ASEAN dan Daya Tahan Multilateralisme

Dunia hari ini dipenuhi forum, tetapi kehilangan arah. Negara-negara saling berbicara, tetapi jarang benar-benar mendengarkan. Di tengah kelelahan global terhadap diplomasi yang kian teknokratis, muncul keyakinan bahwa multilateralisme telah usang, bahwa kerja sama yang lamban dan penuh kompromi tak lagi mampu menjawab krisis zaman. Pandangan ini menenangkan karena sederhana, tetapi menyesatkan karena dangkal. Sebab, di balik segala kelambanannya, multilateralisme justru menyimpan daya tahan yang tidak dimiliki oleh forum-forum kecil yang cepat tetapi rapuh. Di antara berbagai bentuk kerja sama internasional, ASEAN menjadi contoh paling menarik dari kekuatan yang tumbuh diam-diam di tengah keraguan.

Asia Tenggara kini bukan sekadar panggung perebutan pengaruh, melainkan cermin dari dunia yang sedang mencari keseimbangan baru. Kawasan ini menjadi tempat di mana gagasan tentang stabilitas, otonomi, dan moralitas politik diuji di bawah tekanan rivalitas kekuatan besar yang kian rapuh. Di balik pertemuan diplomatik yang tampak tenang, sesungguhnya berlangsung pergulatan antara ketertiban dan ketakutan, antara keinginan menjaga perdamaian dan ketidakmampuan mengambil risiko moral. Dunia luar sering memandang Asia Tenggara hanya sebagai wilayah yang bereaksi terhadap situasi global, padahal kawasan ini menyimpan pelajaran penting tentang bagaimana multilateralisme bertahan di tengah ketidakpastian.

Banyak yang beranggapan bahwa kompetisi geopolitik di Asia Tenggara semakin meningkat. Narasi tersebut muncul karena kebiasaan membaca kawasan ini melalui kacamata rivalitas Amerika Serikat dan China. Setiap langkah kapal perang, proyek infrastruktur, dan manuver diplomatik kerap ditafsirkan sebagai perpanjangan dari pertarungan dua kekuatan besar. Pandangan semacam itu menenangkan karena sederhana, tetapi menutup ruang bagi kompleksitas. Kenyataannya, yang meningkat bukan intensitas persaingan, melainkan ketidakpastian tentang siapa yang masih memiliki kemampuan bersaing. Amerika Serikat tengah bergulat dengan kelelahan politik dalam negeri dan kehilangan arah kebijakan luar negeri yang konsisten, sementara China menghadapi tekanan ekonomi dan resistensi sosial yang mengikis daya cengkeramnya di kawasan. Di tengah dua kekuatan tersebut, Asia Tenggara justru menunjukkan kemampuan bertahan, bukan karena kekuatannya besar, melainkan karena kemampuannya menunda, menyesuaikan, dan menegosiasikan setiap konflik dengan cara yang hati-hati.

Namun, kemampuan menunda tidak selalu berarti kebijaksanaan. Ia bisa juga menjadi bentuk ketakutan yang dibungkus kesopanan. Prinsip nonkonfrontasi yang selama ini menjadi kebanggaan ASEAN perlahan berubah menjadi beban moral ketika dihadapkan pada tragedi yang menuntut keberanian. Krisis Myanmar adalah cermin paling jujur dari dilema ini. Sejak kudeta militer pada 2021, ribuan orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi, sementara ASEAN hanya berputar dalam pertemuan dan pernyataan yang kehilangan makna. Lima poin konsensus yang diagungkan tidak lebih dari naskah diplomatik tanpa tindakan. Dunia melihat dan yang tersisa adalah citra organisasi yang terlalu sopan untuk menegur kejahatan serta terlalu berhati-hati untuk menyebut pelanggaran dengan namanya sendiri. Dalam tragedi semacam ini, diplomasi yang menolak menegur sesungguhnya sedang menormalisasi penderitaan.

Meski demikian, di tengah citra pasif tersebut, ASEAN membuktikan bahwa multilateralisme masih relevan. Ketika konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand pecah pada Juli 2025, organisasi ini di bawah kepemimpinan Malaysia dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhasil memediasi kedua pihak hingga mencapai gencatan senjata tanpa syarat. Dunia memuji peran ASEAN yang mampu mempertemukan dua negara bertikai di meja perundingan, bahkan di tengah bayang-bayang rivalitas Amerika Serikat dan China. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ASEAN tetap dapat diandalkan ketika banyak forum lain gagal menghadirkan kepercayaan. Diplomasi kawasan ini masih sanggup menenangkan peluru meski belum selalu mampu menegakkan prinsip.

Keyakinan bahwa forum-forum kecil atau minilateral akan menggantikan multilateralisme juga perlu dipertanyakan. Dari BRICS hingga Quad, banyak yang percaya bahwa forum kecil lebih efisien dan tangkas. Namun, kenyataannya, tidak satu pun dari forum tersebut menghasilkan capaian praktis yang berarti. BRICS terpecah oleh perbedaan kepentingan ekonomi, SCO lebih sering berfungsi sebagai panggung politik simbolik, serta Quad masih terbelah antara idealisme demokrasi dan kalkulasi strategis. Forum-forum seperti ini memang cepat mengambil keputusan, tetapi juga cepat kehilangan relevansi.

ASEAN justru menunjukkan daya tahan yang langka. Dengan segala keterbatasannya, mulai dari mekanisme konsensus yang lambat hingga ketidaksamaan kapasitas antaranggota, organisasi ini tetap menjadi satu-satunya ruang perundingan yang berfungsi di tengah ketegangan global. Dalam dunia yang dipenuhi koalisi instan, kemampuan untuk tetap duduk bersama selama lebih dari lima dekade bukanlah prestasi kecil. Multilateralisme semacam ini memang tidak spektakuler, tetapi justru di situlah nilainya. Ia memelihara percakapan alih-alih mempercepat konfrontasi. Lamban bukan berarti lemah sebab kesabaran politik sering kali menjadi bentuk kekuatan yang paling bertahan lama.

Banyak pula yang berpendapat bahwa ASEAN sedang kehilangan relevansi. Namun, sesungguhnya, semua forum multilateral saat ini menghadapi tekanan yang serupa. Dari PBB hingga WTO, semuanya bergulat dengan polarisasi global dan krisis legitimasi. Dalam konteks ini, kinerja ASEAN justru relatif baik. Tahun ini, organisasi regional tersebut mampu mengambil posisi tegas terhadap proteksionisme, membantu memediasi ketegangan perbatasan Thailand dan Kamboja, serta mempertahankan daya panggilnya sebagai forum yang masih dipercaya banyak pihak. ASEAN memang belum sempurna, tetapi di tengah dunia yang semakin terbelah, kemampuannya mempertemukan berbagai pihak di satu meja tetap merupakan pencapaian yang bermakna.

Di sinilah gagasan Amitav Acharya menjadi relevan. Dalam From Southeast Asia to Indo-Pacific: Culture, Identity, and the Return to Geopolitics (2025), ia menulis bahwa ASEAN bukan sekadar proyek diplomatik, melainkan proyek peradaban yang dibangun di atas kesadaran identitas bersama. Pandangan ini memberi kacamata baru untuk memahami daya tahan ASEAN. Multilateralisme di kawasan ini bertahan bukan karena kekuatan koersif atau kekayaan ekonomi, melainkan karena adanya logika moral yang berbeda dari politik kekuasaan global. ASEAN tidak selalu berhasil, tetapi ia menawarkan alternatif terhadap pola hubungan internasional yang kian transaksional. Dalam pandangan Acharya, kekuatan sejati kawasan ini justru terletak pada kemampuannya menjaga ruang deliberasi dan otonomi di tengah tekanan geopolitik yang menelan banyak wilayah lain.

Gagasan tersebut membantu menjelaskan mengapa kelemahan ASEAN sering disalahartikan sebagai kerapuhan. ASEAN lamban tetapi sabar, berhati-hati tetapi konsisten. Ia memberi ruang bagi negosiasi dan kompromi yang tidak dimiliki oleh forum-forum kecil. Multilateralisme seperti ini mungkin tidak menghasilkan terobosan besar, tetapi ia menjaga jembatan yang memungkinkan percakapan tetap berlangsung ketika banyak pihak memilih jalan konfrontatif.

Namun, agar multilateralisme tetap relevan, ia tidak bisa hanya bertumpu pada elite diplomatik. Dalam konteks ini, pemikiran Gita Wirjawan dalam What It Takes: Southeast Asia (2025) menjadi pengingat penting. Ia menulis bahwa daya saing kawasan tidak bergantung pada besarnya investasi atau kemegahan forum internasional, tetapi pada kemampuan membangun meritokrasi dan sistem pendidikan publik yang terbuka. Multilateralisme yang bertahan adalah multilateralisme yang berpihak pada manusia, yang menanam nilai-nilai rasionalitas dan keadilan ke dalam kebijakan regional. Pandangan Gita ini menggeser fokus multilateralisme dari ruang negosiasi menuju ruang pembelajaran bersama, dari sekadar diplomasi menuju pembangunan kapasitas manusia yang berkelanjutan.

Dalam semangat itulah Indonesia dapat memainkan peran strategis. Multilateralisme bukan sekadar arena diplomasi, melainkan fondasi bagi posisi dan pengaruh Indonesia di dunia. Tanpa multilateralisme, Indonesia kehilangan medan yang memungkinkan pengaruhnya melampaui kapasitas material. Sebaliknya, dengan memperkuat multilateralisme, Indonesia dapat menjadi penyeimbang dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah dunia yang terbelah. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN tidak lagi cukup hanya diukur dari kapasitas menjadi tuan rumah, tetapi dari kemampuan menanamkan arah moral baru bagi kawasan.

Indonesia dapat mendorong pembaruan multilateralisme ASEAN melalui agenda yang konkret dan visioner. Pembentukan ASEAN Knowledge Commons untuk riset lintas universitas, penyusunan Digital Ethics Charter yang mengatur tata kelola teknologi secara adil, atau program mobilitas riset bagi peneliti muda di kawasan adalah langkah-langkah yang tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan, tetapi juga menanamkan legitimasi sosial baru bagi ASEAN. Lebih dari itu, Indonesia perlu menghidupkan kembali diplomasi publik ASEAN agar organisasi ini tidak hanya hadir di ruang negosiasi, tetapi juga di ruang kesadaran masyarakat di kawasan.

Krisis global, mulai dari perang di Ukraina hingga konflik di Timur Tengah, menunjukkan bahwa dunia kini kehilangan pusat moral. Diplomasi internasional semakin teknokratis, kehilangan empati dan arah kemanusiaan. Dalam situasi seperti ini, Asia Tenggara memiliki peluang langka untuk menegaskan diri sebagai kawasan yang menolak ekstremisme geopolitik sekaligus nihilisme moral. ASEAN dapat menjadi contoh bahwa stabilitas tidak harus dibeli dengan keheningan dan konsensus tidak harus berarti ketakutan.

Multilateralisme memang bukan sistem tanpa kelemahan, melainkan ia menawarkan sesuatu yang lebih berharga daripada kecepatan, yakni daya tahan, kebijaksanaan, dan kemampuan menjaga ruang bersama ketika banyak pihak memilih jalan konfrontasi. Dalam dunia yang makin tidak pasti, ASEAN menunjukkan bahwa kelemahan bukan selalu pertanda kegagalan, melainkan bagian dari kekuatan yang tumbuh dari kesabaran. Dunia tidak kekurangan perjanjian, tetapi kekurangan kebijaksanaan. Dan mungkin, di tengah kegaduhan global, Asia Tenggara bisa menjadi tempat di mana kebijaksanaan itu masih berani bertahan, jika kita cukup berani melihat kelemahan bukan sebagai beban, melainkan sebagai sumber kekuatan yang baru.

Virdika Rizky Utama, Direktur Eksekutif PARA Syndicate