hal ini, ruang fiskal pemerintah masih terbatas untuk melunasi seluruh utang dalam skema burden sharing dengan BI. Selain itu, pasar keuangan global juga menghadapi risiko ketidakpastian suku bunga.

”Butuh kepastian dari sisi strategi fiskal ke depan supaya persepsi investor tetap positif. Paling tidak menjaga stabilitas di market dengan BI melakukan pembelian di pasar SBN. Sejauh ini memang tidak ada pilihan, sejauh ini masih debt switching sebagai pilihan terbaik,” tuturnya saat dihubungi dari Jakarta.

Menurut David, strategi pengelolaan penukaran utang oleh BI juga perlu dilakukan lebih dinamis. Artinya, saat kondisi ekonomi masih sulit, BI memiliki ruang yang fleksibel, seperti dengan skema penukaran utang. Sebaliknya, saat kondisi ekonomi membaik, pemerintah perlu mempercepat pelunasan utang kepada BI.

Ini (pembelian SBN di pasar sekunder) juga ada efek sampingnya. Jangan sampai nanti terjadi monetisasi berlebihan, yang ujung-ujungnya nanti berpengaruh ke inflasi.

Di sisi lain, BI turut bertugas sebagai penjaga stabilitas di pasar keuangan. Dalam hal ini, BI menstabilkan tingkat imbal hasil SBN dengan membeli SBN di pasar sekunder. Hal ini berbeda dengan skema burden sharing.

”Ini (pembelian SBN di pasar sekunder) juga ada efek sampingnya. Jangan sampai nanti terjadi monetisasi berlebihan, yang ujung-ujungnya nanti berpengaruh ke inflasi,” ujar David.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resmi pada Jumat (27/12/2024), menyampaikan, BI mengarahkan kebijakan moneter pada 2025 secara konsisten untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 1,5-3,5 persen dan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah.

Salah satunya, BI akan menempuh operasi moneter pada 2025 dengan membeli SBN dari pasar sekunder. Pembelian SBN di pasar sekunder memperhitungkan kebutuhan likuiditas. Hal ini mencakup kenaikan uang primer dalam bentuk uang kartal, rekening giro bank di BI, serta SRBI yang dipegang oleh penduduk nonbank.

Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Desember 2024, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI sudah sepakat untuk membeli SBN dari pasar sekunder. Bahkan, jumlahnya lebih tinggi dari jumlah jatuh tempo burden sharing.

”Rencananya, sebagai bagian dari rencana operasi moneter, bisa membeli SBN dari pasar sekunder itu, bahkan bisa Rp 150 triliun. Ini sebagai bagian dari operasi moneter,” katanya.