Ancaman Trump Dorong Eskalasi Baru di Timur Tengah

WEST PALM BEACH, SENIN — Memasuki pekan keempat perang di Timur Tengah, eskalasi baru terjadi dipicu ancaman yang kembali dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Iran. Trump mengancam akan menyerang dan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika Selat Hormuz tidak segera dibuka. Iran mengancam balik akan menyerang infrastruktur vital AS di kawasan dan Israel.

Trump mengultimatum Iran melalui unggahan di platform Truth Social pada Sabtu (21/3/2026) waktu Florida. Dalam unggahannya, Trump memberi tenggat 48 jam kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz bagi lalu lintas kapal komersial. Artinya, Iran diberi waktu hingga Senin ini untuk membuka Selat Hormuz.

Merujuk The Associated Press (AP) pada Senin (23/3/2026), kali ini target yang diancam akan diserang AS adalah infrastruktur energi yang memasok listrik ke rumah sakit, rumah tangga, dan berbagai penopang kehidupan warga lainnya. Trump menyatakan, serangan akan dimulai dari pembangkit yang lebih besar terlebih dulu.

Ultimatum Trump tersebut menandai semakin tidak jelasnya strategi perang Trump di Iran. Perang AS-Israel dengan Iran sejak 28 Februari 2026 sudah menyebabkan gangguan pasokan energi global setelah Iran menutup Selat Hormuz.

Iran secara efektif menutup Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dengan seluruh dunia. Kendati demikian, Iran menjanjikan jalur itu aman bagi kapal-kapal dari negara-negara selain musuhnya.

Penutupan selat membuat sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia yang biasanya melewati selat itu kini tidak bisa dialirkan. Krisis energi terjadi. Harga kontrak minyak mentah acuan global, Brent, melonjak tajam di atas 100 dolar AS per barel.

Terdapat urgensi bagi Trump untuk membuka selat itu. Gejolak harga energi tidak hanya dirasakan masyarakat dunia. Masyarakat AS sudah mulai merasakan gejolak harga bahan bakar menjelang pemilihan paruh waktu yang semakin dekat.

Trump mencoba meredam gejolak harga. Namun, strategi Trump dalam menangani tekanan akibat penutupan Selat Hormuz ini berubah-ubah dalam lebih dari sepekan terakhir. Trump mulai melonggarkan sanksi terhadap minyak Rusia supaya negara-negara konsumen bisa mendapatkan minyak dari Rusia.

Trump kemudian menyerukan koalisi internasional. Ia meminta bantuan negara-negara sekutu untuk mengirimkan kapal perang ke kawasan dan membantu AS membuka blokade Selat Hormuz. Namun, NATO selaku sekutu AS menolak permintaan Trump itu.

Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, mengakui bahwa Trump marah karena penolakan sekutu itu. Namun, Rutte menekankan dalam wawancara dengan Fox News Sunday bahwa lebih dari 20 negara kini ”bersatu untuk mengimplementasikan visinya” guna memastikan jalur pelayaran tersebut dapat berfungsi.

Pada Jumat lalu, Trump membuka sanksi terhadap minyak Iran. Tujuannya juga untuk mengendalikan kenaikan harga bensin serta memastikan pengiriman jutaan barel minyak masuk lagi ke pasar global. Akan tetapi, belum jelas seberapa besar dampak pelonggaran sanksi itu dalam menurunkan harga bensin. Belum jelas pula bagaimana Iran memanfaatkan pelonggaran sanksi dalam menjual minyaknya.

Di tengah upaya meringan tekanan global itu, Trump justru kembali mengeluarkan ancaman untuk menyerang dan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika dalam 48 jam Iran tidak membuka Selat Hormuz. Para pejabat terdekat Trump mendukung ancaman tersebut. Mereka mengatakan, ancaman itu sebagai taktik keras untuk menekan Iran agar tunduk.

Mike Waltz, Duta Besar AS untuk PBB, mengatakan, Garda Revolusi Iran mengendalikan sebagian besar infrastruktur negara dan menggunakannya untuk mendukung upaya perang. Ia mengatakan, target potensial untuk dihancurkan itu termasuk ”pembangkit listrik tenaga gas dan jenis pembangkit lainnya”.

Akan tetapi, para penentang Trump menanggapi berbeda ancaman Trump itu. Mereka menganggap ancaman itu sebagai kegagalan seorang presiden yang salah memperhitungkan langkah untuk keluar dari kekacauan geopolitik.

”Trump tidak punya rencana untuk membuka kembali Selat Hormuz. Jadi, dia mengancam akan menyerang pembangkit listrik sipil Iran,” kata Senator Ed Markey, politikus Demokrat dari Massachusetts.

”(Agresi) ini akan menjadi kejahatan perang,” ucap Markey.

Sementara itu, Senator Chris Murphy, politikus Demokrat dari Connecticut, berpendapat, Trump sudah kehilangan kendali atas perang. ”Dia panik,” kata Murphy.

Ultimatum Trump terbaru mengandung ancaman agresi luar biasa. Ancaman itu berpotensi kontraproduktif. Jika dilaksanakan, para pemimpin Iran mengatakan mereka akan menutup Selat Hormuz sepenuhnya dan membalas menyerang infrastruktur AS dan Israel.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan di pelantar X bahwa ”ancaman yang tidak masuk akal di medan perang” justru berdampak sebaliknya. Hal itu akan memperkuat persatuan Iran dan menggambarkan keputusasaan Trump.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf juga membuat pernyataan di X menanggapi Trump. Ia menulis, jika pembangkit listrik dan infrastruktur Iran menjadi sasaran, infrastruktur vital di seluruh kawasan, termasuk fasilitas energi dan desalinasi yang penting untuk air minum di negara-negara Teluk, akan dianggap sebagai sasaran serangan yang sah dan dihancurkan secara permanen.

Qalibaf juga menambahkan bahwa ”entitas yang membiayai anggaran militer AS adalah sasaran yang sah”.

Para ahli hukum internasional berpendapat, hukum yang mengatur peperangan tidak secara eksplisit melarang serangan terhadap pembangkit listrik. Namun, taktik itu hanya diperbolehkan (dipakai) jika analisis menemukan bahwa keuntungan militer lebih besar daripada kerugian sipil. Hal itu merupakan standar tinggi untuk dipenuhi dan dirancang untuk memisahkan target sipil dan militer dalam perang.

Geoffrey Corn, profesor hukum militer di Texas Tech University dan pensiunan letnan kolonel di Angkatan Darat AS yang bertugas sebagai pengacara militer, mengatakan, ancaman Trump yang terdiri atas 51 kata dan sebagian besar dalam huruf kapital tidak tampak seperti pesan yang sudah melalui pengawasan hukum yang cermat. Padahal, pengawasan hukum itu diperlukan untuk membenarkan serangan terhadap infrastruktur sipil.

Serangan luas semacam itu, menurut Corn, kemungkinan besar akan menjadi kejahatan perang. Bagi para pemimpin militer, hal itu dapat memaksa mereka untuk memilih antara mematuhi perintah untuk melakukan kejahatan perang atau menolak dan menghadapi sanksi pidana karena ketidakpatuhan yang disengaja.

Bersamaan dengan keluarnya ultimatum Trump, Iran pada Sabtu malam menyerang Gurun Negev, wilayah Israel selatan. Wilayah itu dekat dengan lokasi penelitian nuklir rahasia Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan adalah ”keajaiban” bahwa serangan itu tidak menelan korban jiwa meski puluhan orang terluka. (AP)