Redam Gejolak Harga Minyak, AS Longgarkan Sanksi pada Rusia

WASHINGTON, JUMAT — Perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran memicu gejolak harga energi dunia. AS berupaya meredam gejolak dan meningkatkan pasokan serta mengizinkan negara-negara membeli minyak mentah dari Rusia.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Kamis (12/3/2026) atau Jumat waktu Jakarta mengatakan, upaya tersebut merupakan langkah untuk menstabilkan pasar energi global. Langkah itu merupakan langkah terbaru Trump untuk melonggarkan sanksi yang membatasi industri minyak Rusia.

CBS News pada Jumat (13/3/2026) memberitakan, produk yang boleh dibeli adalah minyak bumi dari Rusia yang dimuat ke kapal pada atau sebelum hari Kamis. Menurut dokumen yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS, kebijakan tersebut akan berlaku hingga 11 April 2026 tengah malam waktu Washington.

Bessent menambahkan, pengecualian sanksi tersebut merupakan kebijakan jangka pendek dan terbatas. Kebijakan itu juga tidak akan memberi keuntungan finansial besar bagi Moskwa.

”Langkah ini merupakan kebijakan jangka pendek yang dirancang secara terbatas,” tulis Bessent di X, seperti dikutip Reuters. ”Kebijakan pengecualian ini hanya berlaku untuk minyak yang sudah dalam perjalanan dan tidak akan memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi Pemerintah Rusia, yang memperoleh sebagian besar pendapatan energinya dari pajak yang dikenakan pada saat ekstraksi,” tulis Bessent di X.

Sebelum kebijakan jangka pendek tersebut dirilis, merujuk laman Trading Economics, harga minyak di bursa Brent berada di angka 101 dolar AS per barel. Setelah Washington mengumumkan kebijakan pengecualian sanksi, harga minyak Brent merangkak turun ke hingga di bawah 100 dolar AS per barel.

Pengumuman pencabutan sanksi AS tersebut, menurut utusan Presiden Rusia Kirill Dmitriev, akan memengaruhi 100 juta barel minyak mentah Rusia. Jumlah itu setara dengan hampir satu hari produksi global.

Pengecualian sanksi terhadap minyak Rusia itu tidak didukung oleh sekutu AS di Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melonggarkan sanksi terhadap Rusia.

Pernyataan itu disampaikannya setelah berpartisipasi dalam pembicaraan jarak jauh dengan para pemimpin G7, Rabu lalu. Pembicaraan itu membahas dampak perang Iran terhadap pasar minyak dan gas.

Kepada radio BBC, Jumat, Menteri Energi Inggris Michael Shanks mengatakan, Pemerintah Inggris sama sekali tidak akan melonggarkan sanksi terhadap Rusia. Ia menggambarkan, saat ini adalah ”momen kritis dalam agresi Rusia terhadap Ukraina”.

Kebijakan pelonggaran yang ditetapkan AS diambil setelah Presiden Donald Trump menggelar pembicaraan via telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pembicaraan tingkat tinggi yang digelar pada 9 Maret lalu dilanjutkan dengan kunjungan Utusan Khusus Presiden Putin, Kirill Dmitriev, ke AS.

Kunjungan itu dilakukan untuk membahas krisis energi saat ini. Di AS, Dmitriev bertemu dengan delegasi AS, di dalamnya termasuk utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner.

”Dengan latar belakang krisis energi yang semakin meningkat, pelonggaran lebih lanjut terhadap pembatasan pasokan energi Rusia tampaknya semakin tak terhindarkan meskipun ada penolakan dari beberapa birokrat Brussels,” tulis Dmitriev dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram pada hari Jumat.

AS, merujuk pemberitaan BBC pada 23 Oktober 2025, melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Kementerian Keuangan AS merilis sanksi bersejarah terhadap raksasa minyak milik Rusia. OFAC memasukkan dua perusahaan minyak terbesar Rusia ke dalam sanksi, yakni Rosneft dan Lukoil.

Penerapan sanksi bertujuan menekan Moskwa agar segera mengakhiri perang di Ukraina. Tujuan AS memasukkan dua raksasa minyak dalam penerapan sanksi adalah untuk menekan kemampuan finansial Kremlin mendanai perang di Ukraina.

Menyusul pengumuman dari Departemen Keuangan AS, Wakil Perdana Menteri Thailand Phipat Ratchakitprakarn mengatakan negaranya siap membeli minyak mentah Rusia. Thailand sedang mempersiapkan pembicaraan.

Departemen Keuangan AS sebelumnya mengeluarkan pengecualian 30 hari pada tanggal 5 Maret khusus untuk India. Langkah itu memungkinkan New Delhi untuk membeli minyak Rusia yang tertahan di laut.

Melengkapi pengecualian sementara itu, Trump lantas memerintahkan International Development Finance Corporation (IDFC) AS untuk menyediakan asuransi risiko politik dan jaminan keuangan untuk perdagangan maritim di Teluk. Trump juga menegaskan, Angkatan Laut AS dapat mengawal kapal-kapal di wilayah tersebut.

”Presiden mengambil setiap tindakan yang dia bisa untuk menurunkan harga. Anda akan melihat lebih banyak lagi di hari-hari mendatang,” kata Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller dalam program ”Primetime” Fox News pada hari Kamis.

Selain AS, 32 negara anggota Badan Energi Internasional (IEA) dengan suara bulat pada Rabu (11/3/2026) sepakat untuk melepas 400 juta barel minyak dari cadangan darurat mereka ke pasar. Langkah IEA itu untuk mengatasi gangguan di pasar minyak yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah.

Dalam laman resmi IEA disebutkan, keputusan itu diambil dalam pertemuan luar biasa pemerintah negara-negara anggota IEA pada Selasa (10/3/2026). Pertemuan itu diselenggarakan oleh Direktur Eksekutif IEA untuk menilai kondisi pasar di tengah konflik di Timur Tengah dan mempertimbangkan opsi untuk mengatasi gangguan pasokan.

”Tantangan pasar minyak yang kita hadapi belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala yang besar. Oleh karena itu, saya sangat senang bahwa negara-negara anggota IEA telah merespons dengan tindakan kolektif darurat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol dalam laman resmi IEA.

”Pasar minyak bersifat global, jadi respons terhadap gangguan besar juga harus global. Keamanan energi adalah mandat pendirian IEA, dan saya senang bahwa anggota IEA menunjukkan solidaritas yang kuat dalam mengambil tindakan tegas bersama,” ujar Birol.

Cadangan darurat akan tersedia di pasar dalam jangka waktu yang sesuai dengan keadaan nasional masing-masing negara anggota. Beberapa negara anggota juga akan melengkapi dengan langkah-langkah darurat tambahan.

Negara-negara anggota IEA memiliki cadangan darurat lebih dari 1,2 miliar barel, dengan tambahan 600 juta barel cadangan industri yang dipegang berdasarkan kewajiban pemerintah. Pelepasan cadangan terkoordinasi ini merupakan pelepasan keenam dalam sejarah IEA yang didirikan pada tahun 1974. Tindakan kolektif sebelumnya dilakukan pada tahun 1991, 2005, 2011, dan dua kali pada tahun 2022.

Konflik di Timur Tengah yang dimulai pada 28 Februari 2026 sudah menghambat aliran minyak melalui Selat Hormuz. Volume ekspor minyak mentah dan produk olahan saat ini kurang dari 10 persen dari tingkat sebelum konflik. Hal ini memaksa operator di seluruh wilayah untuk menghentikan atau mengurangi sebagian besar produksi.

Rata-rata 20 juta barel minyak mentah dan produk minyak per hari melewati Selat Hormuz pada tahun 2025, atau sekitar 25 persen dari perdagangan minyak dunia melalui jalur laut. Pilihan untuk aliran minyak yang dapat menghindari Selat Hormuz sangat terbatas. (AFP/REUTERS)