ASEAN-China Perkokoh Kemitraan Perdagangan dan Bebas Nuklir

KUALA LUMPUR, KAMIS — ASEAN dan China memperkokoh relasi di bidang perdagangan dan bebas nuklir. Kedua pihak tahun ini menandatangani perjanjian perdagangan bebas, yakni ASEAN-China Free Trade Area (ACTA) 3.0. Selain itu, China akan menandatangani perjanjian ASEAN tentang pelarangan senjata nuklir di kawasan.

Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong agar ASEAN-China memperkuat kemitraan strategis dalam pertemuan para menlu ASEAN dan China sebagai rangkaian Pertemuan Para Menlu ASEAN (AMM) di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (10/7/2025).  ”Hubungan ASEAN-China termasuk yang paling dinamis dan berdampak besar di kawasan. Kita harus memastikan kemitraan ini tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga mampu menghadapi tantangan geopolitik,” ujarnya.

Sugiono menambahkan, penandatanganan ACTA 3.0 pada tahun ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ekonomi kawasan yang lebih terbuka dan terintegrasi. Menurut dia, kemitraan ASEAN-China harus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

”Kita harus meningkatkan kerja sama penegakan hukum dan respons bersama terhadap ancaman kejahatan transnasional. Kita harus memastikan wilayah maritim kita tetap menjadi kawasan yang damai sesuai aturan yang berlaku,” kata Sugiono.

Demi memastikan stabilitas laut di kawasan, Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan China dan negara ASEAN lainnya guna menyelesaikan Panduan Tata Perilaku (CoC) di Laut China Selatan pada 2026.

China adalah mitra dagang terbesar ASEAN selama lebih dari 16 tahun terakhir. Demikian pula ASEAN menjadi mitra dagang terbesar China selama enam tahun terakhir.

Indonesia menyambut baik inisiatif Visa ASEAN yang diluncurkan China untuk mempermudah perjalanan para pelaku bisnis dari negara-negara ASEAN dan Timor Leste. Sugiono menyerukan pemajuan ekonomi di sektor prioritas seperti ekonomi digital, transisi energi bersih, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur.

Pada acara yang sama, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan, China akan menjadi bagian dari traktat ASEAN tentang pelarangan senjata nuklir di kawasan segera setelah semua dokumen siap. Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) telah diberlakukan sejak 1997. Traktat ini membatasi penggunaan kekuatan nuklir oleh anggotanya menjadi sebatas untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik.

Tujuan ASEAN adalah agar negara-negara pemilik nuklir dunia, termasuk China, Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Perancis, menandatangani traktat itu. Mereka juga diharapkan berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata nuklir di kawasan, termasuk di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

”China membuat komitmen untuk menjamin penandatanganan traktat tanpa syarat,” kata Menlu Hasan kepada wartawan.

China disebut tengah berkomunikasi dengan negara-negara anggota ASEAN tentang penandatanganan protokol perjanjian. ”China selalu tegas mendukung zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara dan berulang kali menyatakan kesediaan untuk menandatangani protokol traktat itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam pengarahan pers rutin di Beijing.

Dalam draf pernyataan bersama AMM yang dilihat oleh kantor berita AFP disebutkan, pertemuan AMM itu akan memasukkan kecaman terhadap kekerasan sipil yang masih terjadi di Myanmar. Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, ASEAN telah memimpin upaya diplomasi untuk mengakhiri perang saudara di Myanmar.

Sudah tercapai kesepakatan Konsensus Lima Poin. Namun, ASEAN masih berjuang keras untuk mengimplementasikannya. ”AMM mengecam kekerasan yang terus berlanjut terhadap warga sipil dan fasilitas publik,” demikian bunyi rancangan pernyataan bersama yang dilihat AFP.

Selain itu, AMM menyatakan ”keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik dan situasi kemanusiaan di Myanmar”. AMM juga mendesak ”semua pihak yang terlibat untuk mengambil langkah konkret agar segera menghentikan kekerasan tak pandang bulu, menahan diri, serta menjamin perlindungan dan keselamatan warga sipil dan infrastruktur sipil”.

Junta militer Myanmar menjanjikan gencatan senjata sementara dari awal April hingga Juni untuk ”proses rehabilitasi dan pembangunan kembali”, terutama setelah Myanmar diguncang gempa dahsyat bermagnitudo 7,7 yang menewaskan setidaknya 3.800 orang.

Namun, gencatan senjata itu berulang kali gagal akibat serangan udara oleh junta atau serangan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, bulan lalu mengatakan, Myanmar akan menggelar pemilu pada Desember 2025-Januari 2026. (AFP/Reuters)