Apa Saja Hasil KTT Khusus Palestina?

Negara mana saja yang mengakui Palestina sebagai negara?

Saat ini lebih dari 150 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui negara Palestina. Terbaru, negara-negara Eropa dan Amerika menegaskan pengakuan mereka atas Palestina.

Negara-negara itu adalah Perancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal. Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal memberi pengakuan pada Minggu (21/9/2025).

Sehari berikutnya, Senin (22/9/2025), Perancis memberikan pengakuan dalam konferensi tingkat tinggi khusus Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di aula Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. KTT ini diprakarsai oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman.

”Sesuai dengan komitmen bersejarah negara saya untuk Timur Tengah, untuk perdamaian antara Israel dan Palestina, inilah mengapa saya menyatakan bahwa hari ini, Perancis mengakui negara Palestina,” kata Macron.

Perancis siap terlibat dalam upaya menstabilkan dan membangun Gaza. Menurut dia, Israel menarik pasukan keluar Gaza, sedangkan Hamas harus memulangkan 49 sandera yang tersisa, baik hidup maupun mati.

Sejarah penting apa yang tercatat selama sidang PBB?

PBB secara de facto mengakui kemerdekaan Palestina karena sudah lebih dari 150 dari 193 negara atau tiga perempat dari anggota PBB telah mengakui kemerdekaan Palestina.

Salah satu dukungan penting adalah pengakuan negara-negara Barat, di antaranya Perancis pada negara Palestina. Saat Presiden Macron menyatakan pengakuan Perancis pada Palestina, gemuruh tepuk tangan peserta Sidang Majelis Umum PBB menggema.

Wakil Tetap Palestina untuk PBB New York, Riyad Mansour, dan tim diplomat berdiri dari kursi mereka dan bersemangat bertepuk tangan. Senyum lebar terulas di wajah-wajah mereka.

Pengakuan negara-negara tersebut mencerminkan pandangan moral negara-negara anggotanya. Mereka mendambakan gencatan senjata serta perdamaian yang berkelanjutan dan berkeadilan di Palestina.

Meski demikian, pengakuan kemerdekaan Palestina secara de jure masih harus diputuskan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Hambatan di DK PBB ialah resolusi mengenai Palestina selalu diveto oleh AS.

Seperti apa sikap Israel dan AS?

AS dan Israel memboikot forum yang diinisiasi Perancis dan Arab Saudi tersebut. Delegasi Israel keluar dari ruangan. AS bahkan tidak memberikan visa kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan tim delegasi sehingga ia tidak bisa mengikuti sidang PBB secara langsung.

Dunia internasional memandang pembentukan negara Palestina dengan wilayah sesuai peta tahun 1967 sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik. Namun, sejauh ini, Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menentang terbentuknya negara Palestina.

Sebelumnya, Israel menuduh pengakuan atas negara Palestina dapat memicu gelombang anti-Yahudi. Netanyahu akan memutuskan tanggapan Israel terhadap desakan pembentukan negara Palestina setelah bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, pekan depan. Setali tiga uang, Trump selama ini terus menentang pengakuan terhadap Palestina.

Seiring itu, konflik di Gaza terus berlanjut. Meskipun dunia terus memberi tekanan, Israel tetap menggelar serangan-serangan baru dan intensif ke wilayah Gaza.

Bagaimana sikap Indonesia atas isu Palestina?

Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina. Presiden Indonesia Prabowo Subianto selalu membahas isu Gaza dalam berbagai kesempatan. Dalam KTT khusus Palestina, Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas tragedi kemanusiaan di Gaza dan mendukung tercapainya perdamaian dalam pidato KTT khusus Palestina tersebut, Senin.

”Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel,” lanjut Prabowo yang mengapresiasi sejumlah negara besar yang telah mengakui Palestina.

Dalam pidato di sesi debat umum Sidang Majelis Umum PBB, Prabowo kembali menegaskan dukungan Indonesia kepada Palestina dan Solusi Dua Negara, Selasa (23/9/2025). Solusi Dua Negara bisa menjamin perdamaian sejati.

Prabowo mengatakan, dukungan Indonesia bukan hanya berupa semangat, tetapi juga aksi nyata. Jakarta siap menurunkan pasukan perdamaian di Gaza serta berkontribusi secara pendanaan untuk perdamaian. ”Kami siap menurunkan 20.000 putra dan putri bangsa untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di mana pun. Ukraina, Sudan, Libya, Indonesia siap,” katanya.

Prabowo membahas isu Gaza dalam dua pertemuan terpisah bersama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Raja Jordania Abdullah II. Untuk PBB, Indonesia mendukung penguatan organisasi dalam menjalankan tugas. Dengan Raja Abdullah II, Prabowo membahas solusi dua negara dan tanggapan negara-negara Timur Tengah yang terdampak situasi di Gaza.

Bagaimana respons bangsa Palestina?

Bangsa Palestina gembira atas tambahan pengakuan dari beberapa negara atas negara Palestina. Pengakuan itu mengirimkan pesan kepada Israel bahwa aksi genosida, apartheid, dan pendudukan terhadap Palestina semakin banyak ditolak dunia. Dunia juga semakin berkomitmen pada Solusi Dua Negara.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, melalui telekonferensi, berjanji melakukan sejumlah reformasi di Palestina sebagai bukti keseriusan soal Solusi Dua Negara. Ibu kota Palestina rencananya berada di Jerusalem Timur. ”Adanya perdamaian itu akan menstabilkan kondisi di negara-negara tetangga juga,” ujarnya.

Palestina berkomitmen untuk menjadi negara demokratis, pluralis, memberdayakan perempuan, dan berlandaskan hukum internasional. Seiring pengakuan Perancis dan sejumlah negara Eropa, Abbas berjanji tidak akan melibatkan Hamas di dalam pemerintahan Palestina.

Bangsa Palestina juga menanti dunia bertindak nyata untuk melanjutkan pengakuan itu menjadi bermanfaat, termasuk dengan menerapkan sanksi kepada Israel. Sanksi bisa berupa pembatalan atau pembekuan kesepakatan dagang.

”Putuskan hubungan diplomatik jika Israel tetap melakukan genosida. Pastikan pemukim ilegal tidak mendapat keuntungan dari kesepakatan internasional,” ujar Utusan Palestina di Kanada, Mona Abuamara, sehari setelah KTT khusus Perancis-Arab Saudi.