ASEAN, Baju Zirah Diplomasi Indonesia

Dunia akhir-akhir ini melihat perubahan yang dramatis dari sosok Amerika Serikat sebagai adidaya. Setelah Perang Dunia II berakhir, AS tampil sebagai kekuatan utama yang menekankan dan memprioritaskan pendekatan multilateral.

Berangkat dari kengerian akibat perang, negeri itu memprakarsai pendekatan yang mengedepankan kerja sama sekaligus mempromosikan kepentingan global. AS turut memprakarsai berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menjadi aktor utama dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. AS pun terlibat dalam banyak forum multilateral lain, seperti Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Dunia mengamini bahwa kerja sama multilateral dan pendekatan berbasis ketentuan bersama dapat menjaga stabilitas, perdamaian, sekaligus mengantar dunia pada kemakmuran bersama. Akan tetapi, akhir-akhir ini, AS—terutama di era Presiden Donald Trump—semakin meninggalkan ”ruang kerja sama” itu. Trump dengan slogan Make America Great Again (MAGA) justru ”menampar” dunia dengan pendekatan unilateralnya.

Alih-alih mematuhi ketentuan WTO, demi memenangi ”pertarungan dagang”, Trump mengenakan tarif impor tambahan kepada semua negara mitra, tanpa kecuali. Trump pun membawa AS hengkang dari WHO dan sebelumnya menarik keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran 2015 yang diprakarsai pendahulunya, Presiden Barack Obama.

Bahkan, demi memaksa Iran mau duduk berunding terkait program nuklir Teheran, AS menyerang Iran. Washington mengabaikan kedaulatan Iran dengan dalih menghambat ambisi nuklir Iran yang sejatinya semata-mata demi pemenuhan energi dan tujuan damai lainnya.

Akan tetapi, tidak hanya AS yang bersikap seperti itu. Sejumlah negara besar lain, seperti Rusia dan China, juga cenderung menggunakan pendekatan yang sama. Rusia memperlihatkannya saat menyerbu Ukraina, sementara China memperlihatkannya saat mengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan.

Ketiga negara itu juga kerap melakukan veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merefleksikan pendekatan diplomasi berciri unilateral. AS, misalnya, kerap memveto rancangan resolusi terkait Israel, khususnya dalam perkara Gaza. Sementara China dan Rusia kerap menggunakan veto dalam perkara Korea Utara dan Iran.

Sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah berulang kali mendesak pentingnya reformasi dalam tubuh Dewan Keamanan PBB. Arahnya adalah agar tidak ada kekuatan yang bisa semena-mena memaksakan kepentingan mereka dan mengoyak norma-norma internasional sekaligus menjamin keadilan dan kesetaraan ditegakkan.

Seiring itu, negara-negara kekuatan menengah, Korea Selatan, Kanada, Australia, Turki, dan Indonesia, perlu lebih keras lagi menyuarakan pentingnya mengedepankan kerja sama multilateral berbasis pada ketentuan dan norma-norma internasional. Sektor kerja sama pun bisa beragam, baik politik, keamanan, maupun ekonomi dan perdagangan.

Di kawasan, Indonesia dapat memulainya dengan memperkokoh ASEAN, ASEAN Plus Three, atau ASEAN Regional Forum. Dalam forum lain, Indonesia dapat menjembatani kepentingan negara berkembang dan negara maju melalui MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia). Arah dari penguatan diplomasi Indonesia di beragam platform tersebut adalah untuk menawarkan alternatif lain ketika pendekatan unilateral menguat dan negara-negara adidaya memaksakan hegemoni mereka.

Meskipun banyak dikritik karena terkesan lamban, enggan berubah, dan mirip ”forum keluarga”, ASEAN sejatinya merupakan platform penting, khususnya bagi perkuatan diplomasi Indonesia. Sejak didirikan pada 8 Agustus 1967, ASEAN telah membentuk Asia Tenggara sebagai kawasan yang stabil, damai, dan menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi positif.

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN, sebagai salah satu pendirinya, tidak diragukan oleh banyak negara di dunia. Ditopang dengan posisi sebagai salah satu kekuatan ekonomi ASEAN, dan sekaligus negara terbesar di Asia Tenggara, tentu Indonesia memiliki ”postur” yang dapat diandalkan dalam beragam forum diplomasi di kancah dunia.

Sebagai negara utama di kawasan, Indonesia tidak dilihat sebagai kekuatan yang ”semena-mena” atau mendiktekan kepentingannya sendiri. Justru melalui ASEAN, Indonesia dengan lantang menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, kesatuan, dan sentralitas ASEAN. ASEAN Outlook of Indo-Pacific adalah salah satu buktinya.

Oleh karena itu, penting untuk menjaga kehadiran dan memperkokoh pengaruh Indonesia di ASEAN. Bagaikan baju atau zirah, ASEAN adalah ”pakaian” yang cocok, pas pada ”tubuh” diplomasi Indonesia.