ASEAN Menangkal Dampak Perang

Intensitas konflik geopolitik berdampak global terus meningkat. Kala perang Rusia-Ukraina pada 2022 mereda, muncul perang Amerika Serikat-Israel versus Iran pada 2026. Keduanya sama-sama mengguncang perekonomian global.

Mencermati hal itu, 11 negara Asia Tenggara merapatkan barisan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Ke-48 ASEAN yang bakal digelar di Fililina pada 8-9 Mei 2026. Negara-negara tersebut berupaya menangkal dampak perang, terutama di sektor pangan dan energi.

Pada 13 April 2026, para menteri luar negeri ASEAN menggelar pertemuan khusus kedua melalui konferensi video untuk menyikapi situasi dan dampak konflik di Timur Tengah. Sebelumnya, mereka menggelar pertemuan khusus pertama pada 13 Maret 2026.

Pertemuan itu menggarisbawahi upaya ASEAN untuk bergerak cepat dari keprihatinan diplomatik ke perencanaan darurat praktis. Ini lantaran pemerintah di seluruh kawasan tengah menghadapi guncangan ekonomi yang lebih luas akibat krisis Timur Tengah.

Pendekatan bersama untuk mengamankan pupuk dan ’input’ pertanian penting lainnya juga diperlukan. Untuk itu, mekanisme kerja sama regional perlu diperkuat, termasuk dengan China, Jepang, dan Korea Selatan.

Menteri Luar Negeri Filipina Ma Theresa P Lazaro mengatakan, para menteri luar negeri ASEAN menyerukan agar AS dan Iran melanjutkan negosiasi untuk mengakhiri konflik secara permanen sekaligus menerapkan gencatan senjata secara penuh dan efektif. Para menteri juga menyerukan pemulihan jalur pelayaran di Selat Hormuz dan jalur penerbangan di Timur Tengah secara berkelanjutan.

”Kami juga membahas implikasi yang lebih luas dari konflik tersebut terhadap stabilitas regional, terutama pada pasokan energi dan pangan,” ujarnya di Manila, Filipina (Reuters, 13/4/2026).

Ia menjelaskan akses energi bagi negara-negara anggota selama krisis perlu diprioritaskan. Begitu pun dengan mitigasi risiko kekurangan pangan, guncangan harga, dan gangguan pasokan.

Pendekatan bersama untuk mengamankan pupuk dan input pertanian penting lainnya juga diperlukan. Untuk itu, mekanisme kerja sama regional perlu diperkuat, termasuk dengan China, Jepang, dan Korea Selatan (ASEAN+3).

”Sebagai ketua ASEAN, Filipina berkomitmen menggelar KTT ASEAN pada Mei 2026. KTT itu akan berfokus pada ketahanan pangan dan energi, serta keselamatan warga negara ASEAN,” ujar Lazaro.

Pertemuan khusus kedua itu membuahkan sejumlah kesepakatan di sektor ketahanan energi dan pangan. Beberapa kesepakatan bakal kembali didalami dan dimatangkan di KTT ASEAN mendatang.

Di sektor energi, para menteri menyepakati perlunya percepatan ratifikasi Perjanjian Keamanan Minyak ASEAN, serta penguatan Jaringan Listrik ASEAN dan Pipa Gas Trans-ASEAN. Selain itu, mobilisasi investasi yang lebih besar dalam energi terbarukan, khususnya energi surya, dan bahan bakar nabati juga diperlukan.

Di sektor pangan, para menteri menekankan perlunya memperluas mekanisme Cadangan Beras Darurat ASEAN+3 (APTEER) sehingga dapat mencakup komoditas pangan penting lainnya. Mereka juga mendorong kerja sama yang lebih erat di seluruh rantai produksi pangan dan pupuk.

Kesepakatan APTERR ditandatangani di Jakarta pada 7 Oktober 2011 dan mulai berlaku 12 Juli 2012. Berdasarkan kesepakatan itu, ASEAN+3 harus memiliki cadangan beras darurat sebanyak 787.000 ton.

Dari jumlah itu, sebanyak 87.000 ton dari negara-negara anggota ASEAN dan 700.000 ton dari China, Jepang, dan Korea Selatan. Kuota beras setiap negara untuk APTERR berbeda-beda. Kuota RI, misalnya, sebanyak 12.000 ton, sedangkan Thailand dan China masing-masing 15.000 ton dan 300.000 ton.

Cadangan beras itu disimpan di masing-masing negara anggota karena ASEAN+3 belum memiliki lumbung pangan bersama. Negara anggota yang telah menyalurkan bantuan beras ke negara lain harus mengisi kembali cadangan sesuai komitmen awal setiap tahun.

Sebagai kontributor pangan dunia, kawasan Asia Tenggara sangat bergantung pada pupuk. Pemenuhan kebutuhan pupuk negara-negara di kawasan itu tidak hanya melalui impor, tetapi juga mengandalkan produksi dalam negeri.

Mordor Intelligence mencatat, pada 2025 pangsa pasar pupuk di Asia Tenggara senilai 12 juta dolar AS. Pada 2026 dan 2031, pangsa pasar tersebut diperkirakan meningkat masing-masing menjadi 12,73 juta ton dan 17,13 juta ton. Dalam rentang waktu itu, rerata pertumbuhan tahunannya (CAGR) sebesar 6,12 persen.

Faktor utama pendorong pertumbuhan pangsa pasar pupuk itu adalah program subsidi pupuk, terutama di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Pada 2026-2031, CAGR pangsa pasar pupuk bersubsidi sebesar 1,5 persen.

Mordor juga menyebutkan sejumlah korporasi pupuk besar yang dimiliki negara-negara Asia Tenggara. Perusahaan-perusahaan itu memiliki arena persaingan yang cukup beragam dan terkonsentrasi.

Indonesia punya PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mengendalikan produksi terintegrasi mulai dari amonia hingga NPK. Perusahaan milik negara itu memiliki kios distribusi milik sendiri untuk menyalurkan pupuk hingga ke pelosok negeri.

Thailand dan Vietnam masing-masing memiliki Mitsui & Co, Ltd (Thai Central Chemical PCL) dan Song Gianh Corporation yang memproduksi pupuk majemuk lokal. Malaysia dan Brunei Darussalam masing-masing memiliki Petronas Chemicals Group Berhad dan Brunei Fertilizer Industries.

Selain itu, ada juga produsen pupuk negara lain yang berinvestasi di Asia Tenggara yang memproduksi pupuk khusus (tambahan nutrisi). Mereka adalah Yara International ASA (Norwegia), Nutrien Ltd (Kanada), dan ICL Group Ltd (Israel).

Mordor juga mencatat sejumlah ekspansi perusahaan pupuk di Asia Tenggara pada 2024-2025. Pada Agustus 2024, PT Pupuk Indonesia, Itochu Corporation, dan Toyo Engineering bekerja sama mengembangkan proyek amonia hijau hibrida pertama di dunia di Aceh. Peluncuran komersialnya ditargetkan pada 2027.

Kemudian, pada Februari 2025, ASEAN Potash Mining Public Company Limited mengonfirmasi pembangunan pabrik pupuk MOP atau KCL berkapasitas 1,2 juta ton di Chaiyaphum, Thailand. Pabrik itu ditargetkan dapat beroperasi pada 2028.

Sementara itu, di tengah terganggunya pasokan pupuk dan bahan baku dari Timur Tengah, Indonesia menginisiasi pendirian Asosiasi Pupuk Asia Tenggara (SEAFA). SEAFA dideklarasikan dalam rangkaian Argus Fertilizer Asia Conference di Nusa Dua, Bali, pada 1 April 2026.

Untuk sementara, SEAFA beranggotakan tiga produsen pupuk asal Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ketiga produsen pupuk itu adalah PT Pupuk Indonesia, Petronas Chemicals Group Berhad, dan Brunei Fertilizer Industries.

”SEAFA dibentuk sebagai bagian dari upaya berbagi tanggung jawab. Ketika berbicara tentang ketahanan pangan, termasuk pupuk, secara regional dan global, tidak bisa hanya satu perusahaan saja yang berperan,” kata Direktur PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

Selain itu, Indonesia juga mulai ”kebanjiran” permintaan pupuk dari sejumlah negara. Negara tersebut adalah India, Filipina, Brasil, dan Australia.

Duta Besar Australia untuk Indonesia dan Duta Besar India untuk Indonesia telah bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono dan jajaran direksi PT Pupuk Indonesia guna menjajaki kerja sama itu. Pertemuan dengan perwakilan Australia berlangsung pada Rabu (15/4/2026) malam, sedangkan dengan perwakilan India pada Kamis (16/4/2026).

Sudaryono menekankan, pemenuhan kebutuhan pupuk di dalam negeri menjadi prioritas utama Indonesia. Kendati begitu, Indonesia siap mengekspor secara terukur kelebihan produksi pupuk nasional.

Kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia sebanyak 14,5 juta ton per tahun. Dari total volume itu, kapasitas produksi urea sebesar 9,36 juta ton, NPK 4,52 juta ton, ZA 750.000 ton, dan ZK 20.000 ton per tahun.

”Masih ada kelebihan produksi sekitar 1,5 juta ton. Kelebihan itu bisa menjadi cadangan pupuk nasional dan bisa juga diekspor secara terukur,” katanya.