Arena Adu Serap Gabah Mulai Tersaji

Arena adu serap gabah pada 2025 mulai tersaji. Kali ini, lakonnya tak hanya korporasi beras besar versus penggilingan kecil dan menengah. Pemerintah yang menghentikan impor beras tahun ini juga bakal meramaikannya.

Bagaimana tidak, produksi beras pada triwulan I-2025 diramalkan meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan I-2024. Hasil Kerangka Sampel Area Padi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan potensi produksi beras nasional pada Januari-Maret 2025 sebanyak 8,59 juta ton, naik 50,97 persen dibandingkan dengan realisasi produksi periode yang sama 2024.

Produksi beras nasional pada Januari 2025 diperkirakan 1,31 juta ton. Kemudian, pada Februari dan Maret 2025, produksi beras diperkirakan meningkat masing-masing menjadi 2,08 juta ton dan 5,2 juta ton.

Pemerintah yang berkomitmen menghentikan impor beras tahun ini bahkan meminta Bulog menyerap beras di pabrik-pabrik penggilingan beras. Bulog bakal membeli beras itu seharga Rp 12.000 per kg.

Merujuk data tersebut, puncak panen raya padi musim tanam I diperkirakan terjadi pada Maret 2025. Namun, periode serapan gabah di tingkat petani diperkirakan bakal berlangsung pada Februari-April 2025.

Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog menyerap gabah atau beras sebanyak 3 juta ton setara beras. Dari jumlah itu, target serapan gabah kering panen (GKP) sebanyak 1,2 juta ton atau 600.000 ton setara beras, gabah kering giling (GKG) 1,48 juta ton (900.000 ton setara beras), dan beras 1,5 juta ton.

Pemerintah yang berkomitmen menghentikan impor beras tahun ini bahkan meminta Bulog menyerap beras di pabrik-pabrik penggilingan beras. Bulog bakal membeli beras itu seharga Rp 12.000 per kilogram (kg).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Bulog harus membeli gabah/beras setara 3 juta ton beras dalam waktu pendek, yakni Januari-April 2025. Bulog juga diwajibkan membeli beras dari pabrik-pabrik penggilingan yang telah membeli gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP).

”Lantaran pabrik penggilingan itu membeli gabah Rp 6.500 per kg, maka Bulog akan membeli beras mereka seharga Rp 12.000 per kg. Namun, jika ada pabrik yang tidak membeli gabah sesuai HPP, Bulog akan mengambil langkah tegas dengan langsung menyerap gabah petani,” ujarnya seusai menggelar rapat koordinasi bidang pangan di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Pemerintah, lanjut Zulkifli, juga mengakomodasi usulan Bulog yang meminta fleksibilitas harga pembelian beras di rentang Rp 12.000-Rp 12.250 per kg. Meski usulan itu disetujui dalam rapat koordinasi, keputusan final masih menunggu pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan Bulog agar segera menyerap gabah petani mulai Januari 2025. Berdasarkan data pantauan harian Kementerian Pertanian, harga GKP petani di sekitar 70 persen daerah yang mulai panen berada di bawah HPP GKP Rp 6.500 per kg.

Ia mencontohkan, per 21 Januari 2025, harga GKP petani di Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, berkisar Rp 5.000-Rp 6.000 per kg. Sementara di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul, DI Yogyakarta, harga GKP petani masing-masing di kisaran Rp 5.800-Rp 6.300 per kg dan Rp 5.000-Rp 5.800 per kg.

Menurut Amran, jika gabah petani terus dibeli di bawah HPP, petani akan merugi dan bakal enggan menanam padi. Ke depan, luas tanam padi bisa menurun sehingga dapat mengancam upaya swasembada pangan, terutama beras, yang tengah digulirkan pemerintah.

”Kami telah menggulirkan dana (ketahanan pangan) Rp 144,6 triliun. Namun, ketika produksi gabah berlimpah dan bahkan surplus, petani justru diabaikan,” katanya.

Penugasan pemerintah terhadap Bulog tersebut bakal meramaikan medan laga penyerapan gabah petani. Potensi produksi beras pada triwulan I-2025 yang sebanyak 8,59 juta ton bakal diperebutkan para pelaku usaha perberasan, termasuk Bulog.

Arena adu serap gabah petani itu bakal lebih seru ketimbang dua tahun silam. Pada awal panen padi 2023, adu serap gabah dan beras terjadi di sejumlah daerah lumbung beras, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Para pemilik modal besar dinilai menjadi penentu harga dan pemenang, sementara pelaku usaha penggilingan skala kecil dan Perum Bulog dibuat ”melongo”. Penggilingan kecil, baik mitra Bulog maupun bukan, tak bisa segera menyerap gabah petani.

Begitu juga dengan penggilingan menengah. Meskipun mampu menyerap, serapan mereka tidak seoptimal biasanya. Di pengujung 2023, Bulog hanya mampu menyerap gabah/beras sebanyak 1,066 juta ton setara beras atau jauh di bawah target 2,4 juta ton setara beras.

Hal itu terjadi lantaran korporasi beras besar berani menyerap gabah petani dengan harga sangat tinggi. Waktu itu, HPP GKP petani masih Rp 4.200 per kg. Namun, GKP petani bisa laku di kisaran Rp 6.500-Rp 6.800 per kg (Kompas, 14 Maret 2023).

Sepertinya, pemerintah mulai ketar-ketir dengan kemampuan Bulog merealisasikan target sebanyak 3 juta ton beras pada tahun ini. Apalagi banjir yang melanda sejumlah daerah pada awal tahun ini berpotensi menggerus potensi produksi beras triwulan I-2025 (Kompas, 22/1/2025).

Pemerintah juga menyadari jika bertempur habis-habisan di arena penyerapan gabah petani tahun ini, penggilingan-penggilingan kecil akan semakin tertekan. Di sisi lain, petani justru berpotensi diuntungkan. Hal itu lantaran dalam adu serap gabah bakal terjadi penawaran harga gabah. Yang berani menawar tinggi, dialah pemenangnya.

Sebaliknya, Bulog justru bakal kesulitan karena pembelian gabah/beras harus mengacu pada HPP. Bulog tidak mungkin hanya mengandalkan serapan gabah/beras dari mitra petani dan penggilingan. Tidak mengherankan jika pemerintah meminta Bulog juga membeli beras dari pabrik-pabrik beras.

Dari target serapan 3 juta ton setara beras, Bulog menargetkan setidaknya dapat merealisasikannya sebanyak 1,4 juta ton atau sekitar 70 persen sepanjang Februari-Mei 2025. Untuk itu, Bulog bakal bekerja sama dengan sejumlah pelaku perberasan. Mereka, antara lain, adalah Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), dan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI).

Di sisi lain, Bulog juga membutuhkan dana Rp 57 triliun tahun ini untuk mengelola 4,7 juta ton beras. Volume beras itu terdiri dari 3 juta ton beras yang ditargetkan diserap Bulog dan 1,7 juta ton beras yang saat ini dikelola Bulog.

Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono menjelaskan, saat ini, sumber dana untuk stok beras Bulog berasal dari pinjaman perbankan. Tahun lalu, Bulog menanggung bunga pinjaman perbankan sebesar Rp 2,5 triliun. Nantinya, dana tersebut akan diganti pemerintah melalui APBN.

Ketika dimintai keterangan terkait dana untuk Bulog, Kamis (23/1/2025), Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi hanya menyatakan dananya sudah ada. Arief masih belum mau menyebutkan besaran dan sumber dana itu.

Selama ini, pembiayaan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP) oleh Bulog bersumber dari pinjaman bank-bank milik negara dengan bunga murah melalui mekanisme subsidi bunga pinjaman. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam Rangka Pengadaan CPP.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan Bulog menjadi badan otonom yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Dengan skema itu, Bulog dapat mendukung rencana pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

”Saat ini, dana Bulog untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah berasal dari pinjaman bank-bank milik negara. Kalau pinjaman bank milik negara ada bunganya. Namun, kalau nanti negara yang hadir, nanti akan beda,” katanya.