Asap Karhutla Ganggu Kesehatan Warga Kalimantan

BALIKPAPAN, KOMPAS — Seiring memuncaknya musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan mulai menimbulkan asap yang mengganggu kegiatan sehari-hari warga. Pemerintah didesak mengevaluasi total kejadian menahun ini.

Dampak paling nyata dirasakan oleh warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bagus (32), salah seorang warga, mengaku khawatir lantaran kabut asap tebal merembes masuk ke dalam rumah melalui celah ventilasi udara hingga ke kamar tidur. Anaknya yang berusia 11 tahun mulai mengeluhkan sesak napas akibat kondisi tersebut. 

”Kami sudah bawa ke dokter. Ini gangguan ISPA (infeksi saluran pernapasan akut). Sekarang anak kami ungsikan ke tempat orangtua yang kabut asapnya tidak parah,” ujar Bagus, dihubungi dari Balikpapan, Selasa (11/8/2026).

Ia meminta pemerintah memberikan solusi jangka pendek yang cepat agar kehidupan dan kesehatan warga tidak terganggu. Dalam jangka panjang, ia mendesak evaluasi total bencana yang muncul setiap tahun ini.

”Tahun ini lebih parah dari 2025. Semestinya ini bisa dicegah dan pelakunya ditangkap,” keluhnya.

Merespons kondisi krisis tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan status darurat karhutla. Langkah ini diambil menyusul buruknya kualitas udara yang sempat menembus angka AQI 193 dengan konsentrasi partikel di atas 200 mikrogram per meter kubik pada malam hari serta adanya lonjakan kasus ISPA sebesar 5 persen.

Sebagai langkah antisipasi untuk melindungi keselamatan anak-anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

”Untuk siswa TK, PAUD, SD, dan SMP agar tidak belajar tatap muka di sekolah, tetapi melalui daring,” kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dalam keterangan resmi.

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla Tahun 2026 di Jakarta, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyatakan bahwa tiga provinsi di Kalimantan masuk dalam enam provinsi prioritas karena terdampak karhutla parah. 

BNPB mencatat, hingga 9 Agustus 2026, lahan terbakar di Kalimantan Barat merupakan yang paling luas, yakni 28.680,47 hektar, diikuti Kalimantan Tengah seluas 3.069,52 hektar dan Kalimantan Selatan 383,07 hektar.

Suharyanto menyebut tim gabungan di lapangan fokus pada operasi darat dan udara. Tujuan utamanya adalah mencegah api merembet lebih luas dan memadamkan bara di dalam lahan gambut yang menimbulkan asap.

Pemerintah menyiagakan 35 armada udara yang terdiri dari 12 pesawat patroli, 21 helikopter water bombing, dan 2 pesawat operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk menyokong pemadaman di lapangan. Namun, OMC untuk menurunkan hujan sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan yang diprediksi terbatas hingga akhir Agustus. 

”Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam,” ujar Suharyanto.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) mencatat terdapat 603 titik panas dan 48 kejadian karhutla. Pemerintah setempat mengerahkan 10.700 personel gabungan untuk pemadaman dan pendinginan.

”Deteksi dini dan respons cepat menjadi kunci agar api dapat segera dikendalikan,” kata Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalteng Ahmad Toyib.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fathimatuzzahra memfokuskan strategi pada mitigasi teknis dan pengamanan obyek vital, seperti Ring 1 Bandara Syamsudin Noor dan kawasan konservasi Tahura Sultan Adam dari ancaman kebakaran.

Hal itu dilakukan agar karhutla tak mengganggu penerbangan dan hutan konservasi. Untuk kawasan Tahura Sultan Adam, pemasangan tandon dilakukan berkala, optimalisasi aliran air, dan pembersihan pinggir jalan.

Walhi memantau titik panas di Indonesia pada 1 Januari-27 Juli 2026. Secara keseluruhan, terdapat 34.262 hotspot di Kalimantan dengan luas indikatif kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 33.837 hektar. Sebagian besar titik panas memiliki tingkat kepercayaan menengah hingga tinggi, yang menunjukkan tingginya potensi kebakaran.

Analisis spasial Walhi menunjukkan 25.524 hotspot atau sekitar 74 persen dari seluruh titik panas di Pulau Kalimantan berada di kawasan konsesi perusahaan. Sebanyak 10.739 titik berada di HGU perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik di konsesi pertambangan, dan 6.905 titik di kawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

Koordinator Pengampanye Walhi Nasional Uli Arta Siagian, dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (29/7/2026), menyatakan, temuan tersebut memperlihatkan persoalan karhutla bukan sekadar dipicu faktor cuaca, melainkan juga lemahnya tata kelola sumber daya alam.

”Data kami menunjukkan 74 persen hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Lagi-lagi data ini membuktikan akar masalah karhutla, yakni gagalnya negara memastikan perlindungan ekosistem penting, seperti gambut dan hutan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan,” ucap Uli (Kompas, 29/7/2026).