AS-Iran: Antara Hormuz dan Nuklir

Di tengah ketidakpastian gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, Presiden AS Donald Trump tetiba saja menghentikan operasi Project Freedom di Selat Hormuz. Padahal, operasi itu baru berusia satu hari sejak dicanangkan. Operasi militer itu direncanakan mengawal kapal dari negara yang tidak terlibat perang melewati Selat Hormuz. Belum jelas benar bagaimana dan apa tindakan AS dalam operasi itu, pun Iran tidak memberikan keterangan yang tegas apa yang akan dilakukan sebagai reaksi. Namun, operasi itu langsung dihentikan.

Banyak pihak menilai, Project Freedom hanya sekadar ”narasi taktis” dalam upaya Trump menakar reaksi Iran, sebelum AS memutuskan langkah selanjutnya: terus berperang atau diplomasi. Ketegangan antara AS dan Iran kembali memperlihatkan satu pola lama yang jamak terjadi dalam konflik antarnegara: eskalasi militer dan diplomasi berjalan bersamaan. Kali ini menyangkut Selat Hormuz dan nuklir, dua hal yang berkelindan rumit dalam upaya meredakan ketegangan kedua negara.

Selat Hormuz menjadi titik tekan strategis yang dapat mengguncang pasar energi dunia. Di sisi lain, isu nuklir tetap menjadi inti sengketa yang belum menemukan formula penyelesaian. Dalam beberapa pekan terakhir, dua isu itu justru makin saling mengunci, seolah-olah masing-masing dijadikan alat tawar untuk memaksa lawan bergerak lebih dulu. Selat Hormuz bukan sekadar jalur pelayaran sempit di Teluk Persia. Sekitar seperlima arus minyak dunia melewati kawasan ini, sehingga setiap gangguan di sana segera menjalar ke harga energi, inflasi, dan stabilitas ekonomi global. Karena itu, ketika ketegangan militer meningkat, Hormuz hampir selalu berubah menjadi kartu strategis yang nilainya jauh melampaui dimensi maritim semata. Dan ternyata itulah yang dimainkan Iran.

Dalam perkembangan terbaru, sejumlah laporan menyebut, Iran mengajukan skema de-eskalasi yang berfokus pada pembukaan kembali Hormuz, tetapi menunda pembahasan nuklir ke tahap berikutnya. Iran tak sudi masalah Hormuz ini dikait-kaitkan dengan isu nuklir. Teheran tampaknya ingin menunjukkan bahwa stabilitas jalur energi global hanya dapat dipulihkan bila tekanan militer terhadap Iran dikurangi terlebih dahulu. Hormuz satu hal, isu nuklir lain hal. Washington, sebaliknya, cenderung memandang pemisahan isu ini sebagai manuver Iran untuk memperoleh konsesi pada satu arena—yaitu kontrol atas Selat Hormuz—tanpa memberi kemajuan nyata pada isu yang paling sensitif bagi AS, yakni pengayaan uranium.

Manuver Iran di Selat Hormuz dapat dipahami dalam konteks diplomasi. Dari sudut pandang Iran, langkah itu dapat dibaca sebagai upaya menaikkan posisi tawar dalam diplomasi dengan AS. Dengan menjadikan Hormuz sebagai isu utama, Teheran mengingatkan dunia bahwa ia masih memegang instrumen tekanan yang sangat efektif. Dalam logika negosiasi, pihak yang mampu menekan kepentingan lawan akan memiliki leverage yang lebih besar. Dari perspektif strategi diplomasi, Iran berupaya mengubah medan runding: dari perdebatan teknis soal nuklir yang rumit, menjadi isu keamanan maritim yang dampaknya terasa langsung bagi pasar global.

Namun, langkah itu juga mengandung risiko. Jika Hormuz dipakai terlalu jauh sebagai alat tekan, Iran justru bisa memperkuat persepsi dunia bahwa Teheran tidak serius mencari celah kompromi substantif, tetapi hanya menukar satu ancaman dengan ancaman lain. Pandangan ini sejalan dengan penilaian Ali Vaez, analis konflik Iran di International Crisis Group, yang mengatakan gencatan senjata belum cukup untuk menghasilkan kesepakatan. Tanpa fleksibilitas dari kedua belah pihak, jeda itu hanya menjadi selingan singkat di antara putaran konflik yang lebih besar.

Beda dengan posisi AS, isu Hormuz dan nuklir tidak dapat dipisahkan. Washington ingin memastikan bahwa setiap kesepakatan—termasuk tentang Selat Hormuz—benar-benar membatasi potensi Iran menuju senjata nuklir, bukan sekadar menunda masalah. Di titik ini, konflik Hormuz justru menjadi arena untuk menambah tekanan, bila Iran mengganggu jalur energi, AS akan melakukan langkah militer untuk menekan Teheran lebih keras. Akan tetapi, strategi ini pun memiliki batas. Sebab, semakin keras tekanan, semakin besar insentif Iran untuk bertahan pada posisi maksimalisnya. Dan kini terbukti, justru AS menghentikan tekanan militer melalui Project Freedom.

Di sinilah bargaining position kedua negara saling berbenturan. Iran memerlukan ruang napas ekonomi dan terbukanya ruang pergaulan politik dunia, sedangkan AS memerlukan jaminan keamanan bahwa Iran tidak akan mempercepat pengayaan uranium. Wendy Sherman, mantan negosiator nuklir AS, mengingatkan bahwa negosiasi dengan Iran selalu bergantung pada detail, bukan pada retorika kemenangan politik. Artinya, problem AS-Iran bukan soal kurangnya kontak diplomatik semata, melainkan juga perbedaan mendasar tentang apa yang harus didahulukan: de-eskalasi regional atau pembatasan nuklir.

Dengan segala kompleksitas tarik-ulur diplomatik di atas, secara teoretis prospek damai masih ada. Namun, sangat rapuh. Ada tiga skenario yang mungkin. Pertama, kesepakatan terbatas: Hormuz dibuka, serangan dihentikan, dan pembahasan nuklir ditunda. Skema ini paling realistis dalam jangka pendek, tetapi belum menyentuh akar masalah. Kedua, kesepakatan bertahap: pembukaan Hormuz dijadikan langkah awal untuk membangun kepercayaan sebelum memasuki pembatasan pengayaan uranium, inspeksi, dan pelonggaran sanksi. Ini lebih menjanjikan, tetapi membutuhkan kesabaran politik dari kedua belah pihak. Ketiga, kegagalan total: Hormuz tetap menjadi ajang tekan-menekan, pembicaraan nuklir mentok, dan tiap-tiap pihak kembali terjebak pada eskalasi perang.

Dari ketiga skenario itu, opsi kedua adalah yang paling layak dikejar, meskipun paling sulit. Sebab, perdamaian yang hanya mengatur Hormuz tanpa menyelesaikan isu nuklir akan bersifat sementara. Tidak menyelesaikan akar masalah. Sebaliknya, kesepakatan nuklir tanpa stabilisasi kawasan juga akan rapuh. Abdulaziz Sager, analis geopolitik Timur Tengah dari Gulf Research Center, menekankan perlunya pendekatan yang melibatkan kawasan (negara-negara Teluk Persia dan Timur Tengah), bukan tindakan sepihak. Sebab, keamanan Teluk tidak bisa diselesaikan hanya oleh kalkulasi Washington dan Teheran. Peringatan ini relevan: bila negara-negara Teluk terus merasa disisihkan, setiap deal AS-Iran berisiko dipandang sebagai kompromi elite yang tidak menjawab kekhawatiran regional.

Dalam perang AS-Iran saat ini, Hormuz dan nuklir adalah dua sisi dari persoalan yang sama, bagaimana memindahkan rivalitas strategis dari ruang konfrontasi (perang) ke ruang pengelolaan konflik (diplomasi). Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diabaikan; AS ingin memastikan bahwa pengaruh Iran harus dibatasi dan pengayaan uranium tidak melampaui garis merah. Jalan damai tetap ada, tetapi bukan melalui kemenangan mutlak salah satu pihak. Jalan itu terbuka jika keduanya menyadari bahwa keamanan kawasan jauh lebih penting daripada keuntungan taktis jangka pendek. Di Timur Tengah, selat bisa saja dibuka-tutup, tetapi kepercayaan (mutual trust) di antara kedua negara jauh lebih sulit dipulihkan. Selama Hormuz masih dijadikan alat tekan dan nuklir tetap menjadi peranti deterensi terhadap lawan, asa perdamaian AS-Iran akan terus membayang jauh di depan mata.

Darmansjah Djumala, Duta Besar RI untuk Austria dan PBB (2017-2021); menangani diplomasi nuklir di IAEA, Vienna.