Apa yang Didapat Para Penanda Tangan Kesepakatan Abraham?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pernyataannya, Senin (25/5/2026), menuntut Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Mesir, Turki, dan Jordania untuk segera menandatangani Kesepakatan Abraham atau Abraham Accords. Kesepakatan yang intinya menggariskan normalisasi hubungan dengan Israel itu diminta jadi bagian dari perjanjian untuk mengakhiri perang AS-Israel dengan Iran.

Ketika Kesepakatan Abraham ditandatangani di Washington, AS, pada September 2020, dunia menganggapnya sebagai perubahan besar dalam politik Timur Tengah. Alasannya, untuk pertama kali dalam puluhan tahun, sejumlah negara Arab memilih membuka hubungan diplomatik dengan Israel tanpa menunggu penyelesaian konflik Palestina.

Kesepakatan itu dimediasi AS semasa pemerintahan pertama Presiden Donald Trump. Awalnya, penanda tangan adalah Bahrain dan Uni Emirat Arab. Lalu disusul Maroko dan Sudan. Baru-baru ini ditambah dengan Kazakhstan.

Bagi sejumlah pihak, Kesepakatan Abraham dianggap terobosan perdamaian dan awal integrasi ekonomi baru di Timur Tengah. Bagi negara-negara penanda tangan, kesepakatan ini membawa hasil konkret di bidang perdagangan, investasi, teknologi, pariwisata, dan keamanan.

Hanya, UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan memiliki motif berbeda saat membuka hubungan dengan Israel. Ada yang mengejar peluang ekonomi, ada yang mencari dukungan geopolitik AS, dan ada juga yang ingin memperkuat posisi keamanan di kawasan.

Hasilnya pun tak sama. Sejauh ini, UEA menjadi negara yang paling besar merasakan manfaat kesepakatan itu.

Namun, pada saat yang sama, ada konsekuensi politik, sosial, dan diplomatik yang harus mereka hadapi. Bagi negara di Timur Tengah yang bukan peneken, kesepakatan ini dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap perjuangan Palestina untuk menjadi negara merdeka.

Enam tahun setelah ditandatangani, kesepakatan itu dipandang sebagai simbol perubahan besar Timur Tengah yang bergerak dari politik ideologi menuju politik kepentingan.

Sebelum tahun 2020, hubungan bisnis Israel dengan negara-negara Arab berlangsung terbatas dan banyak dilakukan secara diam-diam. Setelah normalisasi, tingkat perdagangan naik cepat. Ini terjadi pada UEA-Israel.

Data UN Comtrade (basis data global Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisi statistik resmi dan rinci mengenai perdagangan internasional) menyebutkan, total perdagangan Israel-UEA mencapai 1,2 miliar dolar AS pada 2021.

Angka itu naik menjadi 2,5 miliar dolar AS pada 2022. Hingga 2024, total perdagangan kumulatif kedua negara melampaui 6,4 miliar dolar AS.

Kenaikan nilai perdagangan juga terjadi di Maroko dan Bahrain. Perdagangan Israel-Maroko naik dari 41 juta dolar AS pada 2021 menjadi 240 juta dolar AS pada 2024, sedangkan Bahrain naik dari 6,6 juta dolar AS menjadi 13 juta dolar AS pada periode yang sama. Tingkat perdagangan mereka tetap bertahan, bahkan ketika perang Gaza berlangsung.

Data paruh pertama 2024 menunjukkan perdagangan Israel-UEA masih naik 7 persen dibandingkan 2023. UEA kemudian berkembang menjadi salah satu pintu masuk utama bagi perusahaan Israel untuk menjangkau pasar Teluk, Asia, dan Afrika.

Investor UEA juga mulai masuk ke perusahaan rintisan teknologi Israel, termasuk sektor kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, kesehatan digital, dan teknologi finansial.

Bagi Maroko, Kesepakatan Abraham membawa keuntungan yang lebih strategis daripada sekadar ekonomi. Sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel, AS mengakui klaim kedaulatan Maroko atas Sahara Barat (wilayah yang menjadi sengketa selama puluhan tahun dan menjadi isu utama politik luar negeri).

Pengakuan itu dianggap sebagai kemenangan diplomatik bagi Pemerintah Maroko. Selain itu, hubungan ekonomi dan militer Maroko-Israel juga berkembang cepat di sektor pertanian, pesawat nirawak, teknologi pertahanan, dan pariwisata.

Sudan bergabung menandatangani Kesepakatan Abraham saat sedang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Sebagai imbalan, AS menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme. Hal itu membuka akses Sudan terhadap bantuan internasional, investasi asing, dan lembaga keuangan global. Namun, manfaat ekonominya belum benar-benar terasa karena Sudah kemudian kembali dilanda konflik internal dan perang saudara.

Pengamat Timur Tengah dari The Washington Institute, David Makovsky, di situs The Washington Institute, 16 September 2025, menyebut Kesepakatan Abraham sebagai pergeseran strategis terbesar di kawasan dalam generasi modern. Hal ini karena negara-negara Arab mulai memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan ancaman keamanan dibandingkan konflik ideologis lama dengan Israel.

Menurut ekonom regional di Middle East Institute, Karen Young, hubungan Israel-UEA berkembang cepat karena kedua negara memiliki kesamaan visi ekonomi masa depan. Keduanya sama-sama ingin membangun ekonomi berbasis teknologi, inovasi, dan investasi global.

Adapun pengamat dari Chatham House, Sanam Vakil, menilai keberhasilan kesepakatan ini sangat bergantung pada stabilitas domestik dan kemampuan tiap negara mengubah hubungan diplomatik dengan Israel menjadi kerja sama ekonomi nyata.

Salah satu alasan utama para peneken tertarik menormalisasi hubungan adalah karena butuh akses terhadap teknologi Israel. Selama ini, Israel dikenal sebagai salah satu pusat inovasi dunia, terutama di bidang keamanan siber, AI, teknologi pertanian, pengelolaan air, dan perusahaan rintisan digital.

Sementara negara-negara Teluk memiliki modal investasi besar dan ambisi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak.

Bagi negara-negara seperti UEA dan Bahrain yang menghadapi ancaman perubahan iklim dan keterbatasan air, teknologi desalinasi dan pertanian Israel menjadi penting. Pengamat geopolitik dari Dewan Hubungan Internasional, Steven Cook, melihat Kesepakatan Abraham lebih seperti platform integrasi teknologi kawasan karena Israel dianggap sebagai mitra strategis di bidang inovasi.

”Banyak negara Arab kini lebih fokus pada upaya bertahan hidup dan menstabilkan ekonomi ketimbang solidaritas ideologis pan-Arab seperti dulu,” kata analis di Carnegie Endowment, Maha Yahya, dalam tulisannya di Foreign Affairs, 17 Februari 2025.

Pengamat keamanan kawasan dari Atlantic Council, Jonathan Panikoff, menyebut Iran sebagai ”lem perekat utama” dalam Kesepakatan Abraham. Iran dipandang sebagai ancaman bersama dan membuat Israel serta negara-negara Teluk memiliki kepentingan strategis yang sama.

Israel juga mencatat lonjakan ekspor pertahanan setelah normalisasi. Pada 2024, ekspor senjata Israel mencapai rekor 14,8 miliar dolar AS dan sekitar 12 persen pasarnya adalah negara-negara peneken. Ini melonjak dari yang sebelumnya hanya 3 persen pada 2023.

Meski terlihat banyak untungnya, normalisasi hubungan dengan Israel tidak otomatis membuat rakyat Arab menerima Israel sepenuhnya. Banyak kerja sama dilakukan dengan hati-hati, terutama setelah perang Gaza.

Survei Indeks Opini Arab 2025 oleh Pusat Penelitian dan Studi Kebijakan Arab, seperti dikutip dari Arab News, 11 Februari 2026, menunjukkan mayoritas rakyat Arab (87 persen) masih menolak normalisasi hubungan dengan Israel.

Banyak kelompok pro-Palestina menganggap negara-negara Arab sudah mengorbankan Palestina demi kepentingan ekonomi dan geopolitik. Kritik makin keras setelah perang Gaza. Banyak yang mempertanyakan mengapa hubungan dengan Israel tetap dipertahankan ketika konflik kemanusiaan di Gaza terus berlangsung.

Hubungan terbuka dengan Israel juga meningkatkan risiko keamanan. Wakil Presiden Studi Carnegie Endowment for International Peace Marwan Muasher mengatakan, baik Kesepakatan Abraham maupun keberadaan pangkalan-pangkalan besar AS tidak akan cukup melindungi negara-negara Teluk Arab.

Negara-negara peneken Kesepakatan Abraham berpotensi menjadi target kelompok perlawanan atau aktor regional yang menentang normalisasi.

Guru besar hubungan internasional dari London School of Economics, Fawaz Gerges, juga mengingatkan, stabilitas Kesepakatan Abraham sangat bergantung pada arsitektur keamanan AS di Timur Tengah. Jika komitmen AS melemah, keseimbangan baru kawasan juga bisa terganggu.

Enam tahun setelah ditandatangani, Kesepakatan Abraham tidak membawa perdamaian menyeluruh di Timur Tengah. Konflik Palestina tetap menjadi pekerjaan rumah kawasan. Ketegangan geopolitik semakin meningkat. Terlepas dari pro dan kontra, kesepakatan itu membuat negara-negara Arab kini semakin pragmatis. Kepentingan ekonomi, teknologi, investasi, dan keamanan menggeser solidaritas ideologis lama.