Arsip Foto ”Kompas”: Wajah Penerbangan Perintis di Tanah Papua

Pada Rabu pekan lalu, 11 Februari 2026, salah satu penerbangan perintis di Papua, yaitu pesawat Smart Air PK-SNR, diserang oleh kelompok bersenjata di Lapangan Terbang Koroway Batu, Distrik Kombay, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

Dalam penyerangan itu pilot dan kopilot tewas, sementara para penumpang yang berjumlah 13 orang selamat. Insiden itu tentu sangat mengejutkan dan meninggalkan duka yang mendalam serta menambah panjang insiden penembakan pesawat di Papua.

Padahal, jalur udara menjadi urat nadi utama bagi konektivitas di Papua. Selama puluhan tahun penerbangan perintis telah berperan signifikan dalam membuka dan membangun koneksi antardaerah dan distribusi barang, termasuk di wilayah-wilayah pedalaman di tanah Papua.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terdapat 264 rute perintis penumpang dengan 62 persen di antaranya melayani rute penerbangan di kawasan Papua pada tahun 2024. Jumlah tersebut bertambah menjadi 266 rute di 2025.

Mengutip laman National Geographic dan Avia Historia, pesawat komersial/carter pertama yang terbang di wilayah Papua adalah de Havilland DH-89 Dragon Rapide pada 1935. Pesawat yang dicarter perusahaan konsorsium minyak NNGPM (Nederlands Niew Guinea Petroleum Maatschappij) itu digunakan untuk pemetaan udara.

NNGPM membangun lapangan terbang Babo yang terletak di Teluk Bintuni sebagai pangkalan (home base) untuk tugas ini.

Kemudian setelah itu pesawat-pesawat milik KLu (Koninklijke Luchtmacht/Angkatan Udara Belanda), pesawat amfibi milik perusahaan tambang minyak, atau pesawat lainnya milik misionaris menjadi andalan transportasi udara di Papua.

Karena jumlahnya yang sedikit dan tidak rutin, pemerintah setempat (Nederlands Niew Guinea) dengan investasi dari maskapai besar Belanda KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) mendirikan maskapai bernama NNGLM (Nederlands Niew Guinea Luchtvaart Maatschapij) atau dikenal juga sebagai de Kroonduif pada 14 Juli 1955.

Setelah sekitar tujuh tahun, NNGLM akhirnya berhenti beroperasi dan menyerahkan kepada Garuda pada 1 Januari 1963. Satu tahun kemudian rute perintis di Papua termasuk pesawatnya yang tersisa diteruskan oleh MNA (Merpati Nusantara Airlines).

Pesawat-pesawat yang digunakan dalam penerbangan perintis adalah pesawat kecil yang mempunyai kapasitas angkut 10-12 orang, seperti Pilatus atau Caravan.

Dalam arsip berita Kompas, hingga awal 1970-an, penerbangan di Papua (saat itu masih bernama Irian Jaya) mengalami banyak kemajuan. Merpati yang sebelumnya mengoperasikan lima pesawat sudah bertambah menjadi sembilan pesawat yang terdiri dari 4 pesawat Dakota, 4 pesawat Twin Otter, dan 1 pesawat YS 11.

Jika pada 1966 jumlah penumpang hanya 20.000 orang, telah meningkat menjadi 57.000 orang tahun 1972.

Namun, sebagian besar atau sekitar 80 persen kegiatan penerbangan itu digunakan untuk aktivitas pemerintah, seperti pengiriman dan pemindahan pegawai di daerah pedalaman, disitribusi bahan makanan, dan kegiatan lainnya.

Biaya yang mahal membuat penduduk asli setempat belum banyak yang mempergunakan alat transportasi udara tersebut. Pada pertengahan 1973 tarif penerbangan rata-rata di Papua Rp 10.000 hingga Rp 50.000. Selain harga bahan bakar yang mahal, faktor lain yang memengaruhi adalah keterisian penumpang.

Sering kali penerbangan ke wilayah pedalaman hanya terisi penuh satu jurusan, terutama saat keberangkatan. Ketika kembali, pesawat kosong, tidak ada penumpang. Hal itu juga yang membuat Merpati hanya berfokus pada tempat-tempat yang sudah ramai.

Penerbangan ke wilayah pedalaman sebagian besar dilakukan oleh pesawat terbang milik misi, seperti AMA (Associated Mission Aviation) dan MAF (Mission Aviation Fellowship), yang sudah beroperasi sejak lama. AMA sendiri mulai beroperasi di Papua sejak 1959.

Adapun perusahaan penerbangan selain Merpati yang saat itu beroperasi adalah Indonesian Air Transport dan Air Fast.

Wilayah yang luas dan kondisi geografis yang banyak didominasi pegunungan membuat akses darat atau transportasi darat dan sungai sangat terbatas di Papua.

Kondisi tersebut yang hingga saat ini membuat warga bergantung pada transportasi udara. Baik menggunakan pesawat-pesawat kecil yang dioperasikan oleh misionaris maupun maskapai penerbangan.

Tentu saja keberadaan angkutan udara membutuhkan biaya tinggi. Di sinilah pentingnya subsidi dari negara. Jika tanpa subsidi, tak mungkin penerbangan ini dapat berlanjut karena secara bisnis tak menguntungkan.

Selain subsidi penumpang, pemerintah juga menyediakan subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) berupa subsidi ongkos angkut avtur.

Kondisi lapangan terbang dalam penerbangan perintis tak semuanya ideal. Rata-rata memiliki landasan yang pendek, hanya berkisar 700-900 meter.

Tak sedikit pula lapangan terbang yang hanya memiliki koridor tunggal sehingga pendaratan dan penerbangan pesawat hanya satu arah. Sebab, kondisi geografis kurang mendukung, seperti perbukitan. Landasan juga tidak semuanya bermarka, bahkan tak beraspal, hanya beralaskan tanah.

Sementara cuaca yang tidak menentu dan cepat berubah di Papua juga menjadi tantangan besar dalam operasionalisasi penerbangan. Seringkali penerbangan ditunda atau dibatalkan karena faktor cuaca yang berubah tiba-tiba, seperti perubahan tekanan udara, kecepatan angin, dan kondisi awan.

Salah satu daerah dengan kondisi cuaca ekstrem adalah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kondisi cuaca ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan pesawat.

Faktor lain yang tidak bisa dilepaskan dalam operasionalisasi penerbangan perintis di Papua adalah gangguan keamanan. Dalam catatan Kompas, sedikitnya 20 penembakan terjadi di bandara yang berada di Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada kurun waktu 2018-2025.

Termasuk dalam rentang waktu itu adalah kasus penembakan pesawat Susi Air di Lapangan Terbang Distrik Paro, Nduga, 7 Februari 2023. Saat itu, pilot asal Selandia Baru, Philip Mehrtens, ditahan kelompok bersenjata dan baru dibebaskan setahun kemudian.

Kasus terakhir, pada 11 Februari 2026, menimpa pesawat Smart Air PK-SNR di Lapangan Terbang Koroway Batu, Distrik Kombay, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, yang menewaskan pilot dan kopilot.

Koroway Batu sendiri termasuk dalam program jembatan udara yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Sebuah program pemerintah untuk penyediaan akses transportasi udara melalui penerbangan perintis ke daerah pedalaman, perbatasan, ataupun terluar.

Merespons insiden di Koroway Batu itu, Kementerian Perhubungan lantas mengambil langkah dengan menghentikan sementara operasionalisasi penerbangan di 11 bandara/satuan pelayanan/lapangan terbang yang memiiki potensi kerawanan keamanan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Selain di Koroway Batu, lokasi lainnya adalah Bandara Bomakaia, Satpel Yaniruma, Satpel Manggelum, Lapter Kapiraya, Lapter Iwur, Lapter Faowi, Lapter Dagai, Lapter Aboy, Lapter Teraplu, dan Lapter Beog.

Penghentian operasionalisasi itu tentu diharapkan tidak berlangsung lama. Sebab, yang paling terdampak dan dirugikan adalah masyarakat sendiri. Akses terputus, terisolasi, dan distribusi bahan makanan terhambat.