Apa Skenario Tim 7 Menyiasati Tarif Trump?

Tim negosiasi tarif yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah tiba di Washington DC, Amerika Serikat, sejak 16 April 2025. Sedianya, tim negosiasi akan bertemu dan berunding dengan sejumlah pemangku kepentingan di AS sampai dengan 24 April 2025.

Tim negosiasi yang akan berunding soal detail dan teknis, di luar Airlangga, terdiri atas tujuh orang. Siapa saja mereka? Apa saja agenda negosiasinya? Bagaimana dinamikanya sejauh ini. Apa tahapan, skenario besar, dan perhitungan-perhitungannya?

Guna menggali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kompas mewawancarai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku salah satu anggota tim negosiasi yang sedang berada di Washington DC. Wawancara eksklusif melalui sambungan telepon berlangsung sekitar 35 menit pada Senin (21/4/2025) pagi Waktu Indonesia Barat (WIB). Berikut petikannya.

Dari Kemenko Perekonomian, saya dan Pak Edi Prio Pambudi (Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional). Dari Kementerian Luar Negeri, ada Pak Umar Hadi (Direktur Jenderal Amerika Eropa). Dari Kementerian Perdagangan, ada Pak Djatmiko Bris Witjaksono (Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional).

Dari Kementerian Keuangan, Pak Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal). Kemudian, dari Dewan Ekonomi Nasional, ada Bu Mari Elka Pangestu. Sementara dari KBRI, Pak Sade (Ida Bagus Made Bimantara selaku Wakil Duta Besar RI untuk AS).

Jadi, nanti negosiasi teknis itu diwakili oleh tim yang terdiri dari tujuh orang tersebut. Ini yang dianggap mewakili semua sektor. Karena tidak mungkin semua sektor ikut bernegosiasi. Secara paralel, Pak Menteri akan berkomunikasi di tingkat menteri.

Ada tiga pihak utama yang harus kita temui untuk melakukan negosiasi ini, USTR (United States Trade Representative), Menteri Perdagangan AS, dan Menteri Keuangan AS. Untuk urusan negosiasi perdagangan dan kerja sama internasional, termasuk tarif, tugasnya USTR. Untuk kebijakan besar soal perdagangan internasional, ada di Menteri Perdagangan AS.

Satu lagi adalah Kementerian Keuangan AS. Kenapa Kementerian Keuangan? Ya, sama dengan kita, tarif itu, kan, berpengaruh ke pendapatan negara. Jadi, pasti harus berhubungan juga dengan Menteri Keuangannya. Jadi, tiga titik itu. 

Nah, kita bersyukur sekali karena di awal-awal sudah diterima langsung oleh Ambassador Jamieson Greer (pimpinan USTR) dan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Pertemuannya berlangsung 17 April 2025. Banyak negara yang belum bisa bertemu.

Sementara untuk Menteri Keuangan AS, kita rencananya baru akan bisa bertemu pada 24 April 2025 karena hari-hari ini beliau sedang mengikuti spring meeting IMF-World Bank 2025.

Suasana diskusinya sangat kondusif. Kemudian, kemarin itu sudah langsung mulai membahas hal teknis dengan Sarah Ellerman (Assistant USTR untuk Asia Tenggara dan Pasifik). 

Kebetulan Kemenko Perekonomian hampir dua tahun ini sering berkomunikasi dengan Sarah Ellerman mendiskusikan IPEF (Indo-Pacific Economic Framework). Jadi, ya, tim-tim teknis sudah kenal baik semuanya. Kami langsung diskusi teknis mulai Jumat (18/4/2025).

Kami sebenarnya sangat optimistis. Artinya, pihak USTR kooperatif. Tetapi, dunia, kan, paham, pada akhirnya semuanya tergantung satu orang saja, yakni Presiden Trump.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengapresiasi Pak Airlangga karena Indonesia sudah menyiapkan tawaran yang konkret. Angkanya ada. Yang beli siapa, yang jual siapa, komoditasnya apa, sudah lengkap semuanya. Dan, itu sangat diapresiasi.

Sinyalnya sejauh ini sangat-sangat bagus. Apalagi di tingkat teknis karena yang akan bernegosiasi adalah tim yang selama ini sudah sering berhubungan dengan tim Kemenko Perekonomian. Jadi, kami optimistis. Tetapi, sekali lagi, nanti keputusan akhirnya berada di Presiden Trump.

Soal jadwal-jadwal pertemuan negosiasi, sebenarnya kita sangat bergantung pada mereka (pejabat AS). Situasinya sekarang, banyak delegasi dari berbagai negara juga ingin ketemu. Antre. Yang diterima sejauh ini baru sedikit sekali, termasuk Indonesia.

Cuma kita, kan, nyodok-nyodok terus nih, kapan ketemu lagi dan seterusnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, yang disepakati masih awal, yaitu mengenai format negosiasinya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Kemudian, panduannya mau seperti apa.

Dari pihak AS sendiri masih mencari model. Misalnya, seperti apa nanti dokumen hasil negosiasinya. Kelihatannya, kan, ujung-ujungnya perjanjian bilateral. Nah, skema bilateral seperti apa yang akan ditentukan nanti, ini kita masih menunggu.

Dan, semuanya lagi-lagi akan bergantung pada Presiden Trump. Tetapi, setidaknya kita berinisiatif agar diskusi jalan dulu. Nanti, kan, pasti akan ada usulan keputusan.

Nah, di tengah-tengah itu, kami terjadwal bertemu dengan pihak-pihak swasta AS secara langsung, seperti dengan asosiasi-asosiasi dan USINDO (United States-Indonesia Society). Konteks pertemuannya sama. Semua sama-sama ingin membantu kita, Pemerintah Indonesia, dalam melakukan pendekatan dengan Pemerintah AS untuk bernegosiasi.

Negosiasi ini sangat-sangat penting dan cukup rumit karena ujung-ujungnya hanya di tangan pimpinan tertingginya. Tetapi, sejauh ini, sangat kondusif karena semua pihak ingin bantu kita sebenarnya.

Waktu negosiasi (yang disediakan AS) akan berlangsung selama 60 hari (sejak 2 April 2025). AS berkomitmen akan ngejar selesai negosiasi dalam 60 hari. Dengan begitu, sisa 30 harinya untuk masalah implementasinya.

Tingkat menteri sudah sepakat semuanya (untuk melakukan negosiasi). Berikutnya, pembicaraan dilanjutkan di tingkat teknis. Level di bawah menteri. Ini dikoordinasikan oleh USTR.

Nah, pertemuan pertama kemarin itu baru membahas persiapan format negosiasinya, mekanisme prosedurnya, kemudian jadwal time line 60 harinya seperti apa. Itu baru ketemu kemarin (Jumat, 18 April 2025).

Kami terus dorong untuk kelanjutan pembahasannya. AS sendiri minta waktu. Jadi, mereka mau bikin working document-nya dulu. Karena apa?  Karena ini, kan, hal baru. Jadi, AS juga sedang mencari pola-pola negosiasinya.

Tim akan kembali ke Jakarta. Kira-kita tiba di Jakarta 26 April 2025. Pertama-tama, kami akan melaporkan hasil perundingan kepada Presiden.

Selanjutnya, kami akan terus berkomunikasi setiap hari dengan pihak AS. Kami akan meminta progresnya ke USTR setiap hari. Kalau diperlukan komunikasi yang lebih intens, bisa misalnya melalui Zoom dulu. Kami di Jakarta juga lagi banyak kerjaan soalnya. Ada ASEAN Summit, OECD, dan lain-lain.

Begini, nanti semuanya tergantung proses negosiasinya. Kita high call, dong. Posisi Indonesia harusnya sangat positif. Ini bukan tantangan, ini peluang.

Defisit AS terhadap Indonesia, kan, tidak setinggi negara-negara yang lain. Sangat bisalah defisit itu kita kompensasi. Karena Presiden Trump maunya neraca perdagangannya seimbang.

Kalaupun kita harus mengompensasi defisit, kita selesaikan. Soal tarif, kita akan berusaha lebih rendah dari negara-negara pesaing (untuk ekspor ke AS). Jadi ini, menurut saya, harusnya menjadi peluang. Makanya Pak Menko (Airlangga) ngotot bahwa kita harus serius soal ini. Kita mesti selesaikan betul ini.

Sebenarnya, peningkatan pembelian barang dari AS ini bertujuan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS terhadap kita. Defisitnya hanya 18 miliar dollar AS.

Ini bisa dikompensasi dari energi dan produk pertanian saja. Dari energi saja, kita bisa impor hampir 15 miliar dollar AS. Sementara dari produk pertanian bisa 3,5-4,5 miliar dollar AS. Itu sendiri, kan, sudah 19-20 miliar dollar AS.

Ada yang khawatir impor pertanian akan mengganggu swasembada pangan. Saya bilang, impor yang kita tambah dari AS tidak akan mengganggu cita-cita swasembda pangan. Yang kita naikkan impornya adalah kedelai yang memang kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dalam negeri selama ini.

Indonesia dari dulu memang sudah impor sekitar 3 juta ton kedelai per tahun dari AS. Gandum juga sama. Kita memang tidak bisa menanam gandum. Artinya, kita punya peluang yang baik dalam urusan ini.

Untuk ke Amerika, ekspor kita berupa barang-barang hasil berbagai macam industri, misalnya tekstil, produk tekstil, foodware, elektronik. Nah, itu, kan, tarif risiko sejumlah negara pesaing jauh lebih tinggi dari Indonesia.

Kita akan bernegosiasi agar tarif bea masuk Indonesia lebih rendah dari sejumlah negara pesaing. Kalau bahasa Pak Menko Perekonomian, 20 komoditas ekspor utama kita ke AS harus turun atau lebih rendah tarifnya dari kompetitor kita.

Kalau lihat situasinya, kita yakin bisa dapat itu. Nah, begitu tarif untuk Indonesia lebih rendah ketimbang negara pesaing, otomatis ekspor kita akan bertambah ke AS.

Begitu ekspor meningkat, urusan investasi akan mulai masuk ke kita. Manufaktur kita kapasitasnya menjadi lebih naik dan sebagainya. Jadi sangat positif untuk keseluruhan sektor.

Kontribusi ekspor Indonesia ke AS terhadap PDB sekitar 10 persen dari total ekspor Indonesia. Jadi pengaruhnya, kalau bisa kita manfaatkan peluangnya secara baik, akan positif, tetapi juga tidak akan besar sekali dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ini penting untuk menjaga industri manufaktur kita.

Catatan dari Pemerintah AS pada kita ada banyak, seperti perizinan impor, izin usaha, TKDN (tingkat komponen dalam negeri), atau peraturan teknis. Semua ini, kan, jadi keluhan mereka.

Jadi, selain menjawab kepentingan AS, kita memang perlu mereformasi perekonomian kita, yakni melalui paket deregulasi kebijakan ekonomi. Selain melanjutkan dan menyelesaikan negosiasi dengan AS, penting untuk menyelesaikan pekerjaan rumah di dalam negeri.

Jangan sampai nanti investor ekspektasinya tinggi sekali, tapi paketnya tidak keluar-keluar juga. Sentimen pasar ini penting, bahkan bisa sangat berpengaruh sekalipun indikator ekonomi makronya baik.

Artinya, deregulasi harus segera dikerjakan kementerian-kementerian teknis. Dan, memang sejujurnya, deregulasi itu muaranya pada perubahan dua peraturan. Pertama, perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).

Kedua, perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor).

Yang terakhir ini banyak dikasih catatan oleh AS. Presiden Prabowo sudah perintahkan (deregulasi kebijakan) sejak 8 April 2025. Ya, kita harus kerjakan secepatnya.