Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Penundaan Pengangkatan CPNS?

Apa betul penundaan pengangkatan CPNS buah kesepakatan DPR dengan Kemenpan dan RB?

Sebelum ada keputusan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil seleksi 2024, pengangkatan CPNS dijadwalkan dilakukan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Adapun peserta PPPK tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2, Juli 2025.

Namun, rencana ini berubah setelah rapat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dengan Komisi II DPR. Setelah rapat, Menpan dan RB Rini Widyantini menyampaikan, penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK. Pengangkatan CPNS ditunda menjadi serentak pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026.

Rini menyampaikan keputusan penundaan merupakan buah kebijakan bersama antara Kemenpan dan RB dan Komisi II DPR. Penundaan yang sering disebut Kemenpan dan RB sebagai penyesuaian jadwal itu perlu dilakukan, antara lain, karena selama ini penetapan terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan pada setiap instansi berbeda.

Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Aria Bima menepis kesepakatan itu. ”Tidak ada sama sekali kesepakatan bahwa pengangkatan CPNS di semua instansi harus serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Jadi, tidak ada kesepakatan penundaan, justru DPR meminta prosesnya dipercepat,” ujarnya.

Mengapa banyak yang mengkritik keputusan penundaan pengangkatan CPNS?

Setelah keputusan penundaan pengangkatan CPNS tersiar, kritik dan penolakan masyarakat terhadap keputusan itu bergema di media sosial X. Banyak warganet yang memasang gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN2024 #TolakKebijakanTMTSerentak.

Warganet menganggap kebijakan tersebut memberikan ketidakpastian terhadap CASN, terutama bagi mereka yang sudah telanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dan pindah ke daerah lain tempat mereka akan diangkat sebagai CASN. Selain itu, banyak pula di antara CASN yang lolos seleksi masih menganggur alias tidak bekerja.

Penolakan masyarakat juga muncul dalam petisi melalui kanal Change.org yang berjudul ”Berikan Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK Tahap 1 2024”.

Menurut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan, penundaan pengangkatan menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi kehidupan pribadi para calon ASN. Tak sebatas itu, institusi pemerintahan juga bisa terdampak, terutama di sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Pasalnya, ASN baru biasanya direkrut untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh pegawai yang pensiun.

Mengapa PNS masih diminati pencari kerja di tengah banyaknya profesi baru?

Di tengah munculnya berbagai profesi baru yang dipicu perkembangan teknologi, pegawai negeri sipil masih diminati para pencari kerja. Hal ini ditunjukkan dengan angka pendaftar yang jumlahnya berlipat kali dari jumlah posisi yang dibutuhkan di sejumlah kementerian dalam proses seleksi CPNS 2024.

Di Kementerian Perindustrian, misalnya, jumlah PNS yang dibutuhkan di instansi itu 971 orang. Rinciannya adalah 925 orang untuk tenaga teknis, 43 orang tenaga guru, dan 3 tenaga kesehatan. Sampai dengan 6 September 2024, jumlah pendaftar mencapai 12.666 aplikasi atau lebih dari 13 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan. Mereka terjaring dari pendaftaran yang dibuka sejak 20 Agustus 2024.

Peneliti Ketenagakerjaan di Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Triyono, mengatakan, PNS masih jadi favorit kebanyakan pencari kerja, salah satunya karena PNS punya nilai lebih di mata masyarakat. PNS dinilai punya citra baik di strata sosial hidup bermasyarakat. Ini yang menyebabkan, setiap kali ada rekrutmen PNS selalu dipenuhi banyak peminat.

Selain itu, Triyono menambahkan, menjadi PNS memberikan stabilitas yang banyak dicari pekerja. Kendati gajinya tidak sebesar banyak perusahaan swasta, status kerja menjadi pegawai negara lebih aman. Apalagi saat ini, fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) kian marak di tengah ketidakpastian ekonomi.

Apa arah dari rekrutmen PNS kali ini?

Pemerintah menginginkan birokrasi yang berdampak bagi masyarakat dan tidak sekadar berpaku pada tumpukan berkas serta rutinitas monoton. Dengan begitu, birokrasi bisa lebih lincah, cepat, dan adaptif untuk merespons perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Berangkat dari hal ini, pemerintah mengejar talenta-talenta digital untuk menjadi PNS dan masuk dalam birokrasi.

Selain itu, pemerintah juga mencari lebih banyak auditor. Auditor dinilai berperan krusial untuk meningkatkan akuntabilitas dan disiplin pemerintahan, baik tingkat pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas belanja.

Apa lagi problem yang sempat muncul saat seleksi CPNS 2024?

Saat proses rekrutmen CPNS dibuka pertengahan lalu, sempat muncul problem pemenuhan syarat e-meterai oleh banyak pelamar. E-meterai menjadi menjadi salah satu syarat yang diwajibkan bagi pelamar CPNS, kewajiban itu tidak dibarengi dengan persediaan e-meterai dan kemudahan akses.

Permasalahan ini membuat Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2024 memperpanjang batas akhir pendaftaran yang semula berakhir pada 6 September 2024 menjadi 10 September 2024.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menyerap keluhan peserta seleksi CPNS yang kesulitan mengakses pembelian e-meterai. Ombudsman meminta pemerintah me-review dan memperbaiki sistem pengadaan e-meterai hingga distribusinya,” kata Robert menegaskan melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Ombudsman RI, lanjut Robert, menemukan distribusi e-meterai diselenggarakan oleh 26 distributor. Namun, hanya ada 10 distributor yang aktif melakukan penjualan kepada masyarakat umum.