Negara Teluk Tetap Siaga meski AS-Iran Gencatan Senjata

JAKARTA, KOMPAS — Ledakan di negara-negara sekitar Teluk Persia masih terus terdengar selepas Amerika Serikat-Iran menyepakati gencatan senjata. Negara-negara Teluk terus siaga sembari berharap ada solusi permanen atas konflik di kawasan.

Dilaporkan Turkiye Today dan Oman Observer pada Rabu (8/4/2026) malam, Uni Emirat Arab (UEA) dituding menyerang fasilitas industri energi Iran di Pulau Lavan. Mengutip media di Iran, Mizan News, UEA disebut mengerahkan jet tempur Mirage 2000-9 dalam serangan itu.

Dari Kuwait, Bahrain, Qatar, dan UEA ada laporan serangan pesawat nirawak dan rudal balistik. Laporan itu tersiar sebelum dan selepas kabar Pulau Lavan diserang.

Abu Dhabi menyebut, 17 rudal dan 25 pesawat nirawak Iran diarahkan ke UEA pada Rabu. Semuanya bisa dicegat.

Sejak AS-Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026, negara-negara di sekitar Teluk Persia jadi sasaran pembalasan Iran. Teheran berdalih, negara-negara itu jadi lokasi peluncuran serangan AS ke Iran. Negara-negara itu juga menampung tentara dan persenjataan serta pendukung serangan AS ke Iran.

Duta Besar UEA di Jakarta Abdulla Salem AlDhaheri menyebut bahwa Iran menembakkan 520 rudal balistik dan 26 rudal jelajah ke UEA pada 28 Februari-7 April 2026. Iran juga mengarahkan 2.221 pesawat nirawak serang ke UEA.

Hingga 85 persen rudal dan pesawat nirawak Iran diarahkan ke anggota Organisasi Kerja Sama Teluk (GCC). Sisanya mengarah ke Israel.

”Uni Emirat Arab, negara-negara GCC, dan Jordania sudah menunjukkan sikap menahan diri, tanggung jawab, dan disiplin. Kami tidak membalas dengan cara yang sama meskipun menghadapi serangan berulang. Kami meyakini kepemimpinan tidak diukur dari eskalasi, tetapi dari kemampuan untuk mencegah meluasnya konflik,” kata AlDhaheri pada Rabu malam.

Meski mayoritas bisa dicegat di udara, aneka perangkat serangan itu tetap berbahaya. Setidaknya 13 warga sipil tewas dan 217 lain cedera di UEA akibat tertimpa puing aneka perangkat serangan itu.

UEA dihuni warga dari banyak negara. Selama gelombang serangan Iran, menurut AlDhaheri, semua warga asing di UEA dan negara sekitar aman.

Abu Dhabi mencatat setidaknya 85.000 WNI tinggal di UEA. Ada ribuan warga dari ratusan negara lain yang juga tinggal di UEA.

UEA juga mencatat kerusakan parah berbagai fasilitas penting. Pelabuhan, bandara, kilang minyak, sampai perumahan rusak akibat serangan Iran.

”Izinkan saya menegaskan satu hal dengan sangat jelas: Ini bukan konflik agama. Upaya untuk membingkai konflik ini sebagai perang agama adalah menyesatkan dan tidak mencerminkan realitas yang terjadi. Ini adalah persoalan keamanan, kedaulatan, dan hukum internasional, bukan agama,” ujar AlDhaheri.

Kementerian Luar Negeri UEA menyatakan, perlu sikap tegas atas korban dan kerusakan itu. ”Perlu pendekatan komprehensif dan berkelanjutan yang mengatasi seluruh ancaman Iran, termasuk kemampuan nuklirnya, rudal balistik, drone, kemampuan militer, dan proksi serta kelompok teroris yang berafiliasi, sambil mengakhiri ancaman terhadap kebebasan navigasi, serta perang ekonomi dan pembajakan di Selat Hormuz,” demikian pernyataan Kemenlu UEA.

Sementara Duta Besar Bahrain di Jakarta, Ahmed Abdulla Alhajeri, menyesalkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengadopsi rancangan resolusi Manama soal Selat Hormuz. Sebab, China dan Rusia memveto usulan itu. Bahrain akan mencoba mendorong rancangan itu.

”Praktik permusuhan Iran dalam menutup navigasi di Selat Hormuz itu jelas melanggar hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Ini ancaman serius terhadap navigasi internasional, pasokan energi, perdagangan global, dan kepentingan semua negara di seluruh dunia. Ini secara sengaja melanggar Resolusi 2817,” ujarnya.

Bersama negara di kawasan dan wilayah lain, UEA terus mendorong peredaan konflik dan permusuhan. AlDhaheri menegaskan ini bukan sekadar isu regional, melainkan isu global.

”Kami selalu meminta deeskalasi dan genjatan senjata. Kami tidak ingin melihat eskalasi apa pun terjadi lagi, dan berbicara soal diplomasi sebagai jalan utama menjaga perdamaian, meredam konflik, dan membangun stabilitas global. Kami akan terus bekerja sama dengan para mitra internasional, termasuk Indonesia, untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmurah bersama,” ujarnya.

Penasihat Senior Presiden UEA untuk Diplomasi, Anwar Gargash, menyebut bahwa gencatan senjata tidak cukup jadi solusi. Sebab, tak ada kepercayaan pada pemerintahan Iran saat ini.

Dibutuhkan arsitektur keamanan lebih luas. Hal itu menyangkut isu persenjataan dan perilaku para aktor kawasan. Tak kalah penting, mekanisme stabil untuk kebebasan berlayar di Selat Hormuz.

Dalam wawancara dengan Euronews, Gargash menegaskan bahwa UEA siap bergabung dengan inisiatif AS untuk menjaga kebebasan di Selat Hormuz. Abu Dhabi menilai, inisiatif itu bagian dari solusi jangka panjang.

”Masalah ini (Hormuz) harus menjadi bagian integral dari penyelesaian konflik apa pun, dengan kesepakatan yang jelas tentang hal itu. Bagi kami, Selat Hormuz tidak dapat disandera oleh satu negara mana pun karena jalur itu penting bagi ekonomi dan perdagangan dunia,” kata Gargash.

Ia menyebut, AS mitra keamanan penting UEA. Abu Dhabi akan terus menguatkan relasi dengan Washington DC. ”Sikap Amerika yang mendukung kami dan membantu kemampuan kami dalam hal pertahanan udara sangat luar biasa,” ujarnya untuk menanggapi tuntutan Iran agar UEA melepaskan diri dari AS.

Di tengah perang, perekonomian juga diklaim tak terganggu di tengah konflik. Perbankan masih aman dengan rasio kecukupan modal 17 persen dan rasio cakupan likuiditas di atas 146 persen. ”Jauh di atas standar internasional,” kata AlDhaheri.

Perbankan UEA beraset 5,4 triliun dirham. Modal kuat dan likuiditas tinggi menjadi ukuran keamanan.