AS-Israel Tersudut dalam Sidang Majelis Umum PBB

NEW YORK, KOMPAS — Amerika Serikat dan Israel mendapat tekanan besar dalam pembukaan sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kendati tidak langsung menyebut nama, seruan yang mengemuka dari sejumlah tokoh dan kepala negara menyentil kebijakan luar negeri kedua negara itu.

Pekan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum Ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU Ke-81 PBB) resmi berlangsung di New York, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026) waktu setempat. Tema pada tahun adalah ”Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers For All”.

Hingga Senin (21/9/2026), sebanyak 131 kepala negara atau pemerintahan serta 15 wakil kepala negara dan pemerintahan terkonfirmasi hadir. Selain itu, sebanyak 42 pejabat tingkat menteri turut hadir, termasuk Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang memimpin delegasi Indonesia. 

Dalam pidato terakhir sebelum mengakhiri masa tugasnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, warga dunia saling bergantung di antara satu sama lain. Namun, tatanan global sedang berjalan menuju arah multipolar sehingga dapat menjadi terfragmentasi dan mengedepankan transaksionalisme.

”Namun, ada jalan lain. Dunia dapat berjalan menuju multipolaritas yang terhubung (networked multipolarity) yang membuat dunia saling bergantung melalui hubungan ekonomi, politik, sosial, dan teknologi yang erat,” kata Guterres yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 31 Desember 2026.

Menurut dia, sistem itu dapat menciptakan kondisi banyak pusat kekuatan yang bisa hidup berdampingan dalam kerangka hukum internasional dan aturan. Dunia bisa terhindar dari kecenderungan hegemoni dan ”keretakan besar”.

Guterres melanjutkan, membangun dunia yang terhubung dapat dimulai dengan negara-negara adidaya sadar tentang kemampuan diri. ”Kekuatan militer tidak menjamin perdamaian. Kekuatan ekonomi tidak menjamin stabilitas. Kekuatan teknologi tidak dapat menjamin keamanan,” tuturnya.

SMU PBB 2026 berlangsung ketika perang Amerika Serikat-Israel dan Iran dan perang Ukraina-Rusia masih berlangsung. Krisis di Gaza, Sudan, Kongo, dan Myanmar juga belum berakhir.

Sementara itu, AS sedang terlibat dalam perang dagang dan teknologi akal imitasi (AI) dengan China. Padahal, dunia sedang mengalami pemanasan global, peningkatan ketidaksetaraan, dan peningkatan biaya hidup.

Sesuai tradisi, giliran Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva yang pertama menyampaikan pidato. Lula memperingatkan soal campur tangan asing dalam urusan internal negara lain, khususnya pemilu. Ia juga mendesak para pemimpin dunia bertindak tegas merespons peningkatan konflik global.

”Kami tidak akan membiarkan musuh-musuh demokrasi, baik domestik maupun asing, untuk merusak kehendak rakyat. Demokrasi Brasil adalah milik rakyat Brasil. Brasil akan terus menjadi negara berdaulat. Tidak seorang pun akan mengalihkan kami dari jalan ini,” tutur Lula sebelum giliran Presiden AS Donald Trump berbicara.

Hubungan Lula dan Trump sedang memanas. Tahun lalu, Trump memberlakukan tarif putaran awal terhadap Brasil untuk membela sekutunya, mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang bersalah atas percobaan kudeta. Trump turut menetapkan sejumlah kebijakan lain yang merugikan Lula secara politik.

Dalam forum ini, baik Israel maupun AS menuai kritik atas kebijakan dalam isu Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Guterres menyampaikan, walau Hamas memicu perang itu pada 2023, serangan Israel di Gaza terjadi dalam skala kehancuran yang belum pernah terlihat selama sepuluh tahun ia menjadi Sekjen PBB.

PBB pun kesulitan untuk menjalankan mandat di Gaza. Bahkan, staf dan personel kemanusiaan PBB di sana terancam. Padahal, semua pihak, termasuk AS dan Israel, seharusnya mematuhi hukum internasional dan perintah Mahkamah Internasional.

Sementara itu, kekerasan, pengusiran, dan perluasan permukiman oleh Israel di Tepi Barat berlanjut. ”Kita tidak dapat membiarkan solusi dua negara lenyap di depan mata kita,” tutur Guterres.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memulai pidato dengan menyayangkan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak dapat hadir dalam sidang untuk kedua kali secara berturut-turut. Pekan lalu, AS menolak visanya sehingga Abbas mesti berpartisipasi melalui video. Padahal, Palestina telah mendapat pengakuan sebagai negara oleh kebanyakan anggota PBB.

Erdogan turut mengecam aksi Israel di Gaza dan Tepi Barat serta meminta negara-negara meningkatkan tekanan terhadap Israel. Pidato ini membuat delegasi Israel meninggalkan ruangan. Perwakilan Palestina bertepuk tangan.

”Gaza adalah kamp konsentrasi paling tidak manusiawi dan memalukan di zaman kita. Bahkan, dengan gencatan senjata yang dicapai melalui upaya Presiden Trump dan negara-negara lain, Pemerintah Israel tidak mau menghentikan pendudukan. Sementara itu, Tepi Barat mengalami periode teror yang paling parah,” imbuh Erdogan.

Presiden Perancis Emmanuel Macron juga mengecam diplomasi Trump di Gaza. Sebab, klaim keberhasilan Trump bahwa perdamaian telah tercapai tidak kunjung membuat satu pun koridor kemanusiaan dapat dibuka untuk rakyat Palestina.

”Kredibilitas apa yang kita miliki jika terus bersikap pasif terkait Gaza? Beberapa orang membanggakan perdamaian yang konon telah tercapai. Namun, perdamaian itu belum membuka kembali akses kemanusiaan. Apakah kita hanya akan menyaksikan tontonan yang seharusnya membuat kita semua malu ini?” kata Macron dalam pidato terakhirnya di PBB.

Perancis dan beberapa negara Barat lain telah mengakui negara Palestina dalam SMU Ke-80 PBB. Meski terlambat memberi pengakuan, Paris juga sudah memperketat tekanan lewat sanksi atas aksi Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Bagi Perancis, aksi Israel tidak masuk akal karena Hamas tidak berkuasa di wilayah tersebut.

Sesuai prediksi, AS dan Israel memberi pernyataan yang berisi pembelaan diri dan memberi komentar pedas merespons kritik tersebut, khususnya kepada Perancis. Menanggapi kritik Macron, juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, mengatakan, Trump telah mengakhiri perang Hamas-Israel dan sekarang memimpin implementasi 20 poin perjanjian damai di Gaza.

”Sementara yang lain hanya berbicara, Presiden menghadapi masalah kompleks ini secara langsung. Tidak ada yang berbuat lebih banyak untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan ini,” ujar Kelly.

Israel balas mengecam Macron. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memiliki hubungan yang buruk dengan Macron.

”Absurditas mengerikan dari pernyataan Emmanuel Macron sungguh mencengangkan. Hamas membunuh banyak warga sipil Israel di Yudea dan Samaria. Ketidaktahuan bukanlah alasan untuk menghapus darah mereka,” bunyi pernyataan kantor PM Netanyahu itu.

Pernyataan kantor tersebut menggunakan nama Alkitab untuk Tepi Barat. Netanyahu diperkirakan akan menyampaikan pidato yang menantang di SMU PBB pada Kamis (24/9/2026).

Tidak ketinggalan, Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee turut mencela pernyataan Macron. ”Sulit membayangkan pidato yang lebih jauh dari kenyataan daripada pidato Macron di PBB,” tulis Huckabee di X. (AFP/REUTERS)