AS Keluar dari Transisi Energi, Indonesia Jangan Latah

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia jangan latah mengikuti keputusan Pemerintah Amerika Serikat keluar dari berbagai perjanjian mitigasi krisis iklim dan penurunan emisi. Indonesia memiliki banyak mitra potensial yang bisa diajak bekerja sama melakukan peralihan ke energi terbarukan, selama Indonesia konsisten dengan komitmen tersebut.

”Jangan sampai pemerintah kita mengeluarkan mixed signal atau sikap yang bertolak belakang dengan komitmen niremisi selama ini. Jika sikap kita plin-plan, tidak ada investor yang mau bekerja sama dengan Indonesia,” kata Pengampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Adila Isfandiari di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Pada Kamis (6/3/2025), Afrika Selatan (Afsel) dan Indonesia mengumumkan bahwa AS keluar dari skema Program Transisi Energi Berkeadilan (JETP). Di dalam skema tersebut, Indonesia pada 2022 memperoleh janji pembiayaan sebesar 20 miliar dollar AS. Dananya akan dipakai memesiunkan pembangkit berbahan bakar batubara secara bertahap.

Di dalam keterangan dari Afsel disebut, Kedutaan Besar AS di Pretoria telah mengabari Afsel 28 Februari 2025. Pretoria mengatakan, mereka memahami keputusan itu adalah hak prerogatif Presiden AS Donald Trump.

”Berbagai program yang sudah dijalankan dan yang sedang direncanakan di Afsel kini dibatalkan,” kata Chrispin Phiri, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Afsel.

Meskipun begitu, Afsel berjanji melanjutkan proses peralihan energi. Mereka mencari mitra-mitra baru yang berpandangan sama.

Sementara itu, Kepala Sekretariat JETP Indonesia Paul Butarbutar mengungkapkan, hibah untuk Indonesia tetap diberikan sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dana itu berasal dari investor swasta dan negeri. Menurut dia, AS tetap akan bekerja sama dengan Indonesia di sektor transisi energi selama sesuai dengan kebutuhan AS.

Padahal, pada Juli 2024, Asisten Menteri Keuangan AS Bidang Perdagangan Internasional dan Pembangunan Alexia Latortue datang ke Jakarta. Ia mengatakan, apabila Indonesia bisa melakukan transisi energi, kesempatan ekonomi yang diperoleh luar biasa. Per 2050, nilai industri hijau dunia diperkirakan mecapai 10,3 triliun dollar AS.

”Indonesia sudah berkomitmen pada 2024, pertama di Konferensi Tingkat Tinggi Iklim (COP) 29 di Baku, Azerbaijan. Kedua, komitmen itu diutarakan oleh Presiden Prabowo Subianto di KTT G20 Brasil bahwa per 2040, Indonesia lepas dari batubara,” kata Adila.

Adila menuturkan, Indonesia memerlukan dana besar untuk beralih ke energi hijau. PT PLN saja memerlukan dana hingga Rp 4.000 triliun untuk membangun sarana pembangkit energi terbarukan. Selain AS, ada banyak mitra yang bisa membantu, beberapa di antaranya ialah Uni Eropa, Uni Emirat Arab, dan China.

Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping menandatangani nota kesepahaman mengenai investasi energi terbarukan dengan nilai 10 miliar dollar AS. China memiliki kapasitas menghasilkan 220 gigawatt energi surya dalam satu tahun, sementara Indonesa belum mampu menghasilkan 1 gigawatt.

Salah satu pendiri dan Komite Penggerak Muslim untuk Aksi Solusi Iklim Bersama (MOSAIC), Rika Novayanti, menerangkan, keluarnya AS dari JETP akan memberi dampak psikologis dan diplomatik terhadap komitmen iklim global. Alasannya karena negara-negara berkembang sangat bergantung pada donor dan bisa-bisa mereka skeptis terhadap janji peralihan energi. Apalagi, sejumlah dana dari negara donor belum cair sesuai dengan ketentuan.

Meskipun begitu, negara-negara lain yang membaca keinginan AS untuk keluar telah mengambil ancang-ancang. Jerman dan Jepang, misalnya, yang mengambil alih kepemimpinan di JETP, sehingga masih ada harapan bagi transisi energi.

”Ini sebenarnya juga kesempatan bagi Indonesia agar lebih aktif secara internasional, misalnya menggagas aliansi selatan-selatan untuk iklim dan energi,” kata Rika.

Rika menekankan, skema energi dan ketahanan pangan Indonesia agar tidak terjebak di dalam sistem penanaman monokultur. Guna menunjukkan komitmen dan menarik lebih bayak mitra, Indonesia menahan diri dari membuka lahan baru guna menghindari konflik sosial. Sistem tanamnya juga silvikultur dan mengajak kembali masyarakat adat berpartisipasi di dalam penurunan emisi.

”Indonesia harus memastikan kebijakan transisi energi tidak bergantung pada tren global dan donor, tetapi bagian strategi pembangunan nasional. Ini yang memberi Indonesia daya tawar lebih kepada investor negara, swasta, ataupun lembaga filantropi,” ujarnya.

JETP digagas di COP 26 Skotlandia pada 2021 dan beranggotakan negara-negara maju. Di dalam skema itu, Indonesia, Afsel, Senegal, dan Vietnam adalah negara-negara pertama yang menerima pinjaman untuk penurunan emisi dan peralihan ke energi terbarukan.

Trump sejak berkampanye pada 2024 mengatakan melakukan niremisi adalah omong kosong. Menurut dia, AS harus fokus dengan dirinya sendiri, bukan negara-negara lain.

Ia menuduh negara-negara lain hidup dengan memoroti AS. Selain itu, Trump menginginkan AS secara besar-besaran mengeksploitasi bahan bakar fosil yang ada demi keuntungan ekonomi maksimal.

Utusan Khusus Iklim Inggris Rachel Kyte menyatakan kembali komitmen negaranya memitigasi krisis iklim. Ia menyayangkan keputusan AS keluar dari JETP dan Perjanjian Paris 2015 yang mengamanatkan penurunan suhu Bumi 1,5 derajat celsius agar tidak terjadi kerusakan permanen akibat pemanasan global.

”Selama negara-negara mitra menunjukkan komitmen, sektor-sektor swasta akan datang berinvestasi,” katanya.

COP 30 akan dilangsungkan di Brasil pada November 2025. Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Brasil Marina Silva mengatakan, tantangan geopolitik dan geoekonomi semakin besar. Ini membuat mitigasi iklim semakin sarat dengan kepentingan politik.

Salah satu contohnya ialah keputusan Trump mengeluarkan AS dari Perjanjian Paris dan melakukan perang dagang dengan Kanada, Meksiko, serta China. Wadah-wadah kerja sama internasional harus diperkuat. (AFP/REUTERS)