Apakah Tiktok Akan Selamat di Amerika Serikat?

Regulator khawatir bahwa Tiktok dapat dipaksa oleh Pemerintah China untuk memberikan data pengguna yang boleh dibilang sensitif dan mengancam keamanan nasional.

20 Des 2024 10:00 WIB · Opini

Oleh Andreas Maryoto

Pemerintahan Presiden Joe Biden bakal segera berakhir. Menjelang pergantian kekuasaan juga akan diputuskan nasib platform Tiktok di negeri itu. Apakah Tiktok akan tetap beroperasi atau dilarang?

Biden cenderung mengatur dan mengendalikan perusahaan teknologi. Bahkan, dalam kasus aset kripto, dia memenjarakan beberapa eksekutifnya. Oleh karena itu, konteks pergantian pemerintahan menjadi penting di sini karena pengganti Biden, yaitu Donald Trump, mungkin akan bersikap berbeda terhadap platform ini.

Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Rabu (18/12/2024) setuju untuk menerima banding perusahaan media sosial itu. Tiktok berusaha melawan undang-undang federal yang kemungkinan akan melarang aplikasi tersebut paling cepat bulan depan.

Quote

Saya pikir undang-undang tersebut harus disahkan dan saya pikir saham Tiktok harus dijual.

Laman Fast Company menyebutkan, pengadilan tertinggi negara itu akan mendengarkan argumen lisan Tiktok pada tanggal 10 Januari 2025 sebelum mengeluarkan keputusan final, apakah undang-undang tersebut berlaku atau tidak. Pengadilan setuju untuk menangani kasus yang sangat mendapat perhatian publik tersebut.

Polemik tentang kehadiran Tiktok ini terjadi di berbagai tempat. Beberapa negara, seperti India, telah lama melarang penggunaan Tiktok. Di Amerika Serikat, pemerintah Biden meloloskan RUU tersebut pada awal tahun ini yang mengharuskan pemilik TikTok asal China, ByteDance, untuk melakukan divestasi atau dilarang di negara itu paling cepat tanggal 19 Januari.

Sejumlah pembuat konten mengamen dengan melakukan siaran langsung di media sosial Tiktok di Kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (1/9/2024). Media sosial seperti Tiktok dapat dimanfaatkan menjadi ladang pekerjaan. Hal itu dilakukan oleh sejumlah warga yang mengamen dengan siaran langsung di Tiktok. Dalam sehari mereka bisa mendapatkan Rp 300.000 sampai Rp 500.000. Mereka bisa melakukan siaran langsung hingga 3 jam dalam sehari.

Kini Tiktok sedang menunggu nasib. Pemerintahan Biden sejak awal bersikap cenderung mengatur dan membatasi perusahaan-perusahaan teknologi. Sikap ini disebutkan telah menyebabkan presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris menelan kekalahan pada pemilihan presiden lalu. Sebagian besar perusahaan teknologi disebutkan mendukung dan membantu Trump selama kampanye. Tiktok tentu berharap agar keputusan itu bisa molor sehingga Trump dilantik.

Apabila putusan itu tertunda dan Trump dilantik, mungkin nasib Tiktok akan lain. CEO Tiktok Shou Chew dikabarkan pernah bertemu dengan presiden terpilih Donald Trump di kawasan Mar-a-Lago miliknya beberapa waktu lalu. Menurut CNN, apabila putusan pengadilan dari Mahkamah Agung tidak dilakukan dalam waktu dekat, maka akan memberi waktu bagi pemerintahan Trump yang pro-Tiktok untuk menangani masalah ini. Tiktok mungkin akan bernapas lega dan bisa bertahan di negara itu.

Sementara mereka yang sependapat dengan langkah yang diambil Biden terhadap Tiktok telah sejak lama mencemaskan kehadiran platform ini. Laman Fast Company menyebutkan, sejak beberapa waktu lalu anggota senat dan regulator telah khawatir bahwa Tiktok dapat dipaksa oleh Pemerintah China untuk memberikan data pengguna yang boleh dibilang sensitif. Mereka juga khawatir data tersebut dapat digunakan dan akan memunculkan ancaman terhadap keamanan nasional.

Tiktok telah memperjuangkan kasus tersebut, dengan mengatakan bahwa rancangan aturan itu melanggar hak kebebasan berbicara. Akan tetapi, upaya mereka hingga sekarang sepertinya belum memberi hasil. Mereka hanya berusaha untuk memengaruhi opini publik yang diharapkan berpengaruh pada pengambilan putusan. Beberapa orang juga memprotes upaya Biden untuk melarang Tiktok.

Seorang pengunjung toko Apple mengenakan kaus yang mempromosikan Tik Tok di Beijing. Para eksekutif TikTok mengatakan kepada komite Senat pada hari Jumat, 25 September 2020, bahwa mereka melobi anggota parlemen Australia tetapi tidak melibatkan penyidik ​​sebelum pemerintah menyimpulkan bahwa aplikasi berbagi video tersebut tidak menimbulkan ancaman keamanan.

Spekulasi

Sambil menunggu putusan pengadilan tertinggi tersebut, sejumlah kalangan mulai berspekulasi, andaikan Tiktok kalah dan mereka harus melakukan divestasi, kepada siapakah saham Tiktok akan dijual? Berbagai kalangan di Amerika Serikat menebak perusahaan yang bakal membeli.

Laman CNN Business menyebutkan, dengan nilai 100 miliar dollar AS, hanya sedikit perusahaan yang mampu membeli Tiktok secara langsung. Secara teori, perusahaan itu adalah Meta, Alphabet, dan Microsoft. Namun, mereka hampir pasti akan menghadapi hambatan regulasi.

”Siapa yang akan membelinya?” Itulah pertanyaan sebenarnya, kata Gene Kimmelman, mantan pejabat antimonopoli Departemen Kehakiman. Jika itu Amazon, Microsoft, Google atau Meta, ia melihat ada kekhawatiran berbenturan dengan aturan antimonopoli yang substansial.

Meta telah memiliki tonggak media sosial Facebook dan Instagram. Alphabet memiliki Youtube, pesaing langsung Tiktok. Microsoft tidak memiliki platform sosial sendiri, tetapi hubungannya dengan OpenAI telah diawasi oleh regulator.

Awal minggu ini, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Bobby Kotick, mantan CEO penerbit video gim Activision Blizzard (yang dibeli oleh Microsoft tahun lalu), telah menyatakan minatnya untuk mencari mitra untuk membeli Tiktok. Mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, Journal menulis bahwa Kotick ”menyampaikan gagasan kemitraan untuk membeli Tiktok kepada sekelompok orang yang termasuk CEO OpenAI Sam Altman”.

Di sisi lain, CNBC pada Maret lalu melaporkan, Steven Mnuchin, seorang bankir investasi yang menjabat sebagai menteri keuangan di bawah Presiden Donald Trump, mengatakan bahwa ia mengumpulkan sekelompok investor untuk membeli Tiktok, meskipun ia tidak menyebutkan siapa saja investor tersebut. Ia juga tidak menyebutkan valuasi potensial untuk aplikasi tersebut.

”Saya pikir undang-undang tersebut harus disahkan dan saya pikir saham Tiktok harus dijual,” kata Mnuchin kepada ”Squawk Box” CNBC. ”Ini perlu dikendalikan oleh bisnis AS.” Pernyataan ini muncul 9 bulan yang lalu. Dengan konteks yang sudah berubah sepertinya Mnuchin akan berpikir berbeda karena Trump juga sangat mungkin memiliki pemikiran berbeda.

 


Kerabat Kerja

Penulis:

Andreas Maryoto
 | 

Editor:

Marcellus Hernowo