Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan OTT KPK di Sumut?

1. Dugaan korupsi apa yang terkait dengan OTT KPK di Sumut?

Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (26/6/2025) malam. Kali ini, tim penindakan KPK bergerak di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dan mengamankan enam orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi infrastruktur jalan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan tersebut. Dia menyebut OTT ini terkait dengan dugaan korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur jalan.

”Benar bahwa pada Kamis malam, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/6/2025).

Budi menjelaskan, dugaan korupsi ini menyangkut dua jenis proyek. Pertama, proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kedua, terkait preservasi atau pemeliharaan jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara.

2. Mengapa Bobby Nasution disebut-sebut dalam OTT KPK di PUPR Sumatera Utara?

KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Kamis (26/6/2025) malam di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari OTT itu, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek infrastruktur jalan, salah satunya Topan Obaja Putra Ginting yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara. Topan disebut merupakan orang kepercayaan dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Meskipun kasus ini masih dalam tahap pengungkapan awal, KPK menduga kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Saat ini, KPK tengah berfokus melakukan penyidikan dengan prinsip follow the money (mengikuti aliran uang). KPK juga membuka peluang untuk memanggil Bobby Nasution jika ditemukan dugaan aliran uang tersebut.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025). Asep menjelaskan, pada Kamis malam terdapat dua kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi yang berlangsung di wilayah Sumut.

3. Disebut orang dekat Bobby Nasution, siapa Topan yang ditangkap KPK?

Salah satu tersangka yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan orang dekat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumut Topan Obaja Putra Ginting. Penangkapan ini disebut yang pertama yang melibatkan orang dekat Bobby sejak Bobby menjabat Wali Kota Medan hingga Gubernur Sumut.

”Kita bisa lihat selama menjabat Wali Kota Medan, Bobby bersama orang dekatnya hampir tidak bisa disentuh meskipun dalam kasus yang sudah terang benderang. Kali ini, orang paling dekat Bobby yang ditangkap,” kata Elfanda Ananda, mantan Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Minggu (29/6/2025).

Sebelumnya, yakni pada Kamis (26/6/2025) malam, KPK menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumut. Dari OTT itu, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek infrastruktur jalan.

4. Sebelum OTT KPK, Bobby Nasution juga disebut di kasus apa?

Wali Kota Medan Bobby A Nasution pada Jumat (9/8/2024) lalu menyatakan siap jika dipanggil untuk diperiksa terkait izin tambang di Maluku Utara. Sebelumnya, nama Bobby disebut dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

”Saya ikut saja. Saya ikut saja,ya,” kata Bobby, Jumat, di Taman Cadika Medan, Sumatera Utara, saat ditanya wartawan apakah siap diperiksa terkait kasus tersebut.

Saat ditanya lebih lanjut tentang hubungannya dengan Abdul Gani, Bobby tidak menjelaskan. Dia juga tidak menjawab apakah pernah bertemu dengan Abdul Gani atau tidak. ”Saya ikut saja pokoknya, ya,” kata Bobby.

5. Apa saja kasus korupsi yang pernah terjadi di Sumut?

Ada daftar panjang kepala daerah yang terjerat korupsi di Sumatera Utara. Korupsi masif seolah tidak bisa dihentikan meskipun sudah berkali-kali kepala daerah, dari mulai bupati, wali kota, hingga gubernur, ditangkap dan diadili karena korupsi.

”Satu aspek yang belum ada saat ini adalah perbaikan pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Semua sistem pengawasan yang ada di Sumut adalah bagian dari masalah korupsi itu sendiri. Masak jeruk makan jeruk,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Humaniora Redyanto Sidi Jambak, di Medan, Selasa (23/1/2024).

Dalam catatan KPK hingga November 2022, sudah ada 17 kepala daerah di Sumut yang terjerat korupsi. Bupati Labuhan Batu Erik A Ritonga yang ditangkap oleh KPK, Kamis (11/1/2024), menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat korupsi di Sumut. Erik menjadi kepala daerah ke-18 yang terjerat korupsi di Sumut. Itu belum termasuk anggota DPRD Sumut dan kabupaten/kota yang dalam beberapa kasus terjerat korupsi berjemaah.